Connect with us

Pemerintahan

Forkopimda Jatim Tinjau Korban Gempa Bumi di Malang dan Lumajang.

Published

on

Malang-basudewanees.com, Kepala BNPB, bersama Forkopimda Jatim, melakukan pengecekan di titik-titik kerusakan dampak bencana gempa bumi di Malang dan Lumajang. Bantuan juga diberikan kepada korban terdampak gempa bumi, di posko bencana yang terletak di Kecamatan Ampel Gading, pada Minggu, (11/4/2021).

Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, melakukan peninjauan secara langsung di titik-titik terdampak, bagaimana percepatan penanganan pasca gempa bisa dipastikan semua berjalan baik.
“Tadi kami di Kabupaten Malang, sempat meninjau di Turen, kemudian di Dampit, dan terakhir di Ampel Gading. Bersama,  Pangdam, Kapolda, juga Kepala BNPB,” ucap Gubernur Jatim, di dampingi oleh,Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, dan Bupati Lumajang.

Lebih lanjut, Gubernur Jatim, juga ingin menyampaikan, Bupati dan terutama warga yang terdampak di Kabupaten Lumajang, bahwa ada bantuan dari BNPB yang rumahnya rusak berat, bantuannya senilai 50 juta rupiah, sedangkan untuk yang rusak sedang, senilai 24 juta rupiah, dan yang rusak ringan senilai 10 juta rupiah. Namun, Ini menunggu percepatan verifikasi data, dari masing-masing daerah.
” Sembari, menunggu rumah itu selesai dibangun, maka ada bantuan tunggu hunian. Bantuan tunggu hunian tiap bulan senilai 500 ribu rupiah, untuk rumah tangga yang digunakan untuk menyewa rumah karena rumahnya rusak berat atau rusak sedang ke arah berat. Jadi informasi ini saya mohon bisa tersampaikan,” pesannya.

Khofifah juga menegaskan, bahwa menurut BMKG info awal kekuatan gempa bumi yang terjadi sebesar 6.7 skala richter, namun setelah di update oleh BMKG, berubah menjadi 6.1 skala richter.
“Kepada semua warga, kita mohon untuk tetap waspada, tetapi jangan panik, dan tentu kita menyampaikan terimakasih sekali seluruh jajaran TNI – POLRI yang langsung turun melakukan penanganan-penanganan efektif, dan percepatan-percepatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada semua relawan, yang sudah bahu-membahu bergotong royong membantu masyarakat.
“Untuk kepala daerah menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa mengkoordinasikan seluruh percepatan layanan dari masyarakat yang terdampak dari gempa ini,” ucapnya.

Sementara dari Kodim dan Polres juga akan menyiapkan tim trauma healing, membantu proses pemberian bantuan berupa, penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis.
“Tadi di Malang itu dari Kodim dan Polres menyampaikan, bahwa ada tim trauma healing. Saya juga ketemu tim dari Kementerian Sosial akan men-support tim trauma healing karena biasanya kita membutuhkan psiko sosial terapi, pasca gempa ada gempa susulan,” jelas Khofifah usai melakukan kunjungan di Kabupaten Lumajang.          TIM.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending