Connect with us

Pemerintahan

Ketua TP PKK Arumi Bachsin, Harapkan Jatim Gemar Ikan.

Published

on

Tulungagung-basudewanews.com, Ketua TP PKK Jawa Timur sekaligus Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak melakukan Kampanye Gerakan Me-masyarakatkan Makan Ikan (Gemar ikan) di Kabupaten Tulungagung, pada Kamis (3/6/2020).

Kampanye yang bertujuan untuk mensosialisasikan makan ikan kepada masyarakat di Kab. Tulungagung itu menjadi agenda ke-12 dari 17 daerah yang dirancang Kementerian Kelautan sejak 2004.
” Ia selaku, Ketua Forikan Jatim, mengucapkan terimakasih. Apalagi kegiatan ini mendukung untuk peningkatan angka konsumsi ikan, dimana hal ini juga salah satu faktor pendukung penurunan angka bayi stunting di Jawa Timur, khususnya di Tulungagung,” kata Arumi.

Disisi lain, istri Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengapresiasi kepada daerah yang memiliki julukan ‘Kabupaten Marmer’ ini. Karena, berdasarkan data Pemkab Tulungagung, jumlah bayi stunting pada bulan timbang, Agustus 2020 mencapai 2.901 anak dengan jumlah prevalensi stunting sebesar 5.51 %.
“Angka ini sudah mengalami penurunan 3 persen dibanding bulan timbang tahun 2019, yaitu sebanyak 2.990 anak. Hasil ini merupakan pembuktian komitmen usaha dan kerja keras untuk menuntaskan balita Tulungagung dari stunting. Ini hal luar biasa,” ujar mantan Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek ini.

Arumi berharap, dengan adanya kegiatan Gemar ikan, dapat membantu percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Tulungagung menjadi lebih baik. Banyaknya kandungan gizi pada ikan, diharapkan dapat semakin menumbuhkan dan mencerdaskan otak anak-anak di Kabupaten Tulungagung.
“Salah satu yang terus kita lakukan adalah mensosialisasikan pangan dan gizi yang baik khususnya, untuk balita. Kami dari Forikan percaya betul ikan memiliki gizi yang baik untuk anak-anak karena protein yang lengkap disampingnya memiliki harga yang terjangkau,” ujar Arumi.

Untuk itu tidak ada alasan untuk kembali tingginya angka stunting. Guna meningkatkan konsumsi ikan dan mendukung gerakan nyata Gemar ikan, dalam giat Pemprov Jatim, juga memberikan bantuan ikan segar gurami dan nila. Selain itu, 200 paket produk olahan ikan juga diberikan secara simbolis berupa produk olahan hasil perikanan beku dan kering.

Nantinya, 200 paket tersebut akan diberikan di Kec. Rejotangan sebanyak 101 paket, Kec. Kedungwaru 60 paket, Kec. Ngunut 27 paket, Kec. Bandung 8 paket dan Kecamatan Kota 4 paket.
“Hal ini merupakan langkah nyata yang sangat baik. Dengan adanya paket bantuan diharapkan dapat menyentuh substansi dari pencegahan dan penanganan balita stunting. Sehingga dapat menanggulangi bukan hanya kepada balita stunting namun juga kepada masyarakat pada umumnya, dengan harapan ada intervensi penurunan balita stunting dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Sementara di tahun sebelumnya, Pemkab Tulungagung bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten Tulungagung telah mendukung dan melaksanakan kampanye Gemar ikan. Kegiatan itu juga memberikan bantuan ikan segar dan produk olahan ikan sebanyak 1.483 paket, tersebar di 10 kecamatan di Kab. Tulungagung.

Ia menyampaikan, pencapaian konsumsi ikan di Jatim saat ini sudah mencapai 41,44 kilogram/kapital per tahun. Sementara untuk Kabupaten Tulungagung sendiri, angka konsumsi ikan mencapai 37,04 kilogram/kapital per tahun.
“Ini menandakan kalau di Jawa Timur dalam satu tahun, satu orang hanya mengkonsumsi rata-rata 41 kilogram, sementara di Tulungagung dalam satu tahun, satu orang hanya mengkonsumsi 37 kilogram, angka ini masih banyak ruang untuk ditingkatkan,” katanya.

Ia berharap, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Tulungagung agar terus ditingkatkan. Diharapkan hasilnya secara tidak langsung akan ber-iring dengan menurunnya angka stunting dan berimbas pada peningkatan kualitas generasi mudanya.
“Apresiasi ini bukan diberikan untuk pemkab saja, namun kepada seluruh lini masyarakat. Karena kalau berbicara tentang anak, merupakan tanggung jawab kita bersama bukan hanya orang tua,” pungkasnya.   YOK.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending