Connect with us

Hukrim

Terancam Pailit Dengan Bukti Foto Copy, Cindro Pujiono Ajukan Renvoi Prosedur.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Cindro Pujiono Po, termohon kasus kepailitan mengajukan renvoi kepailitan atas verifikasi pencocokan piutang yang dianggap tidak benar, karena didasarkan atas bukti foto copy, tanpa ada aslinya.

Dalam sidang renvoi prosedur tersebut, I Made Subagia selaku, Majelis Hakim memeriksa sejumlah bukti-bukti dari para pihak, baik pihak pemohon, maupun pihak termohon dan kurator.

Dari pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan, diketahui adanya bukti tagihan piutang yang tidak ada aslinya. Hanya berupa foto copy yang di foto copy.
“Jadi ini foto copy di foto copy lagi ya,” ujar hakim Made saat melakukan pencocokan bukti-bukti piutang diruang sidang Tirta 2 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (20/4/2021).

Selanjutnya, Majelis Hakim terpaksa menunda persidangan selama satu pekan karena masih ada bukti-bukti yang belum diserahkan oleh pihak kurator.
“Untuk saat ini kami anggap cukup, pemeriksaan dilanjutkan sepekan kedepan,” ujarnya.

Usai persidangan, Hans Edward Hehakaya mengatakan, renvoi prosedur tersebut, diajukan karena pihaknya tidak diberi ruang saat proses sidang PKPU maupun sidang kepailitan sebelumnya.
“Renvoi prosedur ini kami ajukan karena adanya selisih tagihan atau tagihan yang tidak benar. Ini sudah kami ajukan sebelumnya di PKPU dan saat rapat Kreditur, tapi saat itu kami tidak diberi ruang oleh hakim pengawas,” ungkapnya.

Bukti yang dimaksud tidak benar tersebut, lanjut Hans, diantaranya bukti yang hanya berbentuk foto copy bukan asli dan tagihan yang tidak sesuai, seperti tagihan bahan bakar yang tidak bisa dibuktikan.
“Ada bukti bensin ke Jombang tapi tidak bisa di buktikan. Karena tokonya bukan hanya toko kami, kalau truknya ke Jombang bisa saja mampir ke tempat lain,” terangnya.

Selain itu, dari pencocokan renvoi prosedur tersebut, Hans mengaku bukti-bukti yang diajukan telah diterima oleh Majelis Hakim.

Dari bukti-bukti tersebut, terungkap bahwa utang yang dimiliki pemohon renvoi prosedur hanya sebesar 50 juta dari angka piutang pailit yang diajukan sebesar 3,5 Milyard.
“Yang cocok hanya 50 juta, selebihnya tidak cocok,” kata Hans.

Dengan renvoi prosedur ini, Cindro selaku pemohon masih berhak untuk melakukan kegiatan usahanya meski tanpa ada ijin dari kurator.
“Dengan renvoi prosedur ini, perkara pailit untuk sementara di hentikan. Dan pemohon masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa karena statusnya bukan pailit tapi masih dalam pailit,” terangnya.

Sementara itu, Yudha Sasmita salah seorang kurator yang menjadi termohon dalam renvoi prosedur ini enggan berkomentar terkait materi yang dimohonkan Cindro Pujiono Po.
“Tidak ada komentar,” pungkasnya.

Diketahui, Sebelum mengajukan renvoi prosedur atas utang yang ditetapkan dalam rapat kreditur kepailitan, Cindro melalui kuasa hukumnya sempat mengadukan Hakim Pengawas ke Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Laporan tersebut, dilayangkan Cindro karena Hakim Pengawas dinilai telah melanggar norma Hakim dan tidak bersikap netral, dengan mengabaikan keberatannya atas bukti foto copy yang diajukan pemohon PKPU hingga berlanjut ke proses Pailit.

Permohonan pailit ini bermula dari putusan perkara PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby yang dimohonkan oleh tiga perusahaan, diantaranya PT.Samudera Baja Dunia, PT.Sumberbina Karya Mandiri dan PT.Trininsyah Mandiri Perkasa atas tagihan yang telah jatuh tempo.          MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Jalankan PT.Dewata Wanatama Lestari Andri Yanto Malah Tipu PT.Idub Sufi Wahyu Abadi Sebesar 5 Milyard

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang atas perkara sangkaan penipuan kayu yang melibatkan Andri Yanto sebagai terdakwa kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (8/12/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Rista Erna dan Sabetania R.Paembonan, menghadirkan, 2 saksi guna dimintai keterangan.

Adapun, kedua saksi yakni, Paulus selaku, owner PT.Dewata Wanatama Lestari dan PT.Dewata Wahana Lestari serta David selaku, administrasi kedua PT.DWL tersebut.

Paulus dalam keterangan, mengatakan, PT.DWL yang memiliki izin, alat berat serta fasilitas. Sedangkan, terdakwa mewakili CV.Abadi Timber Jaya (ATJ).

Dalam perkara ini, terdakwa dari CV.ATJ, ada kerjasama dengan PT.DWL sejak (18/8/2017). Diperjanjian kerjasama tersebut, terdakwa datang bersama teman temannya, yakni, Tommy, A Tiong, Miftahul Huda, Candra dan Kharim.

Lebih lanjut, saksi sampaikan, inti dari perjanjian kerjasama CV.ATJ dengan PT.DWL yaitu, CV.ATJ hanya melakukan operasional dan penebangan hutan.

Paulus, memaparkan, pembagian Deviden waktu itu, CV.ATJ memberikan fee ke perusahaan saya (PT. DWL) sebesar 400 Ribu dengan estimasi harga kayu perkubik 1 Juta.

Setahu Paulus, CV.ATJ yang bekerjasama dengan PT.DWL pelaksanaannya tidak performa.

Sisi lainnya, terdakwa yang mencatut nama PT.DWL karena menjalankan operasional 100 persen, ada jual beli kayu dengan PT.Idub Sufi Wahyu Abadi (ISWA). Hal demikian, saya ketahui ada somasi yang didalam somasi berisi nama terdakwa.

Atas somasi tersebut, saya melayangkan jawaban melalui, Penasehat Hukum karena saya tidak kenal korban PT.ISWA.

Paulus juga membeberkan, sebelum menjalankan operasional PT.DWL terdakwa kami minta kesanggupan modal yang cukup.

” Alat berat kami dalam penguasaan Leasing. Terdakwa bisa menjalankan, operasional PT.DWL lantaran, setor 10 Milyard untuk bayar ke leasing ,” tuturnya.

Masih menurut Paulus, perihal, terdakwa setor 10 Milyard, dimungkinkan, guna menggaet investor maka terdakwa meyakinkan, investor berupa,bahwa PT.DWL diakui milik terdakwa.

Pengakuan terdakwa lain, yaitu, rumah Paulus dikabarkan telah dibeli terdakwa. Padahal, hanya kontraktor.

Masih terkait, dana sejak April 2018 , disampaikan, Paulus, saya cari cari terdakwa karena cek yang diberikan kosong.

Sedangkan, David selaku, administrasi PT. DWL yang ditugasi khusus menangani perjanjian, mengatakan, saya yang membuat draft kontrak antara CV.ATJ dengan PT.DWL

Saat perjanjian, syarat yang harus dipenuhi yakni, alat berat kami di hutan terkait dengan SAM Finance.

” Kita bisa beroperasi asal kita ada pembayaran ke SAM Finance ,” ungkapnya.

Awalnya, ada pembayaran sebesar 1 Milyard ke SAM Finance, dan sisanya 5 cek rencana akan di cairkan namun, 5 cek tidak bisa dicairkan maka saya email, telpon ke terdakwa bahwa cek kosong. Saat itu, terdakwa menjawab masih diusahakan investor.

David tidak memungkiri, bahwa stempel asli PT.DWL dengan stempel yang dibuat terdakwa berbeda.

Atas keterangan kedua saksi, Sang Pengadil memberi kesempatan terhadap terdakwa guna menanggapi.

Dalam tanggapan, terdakwa mengatakan, berkaitan cek ada 7 kali. Selebihnya, terdakwa amini keterangan kedua saksi.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending