Connect with us

Hukrim

Eksepsi Terdakwa Sarif Sarifulloh Ditolak Majelis Hakim.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sarif Sarifulloh bin Emin Minharja selaku, Dirut PT. Berkah Multi Media (BMM) kembali jalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya, atas sangkaan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP.

Proses peradilan bagi terdakwa memasuki agenda putusan sela.Dipersidangan sebelumnya, terdakwa melakukan eksepsi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun, dalam bacaan sela yaitu, dalam perkara ini Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili perkara yang melibatkan Sarif Sarifulloh sebagai terdakwa. Selain itu, konsekuensi yuridis eksepsi terdakwa ditolak.
” Mengadili menolak eksepsi terdakwa sepenuhnya, menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang sepenuhnya,” ucap Majelis Hakim.

Hal lainnya, Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna melanjutkan pemeriksaan perkara yang melibatkan terdakwa.

Dalam hal perkara tersebut, Sarif Sarifulloh
sang Dirut PT.BMM yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor tupoksinya, bertanggung jawab menandatangani kontrak, melakukan negosiasi pekerjaan.

Atas negosiasi akhirnya, PT.BMM mendapatkan kontrak pekerjaan dengan RSUD.Dr.Soetomo Surabaya.

Adapun, paket pekerjaan yakni, pengadaan sandwich panel anti bacteria. Di proyek pembangunan fisik bank jaringan atau stem Cell dengan nilai pagu 9,130 Milyard. Dalam pekerjaan tersebut, PT. BMM dibantu oleh, Haris Gunarso selaku, Dirut PT.Bondor Indonesia (Bi).

Pada medio 2017, Suaib selaku,karyawan PT.BMM melakukan pemesanan barang beserta pemasangan instalasi kepada Ari Kurniawan selaku, karyawan PT.Bondor Indonesia (BI)

Bentuk pemesanan, melalui Suaib mengirimkan Surat Perintah Kerja (SPK) , Spek (gambar) juga B&Q (rancangan biaya) via email. Berdasar kiriman via email maka PT. Bondor Indonesia melakukan penawaran harga sebesar 1,473 Milyard.

Lebih lanjut, atas penawaran maka PT.BMM membuat Purchase Order (PO) dan draft kontrak yang dikirim ke PT.BI pada medio September 2017.

Setelah keduanya menyepakati bahwa pembayaran Down Payment (DP) sebesar 30 persen, pembayaran termin 1 sebesar 20 persen dan pembayaran termin 2 sebesar 50 persen namun, sayangnya, terdakwa hanya membayar DP 30 persen padahal pekerjaan telah diselesaikan oleh, PT. BI dan instalasi sudah bisa digunakan RSUD. Dr.Soetomo Surabaya,.

Dalam dakwaan JPU,  terdakwa sudah menerima sisa pembayaran pekerjaan sebesar 50 persen dari RSUD.Dr.Soetomo Surabaya, tanpa sepengetahuan PT. BI.
Atas perbuatan terdakwa PT. BI merugi sebesar 924 juta.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending