Connect with us

Hukrim

Didik Prasetyo Area Manager Bank Danamon, Sangkal Keterangan Branch Manager.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Pencairan pinjaman Joy Sanjaya Tjwa selaku, pemilik PT. Indo Putra Kencana (IPK) sebesar 20 Milyard di bank Danamon Cabang Jalan. Coklat Surabaya, berbuntut terseret nya Didik Prasetyo selaku, Area Manager sebagai terdakwa.

Keterlibatan terdakwa gegara dianggap turut serta meloloskan pinjaman dengan catatan palsu terhadap dokumen pengajuan kredit data KJPP.

Dalam perkara ini sebelumnya juga melibatkan Alusius Dwipa Subiantoro sebagai terdakwa. Dipersidangan pada medio (10/6/2020) kala itu Didik Prasetyo sebagai saksi menyatakan, tidak mengetahui siapa pejabat yang bertanda tangan.

Kali ini, persidangan yang melibatkan dirinya sebagai terdakwa akankah berani bernyanyi siapa pejabat yang ikut bertanda tangan hingga lolosnya pencairan pinjaman PT.IPK yang bergerak di bidang tetes tebu ?.

Dipersidangan tersebut, Darwis Selaku,Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan 2 orang saksi yakni, Ratna Sari Tedja dan Slamet Murdianto.

Adapun Sari Tedja selaku, Branch Manager Bank Danamon terlebih dulu mengawali keterangannya, berupa, pengajuan kredit Joy Sanjaya Tjwa sebesar 20 Milyard awalnya ditolak namun, akhirnya disetujui.

PT.IPK adalah sebuah badan hukum mengajukan pinjaman prosesnya, nasabah ajukan pinjaman lalu ke Marketing terus ke Charm, lalu ke bagian Analis dan berlanjut ke bagian Apraisal kemudian ke bagian CE dan OL jika diterima cair. Dalam hal ini, PT.IPK ditolak lalu melakukan banding hingga 2 kali.

Saat proses pengajuan secara umum melampirkan rekening koran, NPWP, KTP suami istri. Untuk permohonan kredit acuan kerja BRO dan bagian Marketing harus konfirmasi atau verifikasi karena sebagai pengolah data.

Dari data dituangkan dalam Charm setelah itu ada check list dan kemudian lewat Branch Manager lalu ke terdakwa selaku, Area Manager.

Hal lain, disampaikan saksi, bahwa KJPP rekanan bank Danamon dan Marketing tidak lakukan konfirmasi. Apabila rekanan dan non rekanan harus konfirmasi tertulis jika tidak ada maka melalui by phone (konfirmasi via telepon).

Saksi juga sampaikan, Bro tidak melakukan konfirmasi terhadap Joy Sanjaya Tjwa (nasabah) dan waktu itu saksi melakukan teguran.
” Ia melakukan teguran secara tertulis ,” ucapnya.

Masih menurutnya, sesuai penelitiannya, BRO tidak melakukan teguran namun, BRO tidak membuat karena KJPP adalah rekanan Bank Danamon.
” Ia sebagai atasan BRO melakukan teguran secara lisan dan dijawab akan dibuat namun, tidak dibuat oleh BRO,” bebernya.

Ia menambahkan, pengajuan CHARM permodalan kredit tidak ada pengawasan dari terdakwa (Area Manager).
” Setelah pengajuan ditolak dengan alasan ada tunggakan di bank Bukopin selanjutnya,
diajukan banding hingga dua kali.
” Dalam banding ia tidak ikut Tanda Tangan. secara Standar Operasional (SOP), harus melalui Marketing, AM, BM dan BRO, ” jelasnya.

Setelah dilaporkan peristiwa tersebut,  seingat saksi setelah kredit cair Joy Sanjaya Tjwa lakukan pembayaran sejak April 2018 hingga Juni 2019 setelah itu macet dan saksi sudah tidak di bagian kredit pindah bagian.

Lebih lanjut, saksi mengatakan, Alusius Dwipa Subiantoro (Marketing) dan Didik Prasetyo (Area Manager) pernah melakukan survey di Jalan Kenjeran Surabaya.

Atas keterangan saksi, pada kesempatan yang diberikan oleh, Suparno selaku Majelis Hakim guna terdakwa memberi tanggapan disampaikan terdakwa bahwa ia keberatan atas keterangan Ratna Sari Tedja.

Sedangkan, Slamet Murdianto selaku, Analisis menyampaikan, ia pernah keluarkan rekomendasi penolakan.

Rekomendasi penolakan dengan alasan yaitu,  pertimbangan sering telat bayar , pemakaian kreditnya sudah mencapai 99,9 persen dan kondisi keuangan alami gangguan.

Setelah itu dilakukan banding, Joy Sanjaya Tjwa sertakan saldo dalam rekening atas naman ayahnya. Meski sertakan saldo dalam rekening milik ayah Joy Sanjaya Tjwa, ia tetap tidak mau karena menurut analisanya, masih sama yaitu, alami gangguan keuangan.

Hal lain, ia pernah meminta buku KJPP ke Alusius (Marketing) dandikatakan belum jadi maka saksi tetap menolak kredit tersebut.
” Buku KJPP wajib sebelum pengikatan dan saksi tidak ketahui banding kedua. Setahu saksi setelah penolakan dari saksi malah pengajuan pinjaman Joy Sanjaya Tjwa disetujui,” ucapnya.                    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending