Bupati Aru Instruksikan Pembuatan Antigen Dan Rapid Test Satu Pintu, Wadir LBH SIKAP ARU Angkat Bicara.

52

Dobo-basudewanews.com, Dugaan adanya oknum tertentu menerbitkan surat antigen dan Rapid tes secara diam diam memicu, Dr. Johan Gonga selaku, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru guna menginstruksikan tempat penunjukan Real Time (RT-PCR) dan Rapid Test Antigen Pelaku Perjalanan berupa, surat edaran Nomor 443.1/39 tertanggal 16 April 2021.

Menanggapi surat edaran Nomor 443.1/39 tertanggal 16 April 2021, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, sengaja instruksikan terhadap 9 Kepala Dinas Badan dan instansi terkait.

Haroly Darakay S.si selaku, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sikap Aru kepada
para awak media melalui pesan WhatsApp pada (27/4/2021) mengatakan, sesuai surat edaran menteri kesehatan RI nomor HK. 02. 01/Menkes/382/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Di Bandar Udara Dan Pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap Covid-19.

Lebih lanjut, ” di mana pada Poin 3 Surat Edaran berbunyi, Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan rapid test penumpang dan awak, alat angkut yang melakukan perjalanan dalam negeri diterbitkan oleh, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah & swasta yang ditetapkan oleh, Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota, ” ungkap Haroly.

Dalam hal ini, terlihat jelas ada legitimasi bagi Dinkes untuk menerbitkan surat rapid test.

Sementara pada poin ke 4 surat edaran menteri kesehatan RI nomor HK. 02. 01/Menkes/382/2020 Tahun 2020, dijelaskan juga bahwa RSU baru boleh menerbitkan surat rapid test manakala Dinkes belum menunjuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menerbitkan surat itu.

Mengutip ungkapan,Dr.Johan Gonga, di salah satu media on-line N25news, mengatakan, keprihatinannya terhadap praktek pemalsuan surat rapid test antigen.

Hal lain, yang disampaikan, setelah ada temuan tujuh ratus penumpang KM.TIDAR yang mempunyai surat rapid test antigen. Sedangkan yang dikeluarkan PEMDA Aru hanya seratus penumpang, hal tersebut,
membingungkan Satgas Covid-19 Aru.

Dan menurut kutipan yang dilansir pada media online N25news, bahwa Bupati Aru, mengecam, apabila ada oknum-oknum di Dinas Kesehatan, RSUD, atau Puskesmas yang membuat surat rapid test palsu maka akan ditindak tegas.

” Selain tindakan tegas, Bupati Aru juga menginstruksikan agar kedepan semua surat rapid, baik antigen maupun swap test harus melalui satu pintu, yaitu RSUD Cendrawasih Dobo,” tutur Haroly.

Merujuk pada penjelasan Bupati maka bisa diartikan Satgas Covid-19 punya bukti kuat tentang adanya praktek pemalsuan surat rapid antigen. Alasan mendasar yaitu, karena mereka menemukan langsung 700 penumpang KM.TIDAR yang  menunjukkan surat rapid antigen. Selain melihat langsung, mungkin pula mereka mendokumentasikan. Nah, pada surat tersebut pasti tertulis nama Petugas Pemeriksa & Dokter Penanggung jawab Teknis Medis.

” Jika Pemda Aru melalui, tim Gugus tugas Covid-19 serius menangani masalah ini maka oknum oknum tersebut (oknum pembuat surat Rapid tes dan antigen palsu) itu sudah harus ditindak tegas secara hukum bukan malah mengeluarkan kecaman,” pungkas Haroly.

Lebih lanjut, ia merasa kesal akan kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19 Aru. Pasalnya tidak melakukan pembatalan keberangkatan 700 penumpang.

Ia menambahkan, jika benar telah kedapatan surat rapid tes/antigen yang dipegang adalah palsu seharusnya, dilakukan pembatalan pemberangkatan. Sebagaimana diketahui, pada hari yang sama sebuah pertandingan futsal yang digelar di markas kompi senapan TNI AD bisa dibatalkan melalui, Fredrik Hendrik Ngutra selaku, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Gugus Tugas Covid19.
” Padahal panitia penyelenggara Futsal sudah mengantongi ijin dan mengikuti semua prosedur protokol kesehatan covid-19 secara tertib & legal,” ungkapnya.

Bila mengacu pada pernyataan Bupati Aru, ada kesan bahwa para pelaku pemalsuan surat rapid antigen diduga adalah oknum tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas namun, mengapa tidak menyebut oknum dokter pemilik klinik yang juga diduga mengeluarkan surat rapid antigen?

Aroma yang berkembang di mata publik bahwa ada oknum dokter berinisial “WG” & dokter “O” juga mengeluarkan surat rapid antigen.

Ia tidak mau berspekulasi lebih jauh namun, sayangnya, kedua oknum dokter ini konon katanya, ada hubungan keluarga dengan Tuan Besar (Bupati).

Menurut pandangan hematnya, jika menuduh ada oknum pelaku pemalsuan rapid antigen pada Dinkes,Puskemas berarti memiliki konsekuensi yang serius tetapi bila hanya sekedar ngomong tapi tidak dibuktikan itu namanya menyebar berita bohong alias hoax.

Seharusnya Bupati maupun Satgas Covid-19 bisa membuktikan dan tindak tegas pelaku pemalsuan surat Rapid tes dan antigen karena orang yang mengetahui adanya tindak pidana tetapi mendiamkannya, patut diduga terlibat pemufakatan jahat, (bandingkan pasal 164 & 165 KUHP).

Mengutip ulasan pakar hukum di website Hukum Online (diakses 21 April 2021, jam 21.00 wit), dijelaskan bahwa ada kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi jika mengetahui suatu tindak kejahatan walaupun dalam pasal 165 KUHP hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. Karena jika tidak diberitahukan segera, maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan.
Selama tidak dapat dibuktikan, maka jangan salahkan spekulasi liar di masyarakat tentang adanya persekongkolan bermotif bisnis di balik kebijakan rapid test satu pintu.

Haroly mengatakan, ada masyarakat yang berpendapat, “mungkin saja selama ini RSUD pemasukannya kecil jika puskesmas & klinik juga menerbitkan surat rapid test sehingga dengan kebijakan satu pintu, maka pendapatan meningkat drastis”. Seandainya alasan ini benar, publik masih bisa menganulir. Karena dengan begitu, RSUD punya kemampuan secara finansial sehingga, tidak selalu menggantungkan operasionalnya pada DAK.

Melalui kemandirian finansial, RSUD juga bisa mendatangkan dokter spesialis yang selama ini dikeluhkan masyarakat.Tetapi jika keuntungan yang besar ini hanya digunakan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu dan kroni-kroninya, disitulah masalah besar.

Haroly berharap agar Tim pansus Covid 19 DPRD Kepulauan Aru untuk lihai dalam mengontrol permasalahan seperti ini dan terlebih khusus lagi terkait pemakaian dana Covid 19 yang diduga telah terpakai di tahun 2020 kemarin namun hingga saat ini belum ada kejelasan pemakaiannya atau pertanggungjawaban,” tutur Haroly.     JUS.S