Connect with us

Hukrim

Jaksa Imitasi Rugikan Harris Hotel, Dituntut 3 Tahun Bui.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Abdussamad selaku, Jaksa imitasi yang mengaku sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, oleh, Furqon Adi selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menjatuhi tuntutan pidana penjara selama 3 tahun penjara bagi Abdusssamad.

Dalam bacaan tuntutannya, perbuatan jaksa imitasi menimbulkan beberapa korban termasuk Harris Hotel Surabaya. Adapun, modus Abdussamad mengaku, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, yang baru.

Sebagaimana diketahui, pada sidang sebelumnya, salah satu staff Harris Hotel dalam keterangannya, mengatakan, pada medio 2020, ia melakukan tagihan terhadap terdakwa. Sayangnya, saat ditagih terdakwa ngaku sebagai Kejari hanya menjawab, ya nanti ! ,tagihan akan dibayarkan oleh negara.

Hal lainnya, disampaikan saksi, sehari hari saat ditagih karena telah menginap selama 2 bulan di Harris Hotel Surabaya, terdakwa akan keluarkan tongkat dan baju aparat akan bahaya sembari mengancam akan menutup Harris Hotel Surabaya.

Atas ancaman terdakwa, bahwa akan menutup operasional Harris Hotel Surabaya, maka pihak staff Harris Hotel Surabaya, melaporkan kejadian ke jajaran kepolisian.

Berdasarkan, laporan pihak Harris Hotel Surabaya, modus Jaksa imitasi terkuak dan diketahui ada beberapa orang yang turut menjadi korban karena ulahnya, yang menjanjikan bisa meloloskan korban masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam bacaan tuntutan, yakni, menjatuhkan tuntutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Segala unsur perbuatan terdakwa terpenuhi maka pihak Kejaksaan Negeri Surabaya, memohon Majelis Hakim guna menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun.

Hal yang memberatkan terdakwa yaitu,
perbuatannya telah mencoreng nama baik Kejaksaan Republik Indonesia. Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi Harris Hotel Surabaya, serta kedua korbannya Deni Alam Kusuma dan Muhammad Dandi Prasetiyo merugi sekitar 500 Juta.

Hal yang meringankan terdakwa ialah, terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya serta tidak berbelit belit memberi keterangan selama persidangan.

Diujung persidangan, Majelis Hakim memberi kesempatan guna menyampaikan nota pembelaannya. Di kesempatan tersebut, terdakwa memohon waktu sepekan guna menyampaikan nota pembelaan secara tertulis.           MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending