Connect with us

Hukrim

Pegawai Jasa Marga Bawa Lintingan Ganja Dijerat Pasal 111 Ayat 1.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com,  Arif Trilaksana salah satu pegawai Jasa Marga dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, membawa lintingan ganja saat bertugas dijalan tol. Atas perbuatannya, kini Arif Trilaksana (terdakwa) jalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis (22/4/2021).

Dipersidangan, Nur Hayati selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menurut keterangan saksi, terdakwa ditangkap dijalan tol Pasuruan-Pandaan.
” Terdakwa kami amankan saat bertugas patroli dijalan tol. Untuk tepatnya,saksi lupa, pada titik kilometer berapa saat ditangkap ,” jelasnya.

Dalam penangkapan, diketemukan 2 lintingan ganja yang disimpan dalam tas terdakwa.

Saksi menambahkan, saat penangkapan hingga tingkat penyidikan saksi tidak mengetahui jika terdakwa dalam keadaan ketergantungan dan dalam proses pengobatan dari dokter.

Penasehat Hukum terdakwa, berupaya meyakinkan Majelis Hakim jika kliennya dalam proses pengobatan atau ketergantungan ganja. Upaya Penasehat Hukum terdakwa berupa, menunjukkan bukti surat assessment dari dokter.

Meski, dalam proses pengobatan karena ketergantungan ganja, pihak JPU dalam dakwaannya, menjerat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Secara terpisah, Yunus Susanto selaku, Penasehat Hukum terdakwa kepada basudewanews.com, menyampaikan, seharusnya pihak kepolisian tidak boleh sewenang-wenang melakukan penangkapan kliennya. Memang penangkapan adalah tugas dari kepolisian namun, semestinya pihak kepolisian bisa membedakan atau memilah kliennya korban atau pengedar?.

Masih menurutnya, dalam hal ini, kliennya adalah korban. Pihak kepolisian tidak cermat sehingga kliennya malah dijerat pasal 114, pasal 111.

Seharusnya, penyidik menjerat terdakwa pasal 127. Alasannya, kliennya bukan sebagai pengedar melainkan adalah korban yang juga harus diperhatikan.

Assessment jelas bahwa kliennya mulai berobat Pada medio Oktober, Nopember dan Desember ditangkap oleh kepolisian.

Ia berharap, Majelis Hakim jeli dan peka terhadap masalah yang dihadapi kliennya.
” Kliennya ditangkap dalam keadaan bertugas karena dari informasi masyarakat terdakwa menggunakan ganja dan bukti assessment akan dijadikan bagian dari nota pembelaan. Seharusnya, kliennya di rehabilitasi dan jika dipersidangan selanjutnya, putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan harapannya maka secara tegas ia menyatakan banding , ” pungkasnya.            MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending