Connect with us

Hukrim

Perkara Kejahatan Intelektual, Keterangan Eny Wijaya Selaku, Notaris Diingatkan Hakim Karena Ada Konsekuensi Hukum.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Khilfatil Muna dan Yano Oktafianus Albert kembali jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, atas sangkaan telah melakukan tindak pidana penipuan.

Sidang lanjutan, yang beragendakan mendengar keterangan ke-empat saksi yang sengaja dihadirkan oleh, I Gede Willy selaku, Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Perak Surabaya, yakni, Maria Ulfa (tetangga korban) , Masrifah (kakak kandung korban), Eny Wijaya selaku, Notaris akta Jual beli dan salah satu asisten Notaris.

Maria Ulfa mengawali keterangannya berupa, sertifikat awalnya berada di Notaris Lidya Masitha lantaran, Nasuchah berniat memecah sertifikat guna dibagi ke 5 saudaranya. Saat pengambilan sertifikat Nasuchah tidak punya uang Khilfatil Muna memberikan solusi bahwa sertifikat dipinjam selama 4 bulan untuk diagunkan ke bank. Selain meminjam Khilfatil Muna berjanji akan memberikan uang 25 Juta sebagai fee.

Hal ini diketahui saksi karena nasuchah juga bermaksud membayar hutang kepada saksi setelah mendapatkan fee dari Khilfatil Muna.Sayangnya, janji Khilfatil Muna hanya janji kosong.

Sesi selanjutnya,Masrifah (kakak kandung Nasuchah) menyampaikan, SHM rumah itu memang milik adiknya. Khilfatil memang pernah mengajak adiknya pergi ke bank untuk meminjam dan mengagunkan SHM.
Namun, bukannya ke bank dalam perjalanan Khilfatil justru membawa Nasuchah ke kantor notaris Eni Wijaya di Kertajaya.

Lebih lanjut, di kantor notaris, Nasuchah diminta  menandatangani akta ikatan jual beli (IJB) atas tanah tersebut dengan Joy.
“Di kantor notaris ada Yano (terdakwa). Notarisnya membacakan akta itu. Nasuchah terkejut dan marah-marah,” bebernya.

Selang berikutnya, Khilfatil Muna (terdakwa) melontarkan kalimat bahwa yang dibacakan Eny Wijaya selaku, Notaris hanya perumpamaan.
” Nasuchah orangnya polos tidak tahu apa-apa jika Khilfatil Muna (terdakwa) berniat jahat ,” paparnya.

Ia menambahkan, adik saya ( Nasuchah) tidak pernah menerima sepersen-pun dari Joy maupun kedua terdakwa yaitu, Khilfatil Muna dan Yano.

Hal lain, disampaikan saksi, beberapa hari kemudian Khilfatil mengajak Nasuchah yang ditemani Masrifah pergi ke pujasera di kawasan MERR untuk bertemu Yano.

Dalam forum, Yano menyatakan, bahwa SHM rumah itu sudah beralih nama menjadi milik Joy Sanjaya bosnya. Yano minta Nasuchah membelinya sebesar 800 Juta jika ingin memilikinya lagi dalam waktu sepekan bila tidak maka Yano akan memberikan uang sebesar 50 Juta agar Nasuchah meninggalkan rumah dan mencari tempat tinggal kontrakan, sembari menunjuk disekitar Yano banyak preman yang akan mengosongkan rumah tersebut.

Sedangkan, Eni Wijaya selaku, Notaris yang membuat akta IJB mengatakan, disetujui kedua pihak seharga 200 juta.
” Nasuchah dan Joy Wijaya datang menghadap dikantornya, ” paparnya.

Bahwa harga telah diterima tunai oleh, Nasuchah sebesar 200 Juta dan akta ini berlaku sebagai kuitansi yang sah dari pihak pertama ke pihak kedua.
” Bukti dari Yano, membayar 200 Juta berupa kuitansi dan telah ditandatangani oleh, Nasucha ,” ucapnya.

Atas keterangan Notaris Majelis Hakim menanyakan, setelah Akta dibuat dan ditandatangani semua pihak apakah ada para pihak yang datang lagi ke notaris?.

Eny Wijaya, sampaikan, Nasuchah datang lagi ke kantornya untuk menanyakan tidak jual sertifikat.

Saat pembuatan kuasa jual dan akta IJB serta kuasa pengosongan, Eny Wijaya katakan, biasanya para pihak ambil namun, Nasuchah tidak mengambil salinan.

Majelis Hakim terus berusaha menggali kebenaran materiil dengan lontarkan pertanyaan berupa, lebih dulu mana korban terima uang 25 juta daripada datang ke notaris?

Saksi menjawab berupa, lebih dulu Nasuchah menerima uang 25 Juta lalu ada proses ke Notaris kemudian setelah itu Nasuchah datang lagi ke notaris karena protes.

Majelis Hakim pun, melakukan konfrontasi, dengan menghadirkan Nasuchah guna menanggapi keterangan yang disampaikan saksi. Dalam konfrontasi Nasuchah menyampaikan berupa, saya polos hanya urusi jualan, tidak mengerti apa-apa termasuk salinan akta.
” Ia sempat datang minta berkas karena tidak pegang sama sekali dari notaris namun, tatkala itu juga Eny Wijaya meminta agar tidak dilaporkan ke polisi ,” beber Nasuchah.

Usai Nasuchah beberkan fakta, Majelis Hakim melakukan konfrontasi atas jawaban Notaris bahwa harga jual senilai 200 Juta sedangkan, bila menukil keterangan Joy Wijaya di persidangan sebelumnya, Joy Wijaya sampaikan 400 juta serta hal itu dilakukan guna menghindari pajak. Mana yang benar ?

Eny Wijaya menjawab, ” tidak benar Yang Mulia, ” ucapnya.

Notaris Eny Wijaya kembali berkelit, bahwa pembuatan akta atas kesepakatan dua pihak.

Atas jawaban Eny Wijaya, Majelis Hakim, berpesan dan ingatkan bahwa yang disampaikan di muka persidangan jika tidak benar tentu akan ada konsekuensi hukum bagi anda.

Hal lain yang disampaikan Eny Wijaya, yaitu,
konsepnya sudah dibuat Yano (terdakwa) berupa draft.

Berdasarkan keterangan di atas Majelis Hakim menduga adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Lebih lagi yang disampaikan Eny Wijaya bahwa Nasuchah dan Joy Wijaya mendengar langsung saat akta dibacakan?
” Ya mendengar !, Yang Mulia,” timpal Notaris.

Majelis Hakim kian, mengeraskan suaranya guna menanggapi keterangan Eny Wijaya bahwa rasio berfikir tentang rasional hukum sembari memerintahkan panitera untuk mencatat keterangan saksi.
Dalam tanggapan Khilfatil Muna sampaikan,
Saat penandatanganan ia tidak ada di ruangan Notaris Eny Wijaya.

Hal lainnya, terkait uang sebesar 25 Juta , ia tidak memegang dan menuding yang membawa uang adalah Anis yang kini status nya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Lain halnya, dengan Yano (terdakwa) tidak menanggapi keterangan para saksi.   MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending