Connect with us

Hukrim

Tiga Terdakwa Diadili Dalam Berkas Terpisah. Justru, Christian Rotra Setiawan Malah Miliki Assessment.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Christian Rotra Setiawan dan Anugerah Hasanah Bolkiah yang membeli 3 butir ekstasi dari Sinta Nur Indah Sari seharga 1 juta, memaksa ketiganya, diadili dalam berkas terpisah.

Ketiganya, diadili dalam berkas terpisah meski secara tidak langsung, perbuatan ketiganya saling terkait atau dalam berkas terpisah agar ketiganya bisa saling memberikan keterangan timbal balik.

Dalam persidangan yang beragenda sampaikan nota pembelaan, ketiganya (terdakwa) pada intinya, memohon keringanan kepada Majelis Hakim. Namun, khusus, untuk Cristian Rotra Setiawan melalui,Penasehat Hukumnya, usai bacakan nota pembelaan menyodorkan bukti adanya assessment ke Majelis Hakim.

Sedangkan,Sinta Nur Indah Sari (dalam berkas terpisah) dalam dakwaan JPU  menjerat terdakwa sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Melalui, Roni selaku, Penasehat Hukumnya, Sinta Nur Indah Sari (terdakwa) sampaikan nota pembelaan yakni, memohon keringanan dalam putusan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga guna menghidupi orang tuanya.

Selain, nota pembelaan disampaikan oleh Penasehat Hukumnya, Sinta Nur Indah Sari sembari merengek juga sampaikan pembelaannya, secara lisan.
” Saya kapok tidak akan mengulangi lagi. Mohon keringanan Yang Mulia karena saya harus menanggung biaya orang tua, saya menyesal ,” pintanya.

Atas rengek,an terdakwa Majelis Hakim mempertegas dengan pesan berupa, “Membiayai orang tua ya, harus bekerja yang benar bukan jualan sabu ,” sergah Majelis Hakim.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, tetap pada tuntutannya yaitu, pidana penjara selama 6 tahun.

Sedangkan, Anugerah Hasanah Bolkiah juga melalui, Roni selaku, Penasehat Hukumnya dalam nota pembelaan juga menyampaikan hal serupa, yakni memohon keringanan.

Dalam perkara ini, Cristian Rotra Setiawan dan Anugerah Hasanah Bolkiah atas perbuatannya, pasal yang dijeratkan yaitu, pasal 114 ayat (1) , pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dalam tuntutan JPU kedua terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 tahun.

Bisa dibayangkan, mengapa hanya Cristian Rotra Setiawan juga sama-sama didampingi Penasehat Hukum justru malah mendapatkan assessment yang ditunjukkan pada agenda nota pembelaan. Lantas bagaimana nasib Anugerah Hasanah Bolkiah dalam sangkaan dakwaan JPU, keduanya (Cristian Rotra Setiawan dan Anugerah Hasanah Bolkiah) sama-sama memiliki 3 butir ekstasi yang dibeli dari Sinta Nur Indah Sari (terdakwa).

Secara terpisah, salah satu Penasehat Hukum Cristian Rotra Setiawan, saat ditemui, lebih memilih diam.
” Saya tidak berwenang memberi komentar terkait, assessment kliennya,” pungkasnya.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending