Connect with us

Daerah

Proyek P3 -TGAI Tahun 2021 Desa Pendowo  Kumpul Kec.Sukorame, Diduga Rugikan Uang Negara.

Published

on

Lamongan-basudewanews.com, Pengerjaan proyek tahun 2021 dengan nilai pagu sebesar 195 Juta, dana dari APBN guna pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) berlokasi di Desa Pendowo Kumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Diduga tanpa ada pelaksanaan pekerjaan Prasasti, tidak terpasang papan nama proyek pekerjaan maupun direksi keet.

Dugaan lainnya, pengerjaan proyek P3 – TGAI tidak sesuai aturan karena pelaksanaan pengerjaan justru dilaksanakan dibelakang warung atau toko wilayah Turi Desa Pendowo Kumpul yang seharusnya, pelaksanaan pengerjaan diarea pertanian.

Selain itu, pengerjaan dari saluran air waduk Desa berupa, Tembok Penahan Tanah (TPT) juga tidak tampak adanya pembangunan DAM kecil.

Sedangkan, aturan proyek P3 – TGAI sebelum pelaksanaan pengerjaan proyek harus ada sosialisasi di Balai Desa antara masyarakat petani, Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Ketua HIPPA.

Dari pantauan, tim basudewanews.com, dugaan pengurangan volume pekerjaan seperti, tidak terbangunnya Prasasti, tidak ada direksi keet, tidak terpasang papan nama dan tidak dilakukan pembangunan DAM kecil diindikasikan ada kerugian keuangan negara. Pasalnya, dalam dokumen kontrak pekerjaaan tiap-tiap volume pengerjaan telah terhitung biaya seperti yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Sebagaimana melalui data yang berhasil dihimpun, Suliyono selaku, Ketua HIPPA membeberkan, pengerjaan TPT pada dua sisi (kanan dan kiri) volume pekerjaan sekitar 200 meter dengan ketinggian 60 cm.

Sementara, Suliyono selaku, Ketua HIPPA, saat ditemui, basudewanews.com, pada (5/5 /2021) mengatakan, volume pengerjaan TPT  dua sisi kanan dan kiri 200 meter dan tinggi 60 cm. Proyek P3-TGAI menelan anggaran biaya sebesar 195 Juta, yang dibayarkan pada termin pertama sebesar 136 Juta.

Lebih lanjut, Mubin diketahui telah membawahi pekerjaan Proyek TP3-TGAI, sebanyak 30 titik pekerjaan se-Kabupaten Lamongan.

Pada pekerjaan proyek, di Desa Pendowo Kumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, dalam struktur Sumarlan sebagai TPM, Jauri sebagai Kaur Umum dan Waridi selaku, Pengawas Kasun juga merangkap sebagai tukang proyek.

Ia menambahkan, anggaran biaya pekerjaan yang sudah dicairkan pada termin pertama secara keuangan semua dana di pegang oleh, Suprat selaku, Kades Pendowo Kumpul.
” Ia dan Yoyon selaku, Ketua LPM atau TIMLAK Desa (masih keluarga dengan Kades ) hanya dipakai atas nama saja ,” ungkapnya.  SPTN.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Polres Aru Tetapkan 3 Tersangka Terduga Korupsi Dana Covid 19

Published

on

Basudewa – Dobo, Polres Kepulauan Aru, menetapkan 3 tersangka terkait, dugaan tindak pidana korupsi penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020.

Dugaan korupsi dana Covid 19, yang ditangani oleh, Sinas Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Aru.

Hal diatas, disampaikan,Kapolres Kepulauan Aru, AKBP. Dwi Bactiar Rivai, pada Rabu (30/11/2022), saat jumpa Pers.

Terkait dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran corona virus disease 2019, Kabupaten Kepulauan Aru, kami menetapkan, 3 tersangka yang berinisial, MG (Penyedia), CR (PPK) dan DH (KPA).

Berdasarkan, hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, pada tanggal 25 November 2022, dengan kerugian negara sebesar 292 Juta pada Dinas Ketahanan Pangan,” ucap Kapolres.

Dalam konferensi Pers di Mapolres Aru, tersebut, Kapolres didampingi, Kasat Reskrim, Iptu.Andi Amrin dan Kasi Humas, Iptu. Fransisca Liantty Iwane .

Penetapan 3 tersangka ini, pihaknya, mengirimkan panggilan saksi tanggal 25 November 2022 untuk ketiga tersangka untuk hadir dalam pemeriksaaan.

“Tersangka MG (Penyedia) hadir senin tanggal 28 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan status menjadi tersangka dan dilakukan penahanan ,” kata Kapolres.

Selanjutnya, tersangka CR (PPK) hadir selasa tanggal 29 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan status menjadi tersangka kemudian ditahan.

Untuk tersangka DH (KPA) hadir rabu tanggal 30 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan menjadi tersangka kemudian ditahan.

” Hasil kerugian keuangan Negara sudah kami sita dari Penyedia MG dan dalam waktu dekat berkas perkara Dinas Ketahanan Pangan akan kami limpahkan ke Kejaksaan,” Kata Mantan Kapolres MBD .

Pasal yang disangkakan terhadap tiga orang tersangka, yakni, pasal 2 ayat (1), (2) dan atau pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999, tentang perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lebih lanjut, anggaran Covid-19 tahun 2020 di refucusing sebesar 60 Millyard, dan yang direalisasikan yaitu, sebesar 41 Millyard untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabupaten Kepulauan Aru.

Namun dari Review maupun hasil data Dinas Kesehatan pada saat itu, Kabupaten Kepulauan Aru, masih dalam Zona Hijau.

“ BPKP telah lakukan Audit Investigasi dan mendapatkan temuan Indikasi Kerugian Keuangan Negara untuk 5 OPD Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan, untuk 16 OPD lainnya masih kami dalami proses lidik ,” ujar Kapolres.

Dari Hasil Lidik serta keterangan Ahli LKPP dan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, pihaknya, melaksanakan Gelar Perkara dan menaikan status untuk 5 OPD ke Tahapan Penyidikan.

Adapun 5 OPD yaitu, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

“ Kami telah melakukan Pemeriksaan saksi, melakukan penyitaan terhadap Dokumen, melakukan pemeriksaan terhadap Ahli LKPP dan telah meminta kepada BPKP melakukan perhitungan kerugian negara untuk 5 OPD. Sehingga, BPKP perwakilan Provinsi Maluku telah mengeluarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk Dinas Ketahanan Pangan ,” beber Kapolres.

Sedangkan, untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Aru menyusul nantinya.

” Sementara itu, mengenai kasus KPU, pihak BPK RI sedang menghitung kerugian Negara sehingga setelah selesai menghitung kerugian negara baru kita tetapkan tersangka ,” pungkasnya.
Dedi Weusa.

Lanjutkan Membaca

Trending