DPRD Aru Tidak Hiraukan Usulan Ranperda Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Jar Juir.

39

Dobo-basudewanews.com, Tindak lanjut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Jar Juir di Kabupaten Kepulauan Aru yang bertujuan, untuk membela masyarakat adat serta hak masyarakat adat tidak ada titik terang.

Anggota DPRD yang kini duduk di senayan mini dan sebagian besar adalah asli anak Aru, baik dari pimpinan hingga ke anggota. Diduga tidak bisa membawa aspirasi masyarakat adat.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, naskah dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengakuan masyarakat Jar Juir, sudah di masukan dan sudah di serahkan pada juni 2020. Sayangnya, hingga kini tidak pernah di bahas dan memicu Reno Jabumir selaku, Ketua Baleg pun kaget.

Ia mengaku, dalam kegiatan Kosultasi Publik bahwa sampai saat ini, ia tidak mengetahui Naskah dan Ranperda nasibnya seperti apa karena tidak ada yang menyampaikan, ” ungkap Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN)Haroli Darakai kepada jurnalis basudewa.com saat dikonfirmasi di Cafe Havana yang beralamat di Kampung China Kelurahan Galaidubu Kecamatan Pulau Pulau Aru pada selasa (6/4/2021).

Masih menurutnya, saya sungguh sangat kecewa atas kinerja teman-teman di DPRD Kepulauan Aru. Bila dilihat dari perjuangan secara Nasional, partai Nasdem adalah salah satu partai yang dengan gigih memperjuangkan Undang Undang tentang masyarakat adat walaupun, ada beberapa partai besar yang menolak Undang Undang tersebut, tetapi Anggota DPR RI dari partai Nasdem itu tetap gigih memperjuangkan.

Lain halnya, di Kabupaten Kepulauan Aru, partai Nasdem tidak pro terhadap masyarakat adat. Padahal Ketua DPRD Udin Belsigaway  adalah Ketua DPW Nasdem Kabupaten Kepulauan Aru yang notabene anak adat Aru.
” Ini fakta, buktinya sampai saat ini Ranperda tentang Masyarakat Adat Jar Juir tidak di sentil sedikitpun ,”  ungkap Haroli kesal.

Ia berharap, DPRD kepulauan Aru jangan tutup mata dengan perjuangan AMAN karena yang kami lakukan ini untuk membela masyarakat adat Jar Juir beserta hak sebagai anak adat.

Olehnya itu dengan statemen yang di sampaikan, oleh Ketua Baleg Reno Jabumir dalam kegiatan Kosultasi Publik, maka kami akan kembali berproses dari awal.

Dalam hal ini, melalui Eksekutif (Pemerintah Daerah) yang membidangi Hukum,  ia berharap semoga Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yaitu, Dr Johan Gonga agar jangan menghambat proses Ranperda yang akan di usulkan nanti ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
” Semoga upaya teman-teman terkait, Ranperda Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Jar Juir agar bisa secepatnya,di kembalikan ke DPRD untuk di tindak lanjuti menjadi Perda,” tuturnya.

Disamping itu, ia juga berharap agar tenaga ahli Bupati, Dr Jemmy Pitersz yang tak lain adalah seorang ahli hukum dan kini,  berkecimpung dengan masyarakat adat, bukan hanya di Aru namun di seluruh Maluku. Sehingga ada harapan besar bagi kami bahwa pembisik pembisik Bupati yang baru bisa membuat terobosan baru terlebih khusus untuk masyarakat  adat di seratus hari kerja.     Jus.s