Keputusan Sepihak Kementerian Perhubungan Soal Tol Laut, Memantik Kadis Perindag Kepulauan Aru Surati Presiden RI.

53

Kepulauan Aru-basudewanews com, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru, sangat resah atas keputusan Kementrian Perhubungan Pusat yang membawahi Tol Laut. Pasalnya Keputusan yang di ambil tidak pernah melalui prosedur atau keputusan sepihak.

Atas kebijakan tersebut, Alo Tabela selaku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Kepulauan Aru, kepada basudewanews.com, menyatakan, bahwa ia resah atas kebijakan yang dirasa sepihak.

Perlu saya sampaikan, bahwa kuota kontainer muatan datang dari Surabaya ke Dobo itu saya dengar tidak resmi. Informasi tersebut, saya dengar dari pengusaha pengguna jasa tol laut di kota dobo dan rekan saya bagian Ekspedisi.

Ia merasa kesal, hal-hal yang menyangkut Pemerintahan itu tidak resmi.
” Artinya Kementrian Perhubungan Pusat yang membawahi Tol laut, tidak pernah menyurati kami Pemerintah Daerah (Pemda)Kabupaten Kepulauan Aru secara resmi apa bila ada terjadi pengurangan, kuota Jatah kontainer,” ungkapnya.

Lebih lanjut, setelah ia mengetahui, bahwa
ada terjadi pengurangan jatah kuota kontainer Tol Laut untuk Aru, saya langsung menghubungi Rudi selaku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementrian Perhubungan Pusat.

Melalui layanan Grup WhatsApp P17  yang sengaja dibuat oleh, Kementerian Perhubungan Pusat, untuk Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Hal yang disoal yakni, sampai di mana keberpihakan Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan terhadap maksud baik Presiden RI.Joko Widodo untuk program Tol Laut?.

Perlu di ketahui, bahwa ada 2 hal penting dalam program Tol Laut yaitu, Mengurangi Disparitas Harga antara produsen dan konsumen lebih khusus untuk masyarakat di 3T dan Menjaga Kestabilan Stok khususnya, barang pokok di daerah 3T.
” Di mana Kabupaten Kepulauan Aru Yang termasuk di dalam Daerah 3T dan banyak banyak T lagi, tetapi dalam perjalannya program Tol Laut semakin amburadul,” ungkapnya.

Masih menurutnya, ia pertanyakan dalam Grup P17, sebenarnya, ada apa dengan Tol Laut yang masuk di Kepulauan Aru. Padahal ada dua Kabupaten yang pernah dapat Penghargaan dari Menteri Perhubungan yakni Kabupaten Morotai dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai pengguna Tol Laut yang baik karena ada jumlah muatan balik yang cukup.

Sayangnya, setelah mendapat penghargaan seakan akan Kepulauan Aru tidak punya nilai apa apa. Hal tersebut, disampaikan lantaran,
tidak pernah di perhatikan walaupun selalu saya protes.

Awal kebijakan Tol Laut berjalan dengan kuota 100 kontainer untuk Kepulauan Aru,  justru sekarang ini di tahun 2021, kuota malah dikurangi hingga 30 kontainer. Yang terbarukan muncul kebijakan kuota turun menjadi 20 kontainer.

Hal tersebut, kerap kali disoal oleh nya. Namun, PPK mengatakan, untuk mengakomodir muatan balik.

Ia menuding, bahwa kebijakan ini sangat konyol karena muatan datang dan muatan balik fungsinya sama.
” Kebijakan ini sangat konyol dan merugikan Masyarakat Kepulauan Aru ,” kesalnya.

Ia beranggapan, telah terjadi hal yang aneh, kenapa bisa mengakomodir Kontainer muatan pergi sementara kontainer muatan datang di kurangi ?.
” Ini sama saja tidak melaksanakan program pemerintah dengan baik, apalagi kapal yang di gunakan untuk mengangkut kontainer adalah PT.TEMAS LINE yang sudah tidak menjadi rahasia publik lagi bahwa Kapal tersebut milik swasta.

PT.TEMAS LINE yang memenangkan tender untuk mengangkut kontainer bersubsidi dan juga hanya memiliki satu operator.
“Sudah barang tentu lebih mengutamakan Reguler ketimbang Tol Laut, ” jelasnya.

Diujung pembicaraan ia mengatakan, siapa sebenarnya, yang mengambil keuntungan besar dibalik Progres Tol Laut ?.

Ia berpesan, bahwa ia sudah melayangkan surat terhadap Menteri Perhubungan dan Presiden RI. Kita tunggu saja !, Kepulauan Aru juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).
“Mengapa harus kita yang di anak-tiri kan. Ia mengingatkan, Antony Arif Priadi selaku, Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut (DIRLALA) agar mengambil kebijakan yang sesuai prosedur jangan kebijakan konyol, ” pungkasnya.       Jus.S. (Kaperwil Maluku).