Connect with us

Hukrim

Unsur Perbuatan Bukan Suatu Tindak Pidana Yulihanes Dijatuhi Vonis Onslag.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Semula perbuatan Yulihanes dalam dakwaan yang dibacakan oleh, Darmawati Lahang selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Surabaya, diduga merupakan sebuah tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 378 serta menuntut agar Pengadilan Negeri Surabaya, guna mengadili atau menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun terhadap Yulihanes (terdakwa) namun, Majelis Hakim berpendapat lain yaitu, perbuatan terdakwa bukan sebuah tindak pidana sehingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis Onslag.

Dipersidangan dengan agenda putusan, pada Selasa (27/4/2021), I Ketut Tirta selaku, Majelis Hakim menganggap unsur perbuatan terdakwa terpenuhi namun bukan sebuah tindak pidana.
” Berdasar hal di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan JPU maka melalui pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan Onslag bagi Yulihanes yang semula oleh, JPU dijerat sebagaimana dalam pasal 378,” ucapnya.

Sejak dibacakan putusan tersebut, Yulihanes bisa disematkan haknya telah pulih sebagai bos CV. Dunia Ban dan tidak tersandung dalam perkara 378.

Atas bacaan putusan Onslag, JPU menyatakan, pikir-pikir.

Secara terpisah, Krisna selaku, dari tim Penasehat Hukum Yulihanes, kepada basudewanews.com, menyampaikan, sejak awal persidangan, pihak kami menyampaikan perkara berawal murni dari jual-beli. Hubungan ini sudah terjalin sejak medio 2012 namun pada medio 2018 munculah perkara yang dimaksud yaitu, kliennya memang benar-benar kesulitan ekonomi.
” Kliennya, tidak ada niatan menggelapkan barang atau lainnya,” tuturnya.

Masih menurutnya, kliennya ada niatan baik berupa menawarkan rumahnya namun, tidak ada kecocokan terkait harga.

Dalam perkara yang melibatkan Yulihanes sebagai terdakwa lantaran, menunggak pembayaran atas transaksi jual-beli oli senilai 3,3 Milyard.         MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending