Connect with us

Hukrim

Bos Property Surabaya, Dijerat Pasal 378, 372 Gegara Jual Smart Kost Fiktif.

Published

on

Surabaya-basufewanews.com, Direktur PT. Indo Tata Graha berinisial DH digelandang ke Polrestabes Surabaya, lantaran diduga melakukan tindak pidana tipu gelap berupa, menjual property Smart Kost fiktif di kawasan Mulyosari Surabaya.

AKP Ambuka Yudha Hadi selaku, Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya, mengungkapkan, DH menjual unit property hingga diseret Jajaran Reskrim Polrestabes Surabaya, karena sama sekali belum ada Smart Kost yang terbangun.

Sedangkan, tersangka melakukan penawaran penjualan unit menggunakan fasilitas Medsos juga menyebar selembaran brosur di jalanan.
“Untuk tersangka saat ini hanya DH yang tak lain, merupakan pengusaha properti, seperti menjual kos-kosan di wilayah strategis kawasan kampus-kampus namun, fisik bangunan belum dibangun (fiktif),” terangnya dihadapan para awak media pada Rabu (2/6/2021).

Masih menurutnya, pengungkapan tersangka DH  hasil dari laporan korban yang sudah membayar Smart Kost tapi  sampai saat ini belum terbangun.

Atas laporan korban maka dilakukan penyelidikan ke lokasi, PT Indo Tata Graha. Alhasil, memang tersangka belum menyelesaikan pembelian tanah dari pemilik tanah secara otomatis tanah belum sah menjadi milik PT Indo Tata Graha.

Atas ulah tersangka, mengakibatkan para korban mengalami kerugian hingga 11 Milyard. Melalui pengakuan tersangka, uang pembayaran digunakan untuk pembebasan tanah yang akan dibangun.
“Uang itu untuk pembebasan tanah , namun dari keterangan saksi-saksi ternyata belum ada pembebasan tanah ,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jumlah korban tipu rayu tersangka DH ada sekitar 11 orang dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Pihaknya masih akan melakukan pendalaman.
“Sebelumnya memang ia bangun perumahan akan tetapi ketika dia menawarkan Smart Kost area Mulyosari ini tidak sesuai dengan yang ia janjikan dan diharapkan korban,” tuturnya.

Diruang yang lain, tersangka mengatakan, bahwa uang sebesar 11 Milyard tersebut, ia gunakan untuk pembebasan tanah dan sisanya untuk pengurukan, operasional proyek membayar karyawan hingga perizinan.
“Kami dalam posisi ini sebenarnya juga korban karena tanah yang kami beli dengan skema bayar termin itu ternyata bermasalah sampai akhirnya pembuatan sertifikat terkendala, akhirnya pemilik (tanah) kemudian menggugat,” dalih tersangka.

Ia menambahkan, target penyelesaian Smart Kost selesai selama dua tahun akan tetapi di  tahun pertama mengalami masalah. Sehingga tidak bisa dibangun karena belum ada perizinan.

Atas perbuatannya,Pihak Polrestabes Surabaya, menjerat tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP yakni, tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman kurungan pidana selama 4 tahun penjara.                 TIM.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending