Bos Property Surabaya, Dijerat Pasal 378, 372 Gegara Jual Smart Kost Fiktif.

54

Surabaya-basufewanews.com, Direktur PT. Indo Tata Graha berinisial DH digelandang ke Polrestabes Surabaya, lantaran diduga melakukan tindak pidana tipu gelap berupa, menjual property Smart Kost fiktif di kawasan Mulyosari Surabaya.

AKP Ambuka Yudha Hadi selaku, Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya, mengungkapkan, DH menjual unit property hingga diseret Jajaran Reskrim Polrestabes Surabaya, karena sama sekali belum ada Smart Kost yang terbangun.

Sedangkan, tersangka melakukan penawaran penjualan unit menggunakan fasilitas Medsos juga menyebar selembaran brosur di jalanan.
“Untuk tersangka saat ini hanya DH yang tak lain, merupakan pengusaha properti, seperti menjual kos-kosan di wilayah strategis kawasan kampus-kampus namun, fisik bangunan belum dibangun (fiktif),” terangnya dihadapan para awak media pada Rabu (2/6/2021).

Masih menurutnya, pengungkapan tersangka DH  hasil dari laporan korban yang sudah membayar Smart Kost tapi  sampai saat ini belum terbangun.

Atas laporan korban maka dilakukan penyelidikan ke lokasi, PT Indo Tata Graha. Alhasil, memang tersangka belum menyelesaikan pembelian tanah dari pemilik tanah secara otomatis tanah belum sah menjadi milik PT Indo Tata Graha.

Atas ulah tersangka, mengakibatkan para korban mengalami kerugian hingga 11 Milyard. Melalui pengakuan tersangka, uang pembayaran digunakan untuk pembebasan tanah yang akan dibangun.
“Uang itu untuk pembebasan tanah , namun dari keterangan saksi-saksi ternyata belum ada pembebasan tanah ,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jumlah korban tipu rayu tersangka DH ada sekitar 11 orang dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Pihaknya masih akan melakukan pendalaman.
“Sebelumnya memang ia bangun perumahan akan tetapi ketika dia menawarkan Smart Kost area Mulyosari ini tidak sesuai dengan yang ia janjikan dan diharapkan korban,” tuturnya.

Diruang yang lain, tersangka mengatakan, bahwa uang sebesar 11 Milyard tersebut, ia gunakan untuk pembebasan tanah dan sisanya untuk pengurukan, operasional proyek membayar karyawan hingga perizinan.
“Kami dalam posisi ini sebenarnya juga korban karena tanah yang kami beli dengan skema bayar termin itu ternyata bermasalah sampai akhirnya pembuatan sertifikat terkendala, akhirnya pemilik (tanah) kemudian menggugat,” dalih tersangka.

Ia menambahkan, target penyelesaian Smart Kost selesai selama dua tahun akan tetapi di  tahun pertama mengalami masalah. Sehingga tidak bisa dibangun karena belum ada perizinan.

Atas perbuatannya,Pihak Polrestabes Surabaya, menjerat tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP yakni, tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman kurungan pidana selama 4 tahun penjara.                 TIM.