Connect with us

Pemerintahan

Bencana Alam, Forkopimda Jatim Mendirikan Posko Bencana Alam Gempa Bumi dan Dapur Lapangan di Kab Malang.

Published

on

IniMalang-basudewanews.com, Forkopimda Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan Kepala BNPB, membuat Posko Bencana Alam Gempa Bumi dan Dapur Lapangan di Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang.

Dalam kegiatan ini turut hadir, Sekda Provinsi Jatim, Asops Kodam V/Brawijaya, Asintel Kodam V/Brawijaya, Danrem 083 Baladhika Jaya, Karoops Polda Jatim, Dirintelkam Polda Jatim, Dirkrimum Polda Jatim, Kabidhumas Polda Jatim dan Dansat Brimob Polda Jatim.

Selain membuat posko bencana alam gempa bumi dan dapur lapangan, Forkopimda Jatim juga melakukan peninjauan di Posko Bencana Alam Gempa Bumi dan Dapur Lapangan di Kabupaten Malang Bersama Kepala BNPB.

Sementara itu Danposkolap Dandim Malang terkait kesiapan Posko Lapangan Bencana Alam Gempa Bumi di Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang menjelaskan, pada saat ini telah tersedia Dapur lapangan untuk 1500 orang atau masakan untuk membantu korban pasca bencana alam gempa bumi di Kabupaten Malang. Selain itu tenaga kesehatan dari Kodam dan Polda Jatim,sudah tersedia di Poskolap.

Selain itu wilayah pengungsian telah tersedia di beberapa tempat dan diutamakan di daerah tanah lapang untuk mengantisipasi gempa susulan.
“Personil yang mengawaki Poskolap merupakan gabungan dari personil Pemprov Jatim, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, BPBD dan unsur terkait lainnya,” jelas Danposkolap Dandim Malang.

Sedangkan kepala BNPB menyatakan, duka yang mendalam atas terjadinya bencana di Jawa Timur yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian materil. Penanganan bencana alam tidak bisa ditangani secara parsial atau sendiri sendiri untuk itu BNPB memberikan bantuan penanganan bencana alam di wilayah Jawa Timur.
“Kita harus meningkatkan upaya koordinasi khususnya, di wilayah Jawa Timur untuk mengurangi resiko dengan melaksanakan rapat rutin dengan melibatkan BMKG, Basarnas, TNI, Polri dan unsur terkait lainnya,” ungkap kepala BNPB Pusat.

Lebih lanjut, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi dengan memetakan keadaan rumah masing masing. Apakah tahan gempa atau tidak, apabila tidak tentunya harus ditambah penyangga seperti yang telah dirilis sebelumnya oleh BNPB.
“BNPB akan membantu dana stimulan kepada korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan melalui pendataan dari pemerintah setempat,” imbuhnya. TIM.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending