Connect with us

Daerah

Bupati Aru Instruksikan Pembuatan Antigen Dan Rapid Test Satu Pintu, Wadir LBH SIKAP ARU Angkat Bicara.

Published

on

Dobo-basudewanews.com, Dugaan adanya oknum tertentu menerbitkan surat antigen dan Rapid tes secara diam diam memicu, Dr. Johan Gonga selaku, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru guna menginstruksikan tempat penunjukan Real Time (RT-PCR) dan Rapid Test Antigen Pelaku Perjalanan berupa, surat edaran Nomor 443.1/39 tertanggal 16 April 2021.

Menanggapi surat edaran Nomor 443.1/39 tertanggal 16 April 2021, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, sengaja instruksikan terhadap 9 Kepala Dinas Badan dan instansi terkait.

Haroly Darakay S.si selaku, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sikap Aru kepada
para awak media melalui pesan WhatsApp pada (27/4/2021) mengatakan, sesuai surat edaran menteri kesehatan RI nomor HK. 02. 01/Menkes/382/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Di Bandar Udara Dan Pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap Covid-19.

Lebih lanjut, ” di mana pada Poin 3 Surat Edaran berbunyi, Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan rapid test penumpang dan awak, alat angkut yang melakukan perjalanan dalam negeri diterbitkan oleh, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah & swasta yang ditetapkan oleh, Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota, ” ungkap Haroly.

Dalam hal ini, terlihat jelas ada legitimasi bagi Dinkes untuk menerbitkan surat rapid test.

Sementara pada poin ke 4 surat edaran menteri kesehatan RI nomor HK. 02. 01/Menkes/382/2020 Tahun 2020, dijelaskan juga bahwa RSU baru boleh menerbitkan surat rapid test manakala Dinkes belum menunjuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menerbitkan surat itu.

Mengutip ungkapan,Dr.Johan Gonga, di salah satu media on-line N25news, mengatakan, keprihatinannya terhadap praktek pemalsuan surat rapid test antigen.

Hal lain, yang disampaikan, setelah ada temuan tujuh ratus penumpang KM.TIDAR yang mempunyai surat rapid test antigen. Sedangkan yang dikeluarkan PEMDA Aru hanya seratus penumpang, hal tersebut,
membingungkan Satgas Covid-19 Aru.

Dan menurut kutipan yang dilansir pada media online N25news, bahwa Bupati Aru, mengecam, apabila ada oknum-oknum di Dinas Kesehatan, RSUD, atau Puskesmas yang membuat surat rapid test palsu maka akan ditindak tegas.

” Selain tindakan tegas, Bupati Aru juga menginstruksikan agar kedepan semua surat rapid, baik antigen maupun swap test harus melalui satu pintu, yaitu RSUD Cendrawasih Dobo,” tutur Haroly.

Merujuk pada penjelasan Bupati maka bisa diartikan Satgas Covid-19 punya bukti kuat tentang adanya praktek pemalsuan surat rapid antigen. Alasan mendasar yaitu, karena mereka menemukan langsung 700 penumpang KM.TIDAR yang  menunjukkan surat rapid antigen. Selain melihat langsung, mungkin pula mereka mendokumentasikan. Nah, pada surat tersebut pasti tertulis nama Petugas Pemeriksa & Dokter Penanggung jawab Teknis Medis.

” Jika Pemda Aru melalui, tim Gugus tugas Covid-19 serius menangani masalah ini maka oknum oknum tersebut (oknum pembuat surat Rapid tes dan antigen palsu) itu sudah harus ditindak tegas secara hukum bukan malah mengeluarkan kecaman,” pungkas Haroly.

Lebih lanjut, ia merasa kesal akan kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19 Aru. Pasalnya tidak melakukan pembatalan keberangkatan 700 penumpang.

Ia menambahkan, jika benar telah kedapatan surat rapid tes/antigen yang dipegang adalah palsu seharusnya, dilakukan pembatalan pemberangkatan. Sebagaimana diketahui, pada hari yang sama sebuah pertandingan futsal yang digelar di markas kompi senapan TNI AD bisa dibatalkan melalui, Fredrik Hendrik Ngutra selaku, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Gugus Tugas Covid19.
” Padahal panitia penyelenggara Futsal sudah mengantongi ijin dan mengikuti semua prosedur protokol kesehatan covid-19 secara tertib & legal,” ungkapnya.

Bila mengacu pada pernyataan Bupati Aru, ada kesan bahwa para pelaku pemalsuan surat rapid antigen diduga adalah oknum tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas namun, mengapa tidak menyebut oknum dokter pemilik klinik yang juga diduga mengeluarkan surat rapid antigen?

Aroma yang berkembang di mata publik bahwa ada oknum dokter berinisial “WG” & dokter “O” juga mengeluarkan surat rapid antigen.

Ia tidak mau berspekulasi lebih jauh namun, sayangnya, kedua oknum dokter ini konon katanya, ada hubungan keluarga dengan Tuan Besar (Bupati).

Menurut pandangan hematnya, jika menuduh ada oknum pelaku pemalsuan rapid antigen pada Dinkes,Puskemas berarti memiliki konsekuensi yang serius tetapi bila hanya sekedar ngomong tapi tidak dibuktikan itu namanya menyebar berita bohong alias hoax.

Seharusnya Bupati maupun Satgas Covid-19 bisa membuktikan dan tindak tegas pelaku pemalsuan surat Rapid tes dan antigen karena orang yang mengetahui adanya tindak pidana tetapi mendiamkannya, patut diduga terlibat pemufakatan jahat, (bandingkan pasal 164 & 165 KUHP).

Mengutip ulasan pakar hukum di website Hukum Online (diakses 21 April 2021, jam 21.00 wit), dijelaskan bahwa ada kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi jika mengetahui suatu tindak kejahatan walaupun dalam pasal 165 KUHP hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. Karena jika tidak diberitahukan segera, maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan.
Selama tidak dapat dibuktikan, maka jangan salahkan spekulasi liar di masyarakat tentang adanya persekongkolan bermotif bisnis di balik kebijakan rapid test satu pintu.

Haroly mengatakan, ada masyarakat yang berpendapat, “mungkin saja selama ini RSUD pemasukannya kecil jika puskesmas & klinik juga menerbitkan surat rapid test sehingga dengan kebijakan satu pintu, maka pendapatan meningkat drastis”. Seandainya alasan ini benar, publik masih bisa menganulir. Karena dengan begitu, RSUD punya kemampuan secara finansial sehingga, tidak selalu menggantungkan operasionalnya pada DAK.

Melalui kemandirian finansial, RSUD juga bisa mendatangkan dokter spesialis yang selama ini dikeluhkan masyarakat.Tetapi jika keuntungan yang besar ini hanya digunakan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu dan kroni-kroninya, disitulah masalah besar.

Haroly berharap agar Tim pansus Covid 19 DPRD Kepulauan Aru untuk lihai dalam mengontrol permasalahan seperti ini dan terlebih khusus lagi terkait pemakaian dana Covid 19 yang diduga telah terpakai di tahun 2020 kemarin namun hingga saat ini belum ada kejelasan pemakaiannya atau pertanggungjawaban,” tutur Haroly.     JUS.S

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Polres Aru Tetapkan 3 Tersangka Terduga Korupsi Dana Covid 19

Published

on

Basudewa – Dobo, Polres Kepulauan Aru, menetapkan 3 tersangka terkait, dugaan tindak pidana korupsi penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020.

Dugaan korupsi dana Covid 19, yang ditangani oleh, Sinas Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Aru.

Hal diatas, disampaikan,Kapolres Kepulauan Aru, AKBP. Dwi Bactiar Rivai, pada Rabu (30/11/2022), saat jumpa Pers.

Terkait dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran corona virus disease 2019, Kabupaten Kepulauan Aru, kami menetapkan, 3 tersangka yang berinisial, MG (Penyedia), CR (PPK) dan DH (KPA).

Berdasarkan, hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, pada tanggal 25 November 2022, dengan kerugian negara sebesar 292 Juta pada Dinas Ketahanan Pangan,” ucap Kapolres.

Dalam konferensi Pers di Mapolres Aru, tersebut, Kapolres didampingi, Kasat Reskrim, Iptu.Andi Amrin dan Kasi Humas, Iptu. Fransisca Liantty Iwane .

Penetapan 3 tersangka ini, pihaknya, mengirimkan panggilan saksi tanggal 25 November 2022 untuk ketiga tersangka untuk hadir dalam pemeriksaaan.

“Tersangka MG (Penyedia) hadir senin tanggal 28 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan status menjadi tersangka dan dilakukan penahanan ,” kata Kapolres.

Selanjutnya, tersangka CR (PPK) hadir selasa tanggal 29 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan status menjadi tersangka kemudian ditahan.

Untuk tersangka DH (KPA) hadir rabu tanggal 30 November 2022 pukul 09.00 WIT, dan diperiksa sebagai saksi setelah itu dialihkan menjadi tersangka kemudian ditahan.

” Hasil kerugian keuangan Negara sudah kami sita dari Penyedia MG dan dalam waktu dekat berkas perkara Dinas Ketahanan Pangan akan kami limpahkan ke Kejaksaan,” Kata Mantan Kapolres MBD .

Pasal yang disangkakan terhadap tiga orang tersangka, yakni, pasal 2 ayat (1), (2) dan atau pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999, tentang perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lebih lanjut, anggaran Covid-19 tahun 2020 di refucusing sebesar 60 Millyard, dan yang direalisasikan yaitu, sebesar 41 Millyard untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabupaten Kepulauan Aru.

Namun dari Review maupun hasil data Dinas Kesehatan pada saat itu, Kabupaten Kepulauan Aru, masih dalam Zona Hijau.

“ BPKP telah lakukan Audit Investigasi dan mendapatkan temuan Indikasi Kerugian Keuangan Negara untuk 5 OPD Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan, untuk 16 OPD lainnya masih kami dalami proses lidik ,” ujar Kapolres.

Dari Hasil Lidik serta keterangan Ahli LKPP dan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, pihaknya, melaksanakan Gelar Perkara dan menaikan status untuk 5 OPD ke Tahapan Penyidikan.

Adapun 5 OPD yaitu, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

“ Kami telah melakukan Pemeriksaan saksi, melakukan penyitaan terhadap Dokumen, melakukan pemeriksaan terhadap Ahli LKPP dan telah meminta kepada BPKP melakukan perhitungan kerugian negara untuk 5 OPD. Sehingga, BPKP perwakilan Provinsi Maluku telah mengeluarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk Dinas Ketahanan Pangan ,” beber Kapolres.

Sedangkan, untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Aru menyusul nantinya.

” Sementara itu, mengenai kasus KPU, pihak BPK RI sedang menghitung kerugian Negara sehingga setelah selesai menghitung kerugian negara baru kita tetapkan tersangka ,” pungkasnya.
Dedi Weusa.

Lanjutkan Membaca

Trending