Connect with us

Hukrim

Akta Wasiat Berakibat Hukum, Dipersidangan Beri Arahan Pihak Tergugat Diduga Majelis Hakim Main Mata.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) perkara warisan (alm) Aprilia Okadjaja, dengan nomer perkara : 1127/Pdt.G/2020/PN. Sby, berlanjut pada agenda penyerahan bukti terakhir. King Finder Wong sebagai penerima wasiat almarhum, menggugat Harijana.

Selama persidangan yang digelar di ruang Tirta, Pengadilan Negeri Surabaya, terungkap bahwa saudara kandung almarhum Aprilia Okadjaja (Hioe Swie Fong), yakni Hoie Fie Chung, Hioe Tjing Kie, Hioe Kim Moy, Fenita Okadjaja menyatakan menolak dan melepaskan hak waris dan memberikan hak waris tersebut, kepada saudaranya yakni, Hioe Wan Yok.

Penolakan dan pelepasan hak waris tersebut tertuang dalam bukti surat pernyataan tertanggal 13/10/2020 dan 14/10/2020, yang ditanda tangani oleh keempat saudara almarhum. Setelah adanya surat pernyataan tersebut, Hioe Wan Yok juga melakukan penolakan dan pelepasan hak waris kepada Harijana yang diakui sebagai cucu keponakan tertanggal 11 Oktober 2020.

Kejadian menarik, yakni Yafet Kurniawan selaku, Penasehat Hukumm tergugat, tatkala menunjukkan bukti surat pernyataan menolak dan melepaskan ahli waris di muka persidangan.
” Dalam bukti T-9 ini, surat keterangan menolak warisan,” ucapnya.

Namun, saat itu, Majelis Hakim justru malah memberi saran kepada pihak tergugat terkait kata menolak diganti dengan menerima.
” Kalau nolak warisan ya sudah ga usah terus diberikan siapa. Ini berarti diterima kemudian diberikan kepada siapa?, istilah tolak waris kenapa?, Karena seseorang yang menolak warisan otomatis dia tidak mewariskan, tapi ini kan menerima !, tapi tidak mau ambil, ini dalam arti tidak menolak warisan , ” ucap Majelis Hakim.

Sedangkan, Wellem Mintarja, selaku, Penasehat Hukum King Finder Wong (penggugat) saat ditemui, mengatakan, terkait adanya saran dari Majelis Hakim berinisial K yang memberi saran kepada pihak tergugat agar mengganti kata menolak hak waris menjadi menerima hak waris, ia  mengaku sangat kecewa.
” Kami sangat kecewa dengan sikap Majelis Hakim yang seharusnya itu bersikap pasif dalam perkara perdata namun, ternyata tidak. Kami mempunyai bukti rekamannya saat sidang pemeriksaan saksi Fenita Okadjaja bahwa Majelis Hakimm saat itu memberi saran kepada pihak tergugat,” ucap Wellem, saat dikonfirmasi, Kamis (6/5).

Masih menurutnya, ia merasa ada pengkaburan dari duduk perkara yang sebenarnya. Menurutnya surat keterangan dari saudara-saudara Aprilia Okadjaja secara jelas dan tegas menyatakan menolak hak waris. Akan tetapi Majelis Hakim mengarahkan dengan dibaca sebagai menerima hak waris dan memberikan kepada seorang pihak.
” Dari bukti surat pernyataan itu jelas tidak ada yang berbunyi menerima hak waris almarhum. Hal itu jelas sangat berbeda jauh arti dan akibat hukumnya,” imbuhnya.

Wellem Mintarja, juga sangat menyayangkan sikap Majelis Hakim yang diperlihatkan pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Dimana sidang tersebut juga diliput oleh berbagai awak media yang merekam jalannya proses persidangan.
” Seharusnya sikap Majelis Hakim dituangkan dalam putusan bukan di persidangan. Sehingga orang awam bisa membaca arah mata anginnya kemana,” terangnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait dengan aset berupa safety deposit box (SDB) di bank Permata, Wellem mengatakan, bahwa atas nama bersama yakni Aprilia Okadjaja atau King Finder Wong yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak bank tersebut.
“Sedangkan untuk rekening bank di HSBC juga tercantum hal yang sama. Sebanyak 5 rekening itu atas nama rekening bersama yakni Aprilia Okadjaja atau King Finder Wong,” ujarnya.

Tak hanya itu, Wellem Mintarja juga menjelaskan bukti adanya surat keterangan wasiat yang belum dibatalkan. Hingga April 2021 surat keterangan wasiat tersebut masih terdaftar di Kemenkumham.” Surat wasiat sejak awal telah terdaftar di Kemenkumham dengan nomor : AHU.2-AH.04.01-4853,” jelasnya.

Dan yang perlu diingat, kata Wellem, hubungan kliennya dengan Aprilia Okadjaja bukan hanya sekedar Sinshe dan pasien, melainkan juga King Finder Wong adalah komisaris di PT ALIMIJ.
“Jadi bukan hanya sekedar tukang pijat, klien kami juga komisaris pada perusahaan PT ALIMIJ,” pungkasnya.        MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending