Connect with us

Hukrim

Sidang Agenda Konfrontir Keterangan Para Saksi, Majelis Hakim Tentukan Sikap Pada Sidang Berikutnya.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, perkara kejahatan intelektual yang melibatkan Khilfatil Muna dan Jano sebagai terdakwa beragendakan Majelis Hakim konfrontir keterangan para saksi. Adapun, para saksi yakni, Nasucha (korban), Sulkan (suami korban), Eny Wahyuni selaku, Notaris beserta Luluk Anita Sari sebagai Asisten Notaris juga Joy Sanjaya Tjwa (pembeli).

Mengutip keterangan Khilfatil Muna (terdakwa) di ujung persidangan, bahwa yang bertanda tangan dalam akta AJB ialah, Nasucah (korban), Jano (terdakwa), Anis (DPO) dan Eny Wahyuni sebagai Notaris.

Atas keterangan terdakwa Khilfatil Muna sangat kontradiksi dengan keterangan yang disampaikan Joy Sanjaya Tjwa maupun Notaris Eny Wahyuni.

Sedangkan, di awal sidang agenda konfrontir, Majelis Hakim kembali mempertegas apakah para saksi tetap pada Keterangannya seperti di persidangan sebelumnya ?.

Para saksi satu-persatu masih keukeuh yaitu, tetap pada keterangannya seperti yang telah disampaikan dipersidangan sebelumnya.

Sesi selanjutnya, masing-masing saksi menjawab pertanyaan I Gede Willy selaku, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Perak Surabaya, para saksi menyampaikan pernyataan yang sama seperti di persidangan yang lalu.

Atas keterangan para saksi khususnya, Eny Wahyuni sebagai Notaris membuat salah satu Majelis Hakim menyebut, keterangan Joy Sanjaya Tjwa (pembeli) omong kosong di awal persidangan kali ini.

Selain itu, Joy Sanjaya Tjwa berkolaborasi dengan Eny Wahyuni juga Luluk Anita Sari. Pasalnya, kemarin ditanya Majelis Hakim tentang kenapa tidak diberikan AJB ?
Luluk Anita Sari beri jawaban ada proses yang masih berjalan.

Hal lainnya, dipermasalahkan Majelis Hakim, berupa, bahwa Joy Sanjaya Tjwa dalam proses tanda tangan AJB Joy menerangkan terhadap Nasuchah.

Atas keterangan Joy Sanjaya Tjwa langsung disikapi Majelis Hakim bahwa keterangan Joy Sanjaya Tjwa dalam BAP berbeda dengan keterangannya di persidangan.

Masih menurut, Majelis Hakim, ” Nasuchah tidak sepakat dengan dibuatnya AJB justru, malah diwakili Jano (terdakwa) secara Fisik berarti tidak ada AJB,” terangnya.

Menggali keterangan, Notaris Eny Wahyuni Majelis Hakim ingatkan, bahwa pada pasal 1 akta no.20 IJB, Notaris tuangkan  bagaimana?.

Hal tersebut, disoal Majelis Hakim karena kenapa Nasuchah punya kehendak menjual secara spontan malah lari keluar saat dibacakan AJB?.

Dalih notaris, bahwa yang menyatakan kehendak dalam bahasa redaksi AJB diwakili Jano (terdakwa).

Majelis Hakim makin jeli justru malah melontarkan pertanyaan terhadap Notaris berupa, Jano (terdakwa) wakil dari Joy Sanjaya Tjwa kenapa kehendak Nasuchah dicantumkan di sini AJB?.

Lebih lanjut, Majelis Hakim, juga beranggapan, bahwa dalam akta Nasuchah menerangkan uang telah diterima penuh dan tunai adalah keterangan palsu.
“Ini keterangan palsu di tuangkan dalam akta otentik ,” tegas Majelis Hakim.

Majelis Hakim menambahkan, keterangan dari Jano (terdakwa) mewakili Joy Sanjaya Tjwa dan dituangkan ke akta IJB. Padahal akta disebutkan datang (Joy Sanjaya Tjwa) kepada saya.

Majelis Hakim pun, sampaikan, tunggu waktunya, siapa yang beri keterangan palsu akan terima akibatnya.

Diujung persidangan, Khilfatil Muna (terdakwa) menanggapi keterangan para saksi berupa, bahwa yang bertanda tangan dalam akta AJB ialah, Nasucah (korban), Jano (terdakwa), Anis (DPO) dan Eny Wahyuni sebagai Notaris.

Dikesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Jano (terdakwa) tidak memberikan tanggapannya.                MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending