Connect with us

Hukrim

Nunggak Angsuran Adik-Kakak Diseret Ke Meja Hijau Oleh, PT. Andalan Finance.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Yahya Santoso dan Upik Santoso kembali jalani  sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 28/4/2021). Sidang lanjutan bagi kedua terdakwa membuat Darwis selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan 3 orang saksi dari PT.Andalan Finance guna memberikan keterangan.

Adapun, salah satu dari 3 orang PT.Andalan Finance tampak Tri Cahyono selaku, Supervisor lebih dominan menyampaikan keterangan dipersidangan.

Hal yang disampaikan Tri Cahyono yakni, Upik Santoso mengajukan pinjaman dengan agunan 3 unit mobil. Sayangnya,Upik Santoso mengaku, 3 unit mobil yang diagunkan adalah miliknya, padahal unit mobil adalah milik Yahya Santoso (kakaknya bermasalah dengan perbankan).

Masih menurutnya, data unit mobil yang diagunkan atas nama Yahya Santoso (kakaknya). Hal tersebut, diketahui setelah Upik Santoso menunggak pembayaran angsuran yang ke 9.

Atas perbuatan Upik Santoso membuat pihak PT.Andalan Finance melaporkan ke polisi. Mengetahui perkara ini ke ranah pidana dan telah diproses oleh, pihak kepolisian kedua terdakwa melakukan penyelesaian pembayaran.

Lebih lanjut, saksi katakan perkara ini hingga berlanjut ke meja hijau unit mobil masih dalam penguasaan Yahya Santoso.

Meski sudah melakukan penyelesaian pembayaran kedua terdakwa dijerat sebagaimana dalam pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Secara terpisah, Advent Dio Randy selaku, Penasehat Hukum kedua terdakwa kepada basudewanews.com, mengatakan, mengapa kliennya sampai dilakukan penahanan dan jalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya ?, Ia sampaikan, ini kewenangan penyidik.

Menurutnya, kedua terdakwa sebenarnya baik. Tak dipungkiri bahwa proses awal secara prosedural ada yang salah. Namun, sebenarnya bisa diselesaikan dan tidak berlanjut ke meja hijau.

Ia menambahkan, sangat berharap Majelis Hakim guna jeli dalam mengambil keputusan pada sidang sidang berikutnya.     MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending