Connect with us

Hukrim

Verifikasi Bukti-Bukti Renvoi Prosedur Cindro Pujiono Pada Pekan Depan Memasuki Agenda Kesimpulan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Upaya hukum Cindro Pujiono berupa, Renvoi kepailitan (PKPU) pada Selasa (27/4/2021) memasuki agenda akhir verifikasi atau pencocokan piutang lantaran, masing masing pihak terdapat selisih nilai atas tagihan-tagihan yang diserahkan oleh, Kurator.

Di agenda akhir verifikasi masing-masing pihak telah melampirkan bukti-bukti sehingga, Majelis Hakim menyampaikan bahwa pekan depan bergulir agenda kesimpulan.

Secara terpisah, Hans Edward Hehakaya selaku, Penasehat Hukum Cindro Pujiono  menyampaikan, pihaknya telah melampirkan bukti bukti guna memperkuat Yuriprudensi bahwa bukti berupa Poto copy tidak bisa diterima atau diajukan sebagai bukti.

Atas putusan Onslag pada perkara pidana yang pernah melibatkan kliennya sebagai terdakwa bisa dijadikan perkara tersebut, adalah perdata.

Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung bahwa upaya hukum Renvoi berlaku bagi kliennya. Hal ini sengaja disampaikan pada persidangan sebelumnya, kurator merasa keberatan atas Renvoi yang diajukan oleh, kliennya.

Sementara, bukti-bukti surat jalan yang diajukan kurator hanya berupa Poto copy tidak ada aslinya. Selain itu, kurator juga ajukan bukti-bukti yang tidak ada materai atau Leges serta dalam bukti surat pernyataan dari para sopir-sopir bahwa ada pengiriman ke tempat kliennya namun, dalam bukti surat pernyataan tersebut, pengiriman barang ada yang tertuju ke Surabaya, Mojokerto sehingga kliennya merasa keberatan.

Dengan renvoi prosedur ini, Cindro selaku pemohon masih berhak untuk melakukan kegiatan usahanya meski tanpa ada ijin dari kurator.
“Dengan renvoi prosedur ini, perkara pailit untuk sementara di hentikan. Dan pemohon masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa karena statusnya bukan pailit tapi masih dalam pailit,” terangnya.

Masih diruang yang sama, Cindro Pujiono kepada basudewanews.com, mengatakan,
bahwa bukti nota tagihan yang asli sudah dikirim namun, belum dibayar ditangkis oleh,Cindro Pujiono dengan menyebut, orang konyol.
” Nota tagihan terbentuk 3 macam yaitu, putih, kuning dan merah tidak ada hanya berupa bentuk Poto copy. Mana ada nota 3 macam yang saya sebut, tidak ada, mereka (kurator) beralasan nota yang asli sudah dikirim tapi belum ada pembayaran, Khan ! ini konyol ,” tegasnya.

Sementara itu, Judha Sasmita selaku, kurator saat ditemui, menjelaskan alur pemesanan, pengiriman, penagihan, pembayaran, antara PT. Samudera Baja Dunia dengan Cindro Pujiono.

Menurut Judha, dalam alur itu, yang pertama adalah purchase order yang dikirim Cindro Pujiono Po melalui WhatsApp. Pihak PT. Samudera Baja Dunia lalu mengirimkan pesanan menggunakan mobil sendiri maupun menggunakan jasa ekspedisi kemudian ditempat tujuan, surat jalan warna merah ditinggal di lokasi tempat Cindro, yang asli dibawa balik ke Semarang,” ujar Judha.

Dalam melakukan penagihan, menggunakan dokumen surat jalan asli, print-out faktur pajak dikirim melalui JNE. Selanjutnya, pembayaran akan dibayarkan sesuai jumlah invoice ke rekening pengirim.

Selain menunjukkan beberapa tagihan yang sudah dibayar Cindro, namun surat jalan yang asli tidak ada di PT. Samudera Baja Dunia namun ada di Cindro.

Dari surat jalan asli yang sudah dikirimkan ke Cindro waktu itu, bahkan ada pembayaran sebesar Rp. 60 juta. Semuanya inj dikirim melalui JNE. Terkadang, satu JNE untuk mengirim dua nota.

Masih menurutnya, dalam persidangan telah ada pengakuan dari orang yang mengirim surat jalan disertai dengan materai namun, Cindro Pujiono tetap mengingkarinya.  MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Jalankan PT.Dewata Wanatama Lestari Andri Yanto Malah Tipu PT.Idub Sufi Wahyu Abadi Sebesar 5 Milyard

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang atas perkara sangkaan penipuan kayu yang melibatkan Andri Yanto sebagai terdakwa kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (8/12/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Rista Erna dan Sabetania R.Paembonan, menghadirkan, 2 saksi guna dimintai keterangan.

Adapun, kedua saksi yakni, Paulus selaku, owner PT.Dewata Wanatama Lestari dan PT.Dewata Wahana Lestari serta David selaku, administrasi kedua PT.DWL tersebut.

Paulus dalam keterangan, mengatakan, PT.DWL yang memiliki izin, alat berat serta fasilitas. Sedangkan, terdakwa mewakili CV.Abadi Timber Jaya (ATJ).

Dalam perkara ini, terdakwa dari CV.ATJ, ada kerjasama dengan PT.DWL sejak (18/8/2017). Diperjanjian kerjasama tersebut, terdakwa datang bersama teman temannya, yakni, Tommy, A Tiong, Miftahul Huda, Candra dan Kharim.

Lebih lanjut, saksi sampaikan, inti dari perjanjian kerjasama CV.ATJ dengan PT.DWL yaitu, CV.ATJ hanya melakukan operasional dan penebangan hutan.

Paulus, memaparkan, pembagian Deviden waktu itu, CV.ATJ memberikan fee ke perusahaan saya (PT. DWL) sebesar 400 Ribu dengan estimasi harga kayu perkubik 1 Juta.

Setahu Paulus, CV.ATJ yang bekerjasama dengan PT.DWL pelaksanaannya tidak performa.

Sisi lainnya, terdakwa yang mencatut nama PT.DWL karena menjalankan operasional 100 persen, ada jual beli kayu dengan PT.Idub Sufi Wahyu Abadi (ISWA). Hal demikian, saya ketahui ada somasi yang didalam somasi berisi nama terdakwa.

Atas somasi tersebut, saya melayangkan jawaban melalui, Penasehat Hukum karena saya tidak kenal korban PT.ISWA.

Paulus juga membeberkan, sebelum menjalankan operasional PT.DWL terdakwa kami minta kesanggupan modal yang cukup.

” Alat berat kami dalam penguasaan Leasing. Terdakwa bisa menjalankan, operasional PT.DWL lantaran, setor 10 Milyard untuk bayar ke leasing ,” tuturnya.

Masih menurut Paulus, perihal, terdakwa setor 10 Milyard, dimungkinkan, guna menggaet investor maka terdakwa meyakinkan, investor berupa,bahwa PT.DWL diakui milik terdakwa.

Pengakuan terdakwa lain, yaitu, rumah Paulus dikabarkan telah dibeli terdakwa. Padahal, hanya kontraktor.

Masih terkait, dana sejak April 2018 , disampaikan, Paulus, saya cari cari terdakwa karena cek yang diberikan kosong.

Sedangkan, David selaku, administrasi PT. DWL yang ditugasi khusus menangani perjanjian, mengatakan, saya yang membuat draft kontrak antara CV.ATJ dengan PT.DWL

Saat perjanjian, syarat yang harus dipenuhi yakni, alat berat kami di hutan terkait dengan SAM Finance.

” Kita bisa beroperasi asal kita ada pembayaran ke SAM Finance ,” ungkapnya.

Awalnya, ada pembayaran sebesar 1 Milyard ke SAM Finance, dan sisanya 5 cek rencana akan di cairkan namun, 5 cek tidak bisa dicairkan maka saya email, telpon ke terdakwa bahwa cek kosong. Saat itu, terdakwa menjawab masih diusahakan investor.

David tidak memungkiri, bahwa stempel asli PT.DWL dengan stempel yang dibuat terdakwa berbeda.

Atas keterangan kedua saksi, Sang Pengadil memberi kesempatan terhadap terdakwa guna menanggapi.

Dalam tanggapan, terdakwa mengatakan, berkaitan cek ada 7 kali. Selebihnya, terdakwa amini keterangan kedua saksi.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending