Connect with us

Hukrim

Penasehat Hukum Linda Nofijani Keukeuh Minta Bukti Spesimen Dalam Sistem Bank Lantaran, Cek Hanya Copy Bukan Yang Asli.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Linda Nofijani (terdakwa) terpaksa jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, lantaran, disangkakan telah melakukan rangkaian kebohongan untuk kepentingan pribadi.

Adapun rangkaian kebohongan berupa, terdakwa menawarkan investasi kepada Rudi Tanwidjaja. Investasi sebesar 900 Juta akan mendapatkan keuntungan sebesar 100 Juta dalam kurun waktu 2 bulan.

Untuk meyakinkan Rudy Tanwidjaja melalui, pertemuan di KFC Marvel Mall Surabaya, terdakwa menyampaikan bahwa PT.Linda Jaya bergerak pada bidang jasa kuota haji.

Dipersidangan yang beragendakan mendengar keterangan 2 orang saksi yang sengaja dihadirkan oleh, I Gede Willy selaku, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Perak Surabaya yaitu, Renny dan Alvian.

Renny selaku,Teller Bank Bukopin tampak mengawali keterangannya, berupa, Ia terbiasa melayani pencairan terhadap nasabah. Khususnya, pada cek atas nama PT.linda Jaya pernah 2 kali melakukan pencairan namun, oleh sistem terbaca saldo kurang.
” Cek PT.Linda Jaya terbaca oleh sistem tidak bisa dicairkan karena saldo kurang.Sedangkan, seingatnya dalam PT. terdapat 4 nama dan salah satu diantaranya,bisa mencairkan ,” tuturnya.

Sementara, saksi menimpali pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa berupa, di sistem data kami cek bisa dilihat pemegang cek atas nama PT ada 4 orang.

Sayangnya, saksi lupa nama kepengurusan dalam PT.Linda Jaya. Ia menambahkan, batas ketentuan cek 2 bulan 7 hari. Sedangkan yang dimaksud klausul dalam sistem pihaknya hanya mengecek saja.

Saksi berikutnya, Alvian yang bekerja di bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya, bertugas karena keahlian dan kewajiban.

Terkait, perkara yang melibatkan Linda Nofijani sebagai terdakwa, ia pernah sampaikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian.

Adapun, yang disampaikan, yakni, rekening atas nama PT.Linda Jaya dengan cek yang pernah dicairkan sebesar 420 Juta dari Bank Mandiri.

Masih menurutnya, ada transfer milik PT. Linda jaya di bank mandiri pada medio (28/5/2018) senilai 420 juta kemudian uang tersebut, ada penarikan tunai melalui teller dengan menggunakan fasilitas cek.

Diketahui saksi, penarikan sebanyak 15 kali dan tujuannya tidak bisa diketahui lantaran, sifatnya tunai.

Dari penarikan pihaknya, tidak bisa menjelaskan sisa saldo karena ada dalam sistem.

Masih menurutnya, diketahuinya, dari uang sebesar 420 Juta dalam rangka kuota haji.
” ada 2 transaksi pemindahan buku namun tidak bisa diketahui. Lebih rinci, adalah 13 penarikan dilakukan oleh, 3 orang ,” paparnya.

Dalam rekening di bank Mandiri karena pemiliknya badan usaha atau PT, saat itu ada 3 orang. Dalam penarikan yang berlaku hanya 1 orang serta plus stempel dari badan usaha.

Lebih lanjut, yang memerintahkan pencairan cek, atas nama Dedi Afriandi, dilakukan 10 kali sedangkan, yang 3 kali dilakukan Irma.

Atas keterangan saksi memuai perlawanan dari Penasehat Hukum terdakwa karena nama kliennya tidak ada yang disampaikan saksi dalam melakukan pencairan.

Respons saksi pun, akhirnya meneliti berkas yang diamatinya selang beberapa lama, saksi meralat keterangan yang baru disampaikan.

Dalam ralat keterangan, saksi sampaikan, bahwa 3 spesimen yang melakukan pencairan yaitu, Arifin, Linda (terdakwa) dan Irma namun, 10 kali diralat oleh, saksi bahwa yang mengambil penarikan adalah terdakwa.

Hal lainnya, saksi sampaikan, dari contoh spesimen yang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) kita scan dari sistem dan spesimen yang asli ada tanda tangan terdakwa.

Atas ralat keterangan saksi, menuai pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa berupa, ia meminta bukti yang ada pada sistem.

Penasehat Hukum terdakwa tetap keukeuh meminta spesimen sebagai bukti yang mesti ditunjukkan saksi walau saksi mengatakan, spesimen dari sistem.
” Ini kunci permasalahan dan supaya perkara ini terang ,” pinta Penasehat Hukum terdakwa.

Selain itu, Penasehat Hukum terdakwa, mengatakan, dalam database nasabah, tanda tangan dan stempel dari sistem bisa di screen shoot guna bukti.

Saksi pun, secara reaktif sampaikan, ia akan berusaha bekerjasama dengan tim IT.

Diujung persidangan, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap terdakwa guna sampaikan tanggapannya atas keterangan saksi. Dalam kesempatan terdakwa mengatakan keberatan atas keterangan saksi.
” Saya keberatan Yang Mulia atas keterangan saksi,” ucapnya.

Sebelum Majelis Hakim menutup persidangan, kedua pihak antara JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa bahwa pada persidangan berikutnya, saksi hadir kembali guna melakukan klarifikasi sembari kesediaan saksi menunjukan screen shoot pada sistem perbankan.

Secara terpisah,Markacung selaku, Penasehat Hukum terdakwa saat ditemui, tim basudewanews.com, mengatakan, keterangan saksi penarikan cek tidak ada nama kliennya kemudian tiba-tiba ada nama kliennya maka kami meminta bukti.

Ia menganggap kliennya tidak pernah melakukan pencairan. Dalam perkara yang melibatkan kliennya, kerugian senilai 900 Juta dan dilakukan penarikan beberapa kali sebagian dalam bukti penarikan cek ini tidak ada aslinya.                          MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending