Connect with us

Pemerintahan

Pelabuhan Perikanan Bulu Gelar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Secara Hybrid.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Dalam memberikan Pemberdayaan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknise PelabuhanPerikanan Pantai Bulu (UPT PPP) bekerjasama dengan Politeknik Pelayaran Surabaya,mengadakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) terkait SKK yaitu, di bidang Dek dan Mesin.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur, Nomor 74 Tahun 2018
Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, terutama pada uraian tugas dan fungsi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai yakni, pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Giat yang dilaksanakan mulai 27 hingga 31 Mei 2021, yang diikuti 98 peserta harus lolos melalui, seleksi fisik atau kesehatan.dengan Sistem Hybrid/Blended Learning dimana melakukan perpaduan pelatihan tatap muka secara on-line.

Adapun, tahapan pendaftaran dilaksanakan
secara bertahap sejak tanggal 24 Mei 2021
dan diumumkan secara online di website PPP Bulu.

Berikut Tahapan Pelaksanaan yang wajib
dipenuhi peserta yakni Administrasi Minimal SD (Bisa Membaca dan Menulis) dan Tes
Kesehatan (Bebas Covid-19 dan Kondisi Sehat). Sedangkan, pembukaan kegiatan Pemberdayaan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Mei 2021 di Gedung Serbaguna dengan standar Protokol Kesehatan.

Secara simbolis pembukaan digelar oleh,
Kartono Umar, S.Pi. MAP selaku, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu.

Dalam sambutan, disampaikan agar para peserta mengikuti secara seksama dan hingga akhir kegiatan serta tetap menaati prosedur yang telah ditetapkan Panitia
menjaga jarak dan memakai masker.

Hari pertama, peserta diklat mendapatkan pengarahan secara daring oleh dr.Tiesna
tentang penanganan pertama saat terjadi kecelakaan ringan atau terluka saat di kapal.

Hari Kedua, Peserta mendapatkan materi
terkait Penanganan Kapal saat terjadi kerusakan oleh Sita Wulandari hingga di hari
keempat peserta telah mendapatkan materi sebanyak 7 (Tujuh) jenis materi SKK yang
disampaikan dari berbagai kalangan narasumber.

Untuk Pelatihan F2F (Face To Face) yaitu peserta diberikan materi praktek teori
penanganan saat kondisi dalam air, dan praktek teknik pemadaman api jika terjadi kebakaran sesuai jenis alat pemadam api.

Dalam kegiatan praktek ini peserta dalam kondisi sehat karena telah dilakukan tes kesehatan ulang sebelum melakukan praktek lapangan.

Semoga dengan adanya diklat pemberdayaan masyarakat mampu memberikan ketrampilan tersertifikasi.
YOK.

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending