Connect with us

Hukrim

Jaksa : Pledoi Penasehat Hukum Cristian Halim Adalah Susunan Opini.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan B Arianto dari Kejati Jatim mengatakan, bahwa nota pembelaan yang disusun oleh, Penasehat Hukum Christian Halim,  perkara dugaan penipuan pembangunan infrastruktur penunjang tambang, merupakan susunan opini yang sengaja ditata oleh, mereka guna membela kliennya.

“Rangkaian opini-opini tim PH terdakwa yang dituangkan dalam nota pledoinya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan yuridis pada penanganan pokok perkara ini. Tentunya kita menolak seluruh dalil opini mereka. Terlalu banyak imbuhan maupun aksesoris yang disampaikan bersifat non yuridis dalam sidang tadi,” ujar Novan saat dikonfirmasi usai sidang, Senin (19/4/2021).

Kendati demikian, Novan mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak tim PH maupun terdakwa.
“Sah-sah saja, semua bentuk pembelaan tujuannya untuk memperingan hukuman terdakwa. Rangkaian dari aksesoris tadi  sengaja mereka susun untuk menggiring opini, membuat pencitraan seolah-olah terdakwa tampak sebagai korban dalam kasus ini. Tapi tentunya kita ketahui bersama, bahwa dalam fakta persidangan sudah terungkap hal-hal apa saja yang telah diperbuat terdakwa sehingga berujung ke ranah hukum,” beber Novan.

Terdakwa Christian Halim kembali dihadirkan dalam sidang yang digelar secara daring di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (19/4/2021).

Dalam nota pembelaannya, tim penasehat hukum (PH) terdakwa menyatakan bahwa perkara ini berawal dari penawaran yang diajukan oleh pelapor cs.

“Polemik pembangunan infrastruktur penunjang penambangan ini terjadi akibat dampak dari adanya kerjasama kegiatan penambangan yang sebelumnya dijalin antar pihak, yaitu antara PT CIM dan PT MPM,” ujar salah satu tim PH terdakwa.

Tim PH mengakui, soal pembangunan infrastruktur tanpa adanya kontrak tertulis, hanya adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai 20,5 Milyard dan tidak ada grand desain sebelumnya.

Mereka juga mengakui bahwa kewajiban pekerjaan terdakwa belum terselesaikan, seperti pembangunan kantor, Jetty (dermaga khusus), maupun beberapa jenis pekerjaan lainnya, dikarenakan adanya penghentian pekerjaan.

Adanya kelebihan bayar sebesar 9,3 Milyard yang menurut perhitungan ahli ITS merupakan hanya bentuk estimasi saja.

“Hasil perhitungan appraisal selalu berbentuk estimasi. Untuk itu, hasil perhitungan (ahli) patut dipertanyakan,” ujar tim PH.

Bahkan, terdakwa mengaku mengalami kerugian atas proyek ini. Ia mengaku berdasarkan perhitungan tim auditornya, pada proyek infrastruktur tersebut, terdakwa sudah mengeluarkan biaya sebesar  21,2 Milyard.

Terkait pengakuan terdakwa sebagai kerabat Hance Wongkar sehingga korban tertarik mengajak kerjasama bisnis. Menurut tim PH, jaksa memiliki kewajiban untuk membuktikan hal itu. “Hingga saat ini tidak jelas. Dalam persidangan terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Hance Wongkar selaku kerabatnya,” beber tim PH.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, terdakwa Christian Halim menyanggupi melakukan pekerjaan penambangan biji nikel yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Kepada pelapor Christeven Mergonoto (pemodal) dan saksi Pangestu Hari Kosasih, terdakwa menjanjikan untuk menghasilkan tambang nikel 100.000 matrik/ton setiap bulannya dengan catatan harus dibangun infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar 20,5 Milyard.

Terdakwa mengaku sebagai keluarga dari Hance Wongkar kontraktor alat berat di Sulawesi Tengah yang akan membantu menyediakan alat berat apabila penambangan berjalan. Padahal, masih menurut dakwaan, belakangan diketahui terdakwa tidak memiliki hubungan dengan orang tersebut.

Dana sebesar 20,5 Milyard yang diminta terdakwa telah dikucurkan. Namun janji tinggal janji, terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Bahkan menurut perhitungan ahli ITS, terdapat selisih anggaran sebesar 9,3 Milyard terhadap hasil proyek yang dikerjakan terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 378 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.     M E T.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Sidang Gugatan Nikah Beda Agama Tertunda Penasehat Hukum Penggugat Menilai Pengadilan Negeri Surabaya Langgar Azas Peradilan Cepat Dan Berbiaya Murah

Published

on

Basudewa – Surabaya, Peran agama dalam mengesahkan pernikahan atau syarat sahnya nikah dalam Islam tidak dipergunakan lagi telah memicu gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas penetapan pernikahan beda agama, tersebut, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, menjadi sebagai Tergugat dan turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya.

Dipersidangan yang bergulir, pada Rabu (12/2022), Sang Pengadil terpaksa menunda persidangan gugatan atas penetapan nikah beda agama.

Hal yang mendasari, ditundanya persidangan, melalui, Penasehat Hukum Penggugat yaitu, Sutanto dan Bachtiar Yusuf, kepada basudewanews.com, mengatakan, pihaknya, menyesalkan, penundaan persidangan.

Dalam hal penundaan, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri tidak sesuai dengan azas peradilan cepat dan biaya murah.

” Persidangan ini, sangat lama sekali dan sangat bertele-tele. Entah bagaimana kok bisa bertele-tele seperti ini.
Seharusnya, sesuai azas peradilan cepat dan biaya murah,” tuturnya.

Masih menurutnya, Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri selain, kami gugat juga melanggar azas peradilan yakni, tidak melaksanakan peradilan cepat dan berbiaya murah.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya, mau tidak mau ya !, terpaksa mengikuti proses peradilan.

Dipersidangan yang beragenda pembuktian surat, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat hadir namun, turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya, tidak hadir.

Hal diatas, menurut Penasehat Hukum Penggugat, Bachtiar Yusuf, menilai, sebenarnya, tidak menjadi masalah turut Tergugat tidak hadir di persidangan ini.

Namun, Sang Pengadil, justru menunda persidangan lantaran, turut Tergugat tidak hadir. Adapun, alasan Sang Pengadil, yakni, agar dipersidangan mendatang turut Tergugat bisa melihat agenda pembuktian surat.

Pada persidangan mendatang, pada (11/1/2023), jika turut Tergugat tidak hadir maka Sang Pengadil, akan menyatakan, sikap yaitu, melanjutkan persidangan.

Lebih lanjut, Bachtiar Yusuf, mengatakan, pada persidangan mendatang, pihaknya, juga berencana akan menghadirkan saksi saksi diantaranya, dari PBNU, Muhammadiyah serta dari perkumpulan Penghulu.

Disinggung, terkait para pemuka agama yang lain, Bachtiar Yusuf, menanggapi, pihaknya tidak menyertakan pemuka agama lain dalam agenda saksi.

Sebagaimana diketahui, di Kristen sendiri juga tidak diperbolehkan nikah beda agama. Namun, ada pengecualian yakni, Dispensasi.

” Dispensasi sendiri dalam Islam tidak ada. Secara jelas Islam melarang dan kami berjuang ini ,” pungkas Bachtiar Yusuf.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending