Connect with us

Hukrim

PT.Bukit Baja Anugrah Dan PT.Perwira Asia Baja Tama Diduga, Sepakat Bobol Uang Bank Danamon Jalani Sidang.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Pembelian bahan baku dengan menggunakan fasilitas Bank Danamon berdampak terseretnya, Antony Tanuwidjaja selaku, Direktur PT.Bukit Baja Anugrah (PT.BBA), ke meja hijau atas sangkaan pemalsuan akta otentik. Sangkaan pemalsuan akta tersebut, memaksa Antony Tanuwidjaja dijerat sebagaimana dalam pasal 263 ayat 1 KUHPidana Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam perkara ini, bukan hanya Antony Tanuwidjaja sebagai pesakitan namun juga melibatkan Diana Tanuwidjaja sebagai Direktur Utama PT. BBA yang dijerat sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, penyedia bahan baku yaitu, Ali Suwito selaku, Direktur Utama PT.Perwira Asia Baja Tama (PT. PABT) juga turut sebagai terdakwa atas sangkaan secara bersama sama turut dalam rangkaian kebohongan guna menggerakkan seseorang demi keuntungan pribadi dan jeratan pasal 378 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana memaksanya sebagai terdakwa.

Ketiga para terdakwa dalam berkas terpisah di ruang Sari Pengadilan Negeri Surabaya, secara bersamaan  tidak dilakukan penahanan ( penangguhan penahanan) tampak jalani sidang lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi.

Adapun saksi yang dihadirkan Darwis selaku, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yaitu, Regi Firmansyah selaku, saksi Pelapor dan Sony Guzman.

Dalam keterangan, Sony Guzman, sampaikan keterangan, PT.BBA menjalin hubungan dengan Bank Danamon sejak 2011. Selebihnya, ia tidak mengetahui karena sesuai job desknya mengembangkan bisnis.

Sebagaimana dalam laporan Mabes Polri diketahui saksi Bank Danamon Merugi 65 M.

Atas keterangan saksi, pihak JPU mempertegas keterangan saksi lantaran, sesuai dalam BAP saksi sampaikan keterangan Bank Danamon merugi 75 Milyard.
” yang benar 75 Milyard atau 65 Milyard,” seru JPU.

Menurut saksi, menjelaskan, ” 65 Milyard adalah data terakhir berdasarkan applaus pembukuan. Saat diambil keterangan di Bareskrim, saksi lampirkan memo Kerugian 65 Milyard ,” timpal saksi.

Hal lainnya, ia tidak mengetahui sebelum pencairan apakah dilakukan verifikasi lantaran, sejak menjabat tidak pernah verifikasi.

Di periode 2011 hingga, perkara naik ke persidangan ,PT.BBA ada atau tidak ada pembayaran serta sesuai perjanjian kredit, PT.BBA setor ke Danamon, saksi tidak tahu.

Pengajuan pembiayaan PT.BBA ke PT. PABT
dalam dakwaan JPU, pencairan 2 M, disampaikan oleh saksi, tanpa ada potongan tapi plus bunga dan pokok pinjaman.

Proses kredit ada SOP berdasarkan limited atau kepercayaan, yang dilakukan oleh, analis, tim Head (bagian komersial banking), reset dan yang menyetujui, Kredit Manager, Officer.

Saksi menambahkan, saksi tidak tahu kenapa PT.BBA harus kembalikan uang Bank Danamon.
Ia sampaikan, dari 77 kali pencairan saksi hanya pernah ketemu Antony Tanuwidjaja saja. total seluruhnya 200 Milyard dengan 77 kali pencairan masuk ke rekening Ali Suwito.

Berdasarkan hal di atas, saksi beralasan terdakwa Antony Tanuwidjaja bertanggung jawab kembalikan uang Bank Danamon.

Secara terpisah, Darwis selaku, JPU saat ditemui basudewanews.com, mengatakan,
PT.BBA bertahun tahun mendapatkan kredit limited 100 Milyard dari Bank Danamon.

Kemudian PT.BBA menarik supplier PT.PABT
seolah-olah melakukan pembelian bahan baku sesuai invoice pembelian dan pembayaran melakukan fasilitas Bank Danamon.

Sayangnya, sesuai dokumen yang diajukan seperti invoice tidak ada kop, tidak ada materai justru pembayaran dengan fasilitas Bank Danamon tertuju ke rekening pribadi Ali Suwito bukan rekening Perusahaan.

Sebanyak 77 kali transaksi dana yang dikucurkan Bank Danamon sekitar 210 Milyard lalu terjadi kemacetan pembayaran.

Melalui cross check pihak Bank Danamon, dalam keterangan Antony Tanuwidjaja membenarkan. Itu hanya fiktif bahwa uang kucuran 210 Milyard yang masuk PT.PBAT hanya sebagian mentransfer ke PT.BBA.
” Diduga para ketiga terdakwa sepakat membobol Bank Danamon ,” pungkasnya.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending