Ahli Sebut, Dalam Putusan MA Cek Kosong Diklasifikasikan Tindak Pidana Penipuan. Unsur Indra Tantomo Terpenuhi.

64

lSurabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan beragendakan mendengar keterangan ahli pidana bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin (14/6/2021).Sidang lanjutan, atas perkara yang melibatkan Indra Tantomo sebagai terdakwa bermula, pengajuan pinjaman hutang sebesar 4 Milyard di Koperasi simpan pinjam Putra Mandiri Jawa Timur.

Menukil keterangan, Andi Gunawan selaku, Ketua Koperasi Putra Mandiri, yang menyatakan, bahwa Indra Tantomo (terdakwa) bersama George Harijanto mengajukan pinjaman. Dalam perjanjian dan kesepakatan bersama pinjaman di atas 500 Juta harus disertai jaminan berupa cek.

Perjanjian tersebut, terdakwa sebagai peminjam menyerahkan jaminan 5 lembar cek serta sertifikat atas nama George Harijanto. Dari 5 lembar cek yang dijaminkan terdakwa 3 lembar cek diantaranya, blong alias kosong.

Dalam perkara ini, I Gede Willy selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Perak Surabaya, menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 atau pasal 372.

Melalui keterangan, Sapta Aprilianto selaku, Ahli Pidana dalam keterangannya, menyampaikan, bahwa terkait perbuatan pidana dalam pasal 378 jenis delik konsepnya penipuan. Di pasal 378 atau inti delik yaitu, menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.

Sedangkan, pasal 372 yakni, penggelapan perbedaannya dengan pasal 378 yaitu, sengaja pengunaannya dengan melawan hukum dan pasal 372 yaitu, sengaja memperoleh dengan melawan hukum.

Kesengajaan sendiri ada 3 jenis yaitu, kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan. Sepanjang ada kehendak, pengetahuan tentang perbuatan itu maka masuk kualifikasi dengan sengaja.

Terkait, narasi yang dimaksud JPU, Ahli mengatakan, pada prakteknya, cek kosong sudah terlalu banyak sehingga memicu pro dan kontra maka pada tahun 2018 biro hukum Mahkamah Agung (MA) sudah membuat Yurisprudensi atau landmark decition dimana putusan tersebut, intinya sejak putusan ini cek yang tidak bisa dibayar kan atau kosong dikualifikasikan tindak pidana penipuan.
” Dalam putusan MA menyatakan, cek diketahui tidak ada dana nya, maka perbuatan yang dimaksud merupakan tipu muslihat sebagaimana dalam pasal 378.
Tuduhan penipuan harus dianggap terbukti, karena sejak 2018 kita tidak  memperdebatkan lagi karena sudah masuk kualifikasi tindak pidana penipuan,” ujarnya.

Masih menurutnya, kapan penyerahan cek kosong berlaku dugaan?. Ahli sampaikan, jika mengacu putusan MA dugaan berlaku, saat diserahkan cek tidak ada dananya.

Hal lain yang disampaikan Ahli, dikeluarkan cek tersebut, adalah sebagai alat bayar.
” Jika mengikuti putusan MA cek sebagai alat bayar karena substansinya sebagai alat bayar,” papar Ahli.

Ahli menambahkan, cek bisa dijadikan alat jaminan bayar karena cek sifatnya,  impossible karena sebagai negosible.

Sebelum putusan MA cek sebagai alat bayar dan alat jaminan. Sehingga sejak putusan MA secara nalar bisa diterima dengan  kontruksi cek sebagai alat bayar toh !, pada nanti tujuannya diuangkan, ditambah lagi menyerahkan cek belum ada dananya.

Unsur-unsur penipuan apa harus dipenuhi ? ahli menyampaikan, pada dasarnya harus namun,tipu muslihat adalah menguntungkan si penipu.

Secara terpisah, Sri Sudarti dan Wijoto selaku, Penasehat Hukum terdakwa saat dimintai tanggapannya terkait keterangan Ahli mengatakan, ” tidak usah, yang penting jurnalis menulis fakta sidang saja,” pesannya.    MET.