Connect with us

Hukrim

Verifikasi Bukti-Bukti Renvoi Prosedur Cindro Pujiono Pada Pekan Depan Memasuki Agenda Kesimpulan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Upaya hukum Cindro Pujiono berupa, Renvoi kepailitan (PKPU) pada Selasa (27/4/2021) memasuki agenda akhir verifikasi atau pencocokan piutang lantaran, masing masing pihak terdapat selisih nilai atas tagihan-tagihan yang diserahkan oleh, Kurator.

Di agenda akhir verifikasi masing-masing pihak telah melampirkan bukti-bukti sehingga, Majelis Hakim menyampaikan bahwa pekan depan bergulir agenda kesimpulan.

Secara terpisah, Hans Edward Hehakaya selaku, Penasehat Hukum Cindro Pujiono  menyampaikan, pihaknya telah melampirkan bukti bukti guna memperkuat Yuriprudensi bahwa bukti berupa Poto copy tidak bisa diterima atau diajukan sebagai bukti.

Atas putusan Onslag pada perkara pidana yang pernah melibatkan kliennya sebagai terdakwa bisa dijadikan perkara tersebut, adalah perdata.

Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung bahwa upaya hukum Renvoi berlaku bagi kliennya. Hal ini sengaja disampaikan pada persidangan sebelumnya, kurator merasa keberatan atas Renvoi yang diajukan oleh, kliennya.

Sementara, bukti-bukti surat jalan yang diajukan kurator hanya berupa Poto copy tidak ada aslinya. Selain itu, kurator juga ajukan bukti-bukti yang tidak ada materai atau Leges serta dalam bukti surat pernyataan dari para sopir-sopir bahwa ada pengiriman ke tempat kliennya namun, dalam bukti surat pernyataan tersebut, pengiriman barang ada yang tertuju ke Surabaya, Mojokerto sehingga kliennya merasa keberatan.

Dengan renvoi prosedur ini, Cindro selaku pemohon masih berhak untuk melakukan kegiatan usahanya meski tanpa ada ijin dari kurator.
“Dengan renvoi prosedur ini, perkara pailit untuk sementara di hentikan. Dan pemohon masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa karena statusnya bukan pailit tapi masih dalam pailit,” terangnya.

Masih diruang yang sama, Cindro Pujiono kepada basudewanews.com, mengatakan,
bahwa bukti nota tagihan yang asli sudah dikirim namun, belum dibayar ditangkis oleh,Cindro Pujiono dengan menyebut, orang konyol.
” Nota tagihan terbentuk 3 macam yaitu, putih, kuning dan merah tidak ada hanya berupa bentuk Poto copy. Mana ada nota 3 macam yang saya sebut, tidak ada, mereka (kurator) beralasan nota yang asli sudah dikirim tapi belum ada pembayaran, Khan ! ini konyol ,” tegasnya.

Sementara itu, Judha Sasmita selaku, kurator saat ditemui, menjelaskan alur pemesanan, pengiriman, penagihan, pembayaran, antara PT. Samudera Baja Dunia dengan Cindro Pujiono.

Menurut Judha, dalam alur itu, yang pertama adalah purchase order yang dikirim Cindro Pujiono Po melalui WhatsApp. Pihak PT. Samudera Baja Dunia lalu mengirimkan pesanan menggunakan mobil sendiri maupun menggunakan jasa ekspedisi kemudian ditempat tujuan, surat jalan warna merah ditinggal di lokasi tempat Cindro, yang asli dibawa balik ke Semarang,” ujar Judha.

Dalam melakukan penagihan, menggunakan dokumen surat jalan asli, print-out faktur pajak dikirim melalui JNE. Selanjutnya, pembayaran akan dibayarkan sesuai jumlah invoice ke rekening pengirim.

Selain menunjukkan beberapa tagihan yang sudah dibayar Cindro, namun surat jalan yang asli tidak ada di PT. Samudera Baja Dunia namun ada di Cindro.

Dari surat jalan asli yang sudah dikirimkan ke Cindro waktu itu, bahkan ada pembayaran sebesar Rp. 60 juta. Semuanya inj dikirim melalui JNE. Terkadang, satu JNE untuk mengirim dua nota.

Masih menurutnya, dalam persidangan telah ada pengakuan dari orang yang mengirim surat jalan disertai dengan materai namun, Cindro Pujiono tetap mengingkarinya.  MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending