Connect with us

Hukrim

Saksi Mengaku Terdakwa Tidak Terkait Akta Pengakuan Utang dan Akad Kredit.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Andi Gunawan, selaku,Ketua koperasi simpan pinjam Putra Mandiri Jawa Timur, hadir dipersidangan guna memberikan keterangan terkait perkara yang melibatkan Indra Tantomo.

Adapun, keterangan Andi Gunawan yaitu,
berawal saat saksi mengenal terdakwa dari Kadiono Gunawan (ayah saksi). Terdakwa dan George kemudian berencana mengajukan pinjaman sebesar 4 Milyard ke koperasi milik saksi untuk dipergunakan bisnis multi level marketing (MLM).
“Waktu itu saya interview terdakwa dan Pak George, mereka bilang ada bisnis semacam MLM. Untuk jaminannya menggunakan sertifikat atas nama George Harijanto lalu saya sampaikan untuk pinjaman di atas 500 juta harus ada jaminan cek,” terang saksi di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis (6/5/2021).

Masih menurutnya, atas kesepakatan maka dibuatkan akta pengakuan hutang di hadapan Tulus selaku, Notaris. Saat pembuatan akta tersebut, hadir saksi Andi Gunawan, Kadiono Gunawan, George Harijanto dan terdakwa.
” Waktu dihadapan Notaris, semua pihak sepakat serta George Harijanto menyuruh agar uangnya nanti ditransfer ke terdakwa. Hal ini, disampaikan secara lisan,” ucapnya.

Lebih lanjut, terjadilah akad kredit dimana George Harijanto sebagai pihak kreditur. Sedangkan terdakwa hanya sebagai penjamin dengan mengeluarkan cek sebagai jaminan.
“Akad kredit dilakukan paginya, sore harinya saksi terima 5 lembar cek atas nama terdakwa sebagai jaminan lalu uang pinjaman saya transfer. Dalih saksi, 5 cek itu, supaya pihak koperasi tidak kerepotan menagihnya serta dianggap sebagai bukti ada itikad baik,” ungkapnya.

Hal lainnya, disampaikan saksi, memang terdakwa tidak ada dalam dua perjanjian itu. Namun, terdakwa sebagai penjamin atas pembayaran pinjaman.

Ia menambahkan, perkara ini bermula saat jatuh tempo pembayaran keempat terlambat dibayar. Sebelumnya, pada pembayaran pertama, kedua dan ketiga tidak ada masalah.
“Cek yang kesatu, kedua dan ketiga bisa dicairkan tapi yang keempat itu ditolak. Yang saya tahu waktu itu terdakwa dan Pak George ada konflik,” jelasnya.

Saksi sebenarnya berharap perkara ini tidak berlanjut ke ranah hukum. Waktu terjadi keterlambatan pembayaran itu, saksi sudah berupaya menanyakan kepada terdakwa, akan tetapi lantaran, menunggak pembayaran justru malah ia dilaporkan oleh, George ke Polda Jatim, yang menyoal pencairan pinjaman ditransfer ke terdakwa.

Sedangkan, Sri Sudarti selaku, Penasehat Hukum terdakwa, menyinggung mengapa
jaminan sertifikat tidak dilelang saja?

Dalam keterangan saksi mengaku,tidak bisa. Ia tidak bisa melakukan lelang lantaran, ia sudah dilaporkan ke Polda oleh, George Harijanto. Atas laporan George Harijanto maka saksi melaporkan balik ke Polrestabes Surabaya.

Pengakuan lain, pada proses hukum di Polrestabes Surabaya, George Harijanto sempat meminta perdamaian.

Dalam perdamaian, George menyampaikan aset yang menjadi agunan di koperasi akan di take over ke bank. Hingga waktu berjalan tiga bulan ternyata tidak ada realisasi.

Saksi juga membeberkan, terkait laporan George Harijanto ke Polda Jatim, bahwa sudah tiga tahun ini kasus saya tersebut ngambang soalnya saya punya bukti kuat.

Diujung persidangan, terdakwa diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi oleh, Martin Ginting selaku, Majelis Hakim. Di kesempatan yang diberikan, terdakwa membantah keterangan saksi.

Adapun, bantahan terdakwa berupa, bahwa yang pinjam dana adalah George Harijanto.
Terdakwa menambahkan dalilnya bahwa ia disuruh George bikin cek untuk pembayaran.

Jaminan cek memakai uang pribadi saya dan pinjaman masuk ke rekening saya atas perintah George saat di perjanjian.
” Saya merasa juga ditipu oleh George,” tegasnya.             MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending