Connect with us

Hukrim

Ahli Sebut, Dalam Putusan MA Cek Kosong Diklasifikasikan Tindak Pidana Penipuan. Unsur Indra Tantomo Terpenuhi.

Published

on

lSurabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan beragendakan mendengar keterangan ahli pidana bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin (14/6/2021).Sidang lanjutan, atas perkara yang melibatkan Indra Tantomo sebagai terdakwa bermula, pengajuan pinjaman hutang sebesar 4 Milyard di Koperasi simpan pinjam Putra Mandiri Jawa Timur.

Menukil keterangan, Andi Gunawan selaku, Ketua Koperasi Putra Mandiri, yang menyatakan, bahwa Indra Tantomo (terdakwa) bersama George Harijanto mengajukan pinjaman. Dalam perjanjian dan kesepakatan bersama pinjaman di atas 500 Juta harus disertai jaminan berupa cek.

Perjanjian tersebut, terdakwa sebagai peminjam menyerahkan jaminan 5 lembar cek serta sertifikat atas nama George Harijanto. Dari 5 lembar cek yang dijaminkan terdakwa 3 lembar cek diantaranya, blong alias kosong.

Dalam perkara ini, I Gede Willy selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Perak Surabaya, menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 atau pasal 372.

Melalui keterangan, Sapta Aprilianto selaku, Ahli Pidana dalam keterangannya, menyampaikan, bahwa terkait perbuatan pidana dalam pasal 378 jenis delik konsepnya penipuan. Di pasal 378 atau inti delik yaitu, menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.

Sedangkan, pasal 372 yakni, penggelapan perbedaannya dengan pasal 378 yaitu, sengaja pengunaannya dengan melawan hukum dan pasal 372 yaitu, sengaja memperoleh dengan melawan hukum.

Kesengajaan sendiri ada 3 jenis yaitu, kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan. Sepanjang ada kehendak, pengetahuan tentang perbuatan itu maka masuk kualifikasi dengan sengaja.

Terkait, narasi yang dimaksud JPU, Ahli mengatakan, pada prakteknya, cek kosong sudah terlalu banyak sehingga memicu pro dan kontra maka pada tahun 2018 biro hukum Mahkamah Agung (MA) sudah membuat Yurisprudensi atau landmark decition dimana putusan tersebut, intinya sejak putusan ini cek yang tidak bisa dibayar kan atau kosong dikualifikasikan tindak pidana penipuan.
” Dalam putusan MA menyatakan, cek diketahui tidak ada dana nya, maka perbuatan yang dimaksud merupakan tipu muslihat sebagaimana dalam pasal 378.
Tuduhan penipuan harus dianggap terbukti, karena sejak 2018 kita tidak  memperdebatkan lagi karena sudah masuk kualifikasi tindak pidana penipuan,” ujarnya.

Masih menurutnya, kapan penyerahan cek kosong berlaku dugaan?. Ahli sampaikan, jika mengacu putusan MA dugaan berlaku, saat diserahkan cek tidak ada dananya.

Hal lain yang disampaikan Ahli, dikeluarkan cek tersebut, adalah sebagai alat bayar.
” Jika mengikuti putusan MA cek sebagai alat bayar karena substansinya sebagai alat bayar,” papar Ahli.

Ahli menambahkan, cek bisa dijadikan alat jaminan bayar karena cek sifatnya,  impossible karena sebagai negosible.

Sebelum putusan MA cek sebagai alat bayar dan alat jaminan. Sehingga sejak putusan MA secara nalar bisa diterima dengan  kontruksi cek sebagai alat bayar toh !, pada nanti tujuannya diuangkan, ditambah lagi menyerahkan cek belum ada dananya.

Unsur-unsur penipuan apa harus dipenuhi ? ahli menyampaikan, pada dasarnya harus namun,tipu muslihat adalah menguntungkan si penipu.

Secara terpisah, Sri Sudarti dan Wijoto selaku, Penasehat Hukum terdakwa saat dimintai tanggapannya terkait keterangan Ahli mengatakan, ” tidak usah, yang penting jurnalis menulis fakta sidang saja,” pesannya.    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending