Connect with us

Hukrim

Kembali Tidak Dilakukan Penahanan, Venansius Niek Widodo Ke-Empat Kalinya, Tersangkut Perkara 378.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Venansius Niek Widodo kembali tersangkut perkara yang sama yakni, sebagaimana dalam dakwaan Wiwid selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dengan jeratan pasal 378 atau 372 KUHPidana.

Meski Venansius Niek Widodo untuk yang ke-empat kalinya, kembali tersangkut perkara yang sama namun, terdakwa mendapat penangguhan penahanan.

Adapun, inti dakwaan JPU, Venansius dilaporkan oleh, tiga orang yang menjadi korban yakni, Rudy Effendy Oei, Cecelia Tanaya dan PT.Aditya Guna Persada melalui Steven Jaquar. Diduga atas perilaku terdakwa para korban menderita kerugian puluhan hingga ratusan Milyard.

Ikhwal perkara yang menyeret terdakwa harus duduk di kursi pesakitan, yaitu, sekira pada medio Februari tahun 2017 di Coffe Bean Ciputra Word Surabaya, saksi Hermanto Oerip memperkenalkan terdakwa kepada saksi Rudy Effendy Oei dan saksi Cecelia Tanaya. Saat itu terdakwa menyebut, nama perseroannya adalah CV. Bintang Aimi Jaya.

Di pulau Kabena Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, terdakwa seolah-olah memiliki KSO dengan PT. Almhariq untuk pengolahan lahan nikel seluas 5000 Ha yang dapat menghasilkan 25 tongkang/bulan.

Selain itu, terdakwa juga mengaku, seolah-olah melakukan trading pembelian Nikel di Pulau Pomalaa dengan muatan lebih dari 50 tongkang per-bulan.

Lebih lanjut, terdakwa sampaikan Nikel tersebut, per Ton-nya dibeli seharga 305 Ribu. Jika dikali 1 tongkang (7.500 ton) senilai 2,3 Milyard.

Terdakwa meyakinkan, Nikel akan terjual seharga 3,112 Milyard tiap tongkang-nya sehingga, ada profit lebih dari 700 Juta.

Untuk meyakinkan para saksi, terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan 10% per 2 bulan dan sebagai jaminan diberikan BG setara besarnya investasi dan cek tunai sebesar 10% dari nilai investasi yang jatuh tempo per 2 (dua) bulan sejak investasi disetorkan.

Kemudian, pada pertengahan medio Februari 2017, terdakwa mengajak para korbannya, melakukan pengecekan ke pulau Kabaena Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Dan pada medio Maret 2017 para saksi melakukan pengecekan tambang di Pulau Kabaena, saat itu terdakwa kembali menjanjikan keuntungan sebagaimana disebut diatas.

Bahwa atas peristiwa yang dialami Rudy Effendy Oei mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih 78 Milyard. Sedangkan,Cecilia Tanaya mengalami kerugian sebesar kurang lebih 124 Milyard serta PT. Aditya Guna Persada melalui, Steven Jaquar Tandjojo merugi sebesar kurang lebih 26 Milyard.

Atas perbuatan terdakwa JPU menjerat sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dan 372 KUHPidana.

Secara terpisah, Darwis juga selaku, JPU pengganti saat dikonfirmasi terkait perkara ini mengatakan, jika persidangan terdakwa Venansius telah masuk pada agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa.
“Iya benar ! nanti pada Rabu (2/6/2021) sidang bergulir dengan agenda pembacaan eksepsi ,” pungkasnya.

Sementara itu, Suparno, selaku, Majelis Hakim dalam perkara ini, saat dikonfirmasi terkait status penahanan kota terhadap terdakwa mengatakan, Pengadilan Negeri Surabaya, yang menetapkannya.
” Pengalihan tahanan kota mas,” cetusnya. MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending