Connect with us

Hukrim

Uang Pelindo III Surabaya, Dipakai Judi Online Oleh, Juwi Novianto.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Juwi Novianto selaku, Staf PT.Pelayaran Tresna Muda dipersidangan duduk sebagai terdakwa lantaran, diduga gelapkan uang perpanjangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pelindo III Surabaya, sebesar 501 juta.

Terdakwa terpaksa menggunakan uang perusahaan karena ketagihan untuk Judi On-line. Atas perbuatannya, terdakwa diseret ke meja hijau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam persidangan yang bergulir pada Senin (5/4/2021) di Pengadilan Negeri Surabaya, tampak Yusuf Akbar selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, menghadirkan Andi Kartika sebagai atasan terdakwa dan Welly juga selaku, pegawai PT. Pelindo III Surabaya, sebagai saksi.

Adapun,Welly dalam keterangannya, mengatakan, ia sebagai Manager Keuangan di PT.Pelayaran Tresna Muda yang beralamatkan di Jalan Perak Timur No 210 Surabaya, menjelaskan, bahwa terdakwa merupakan karyawan perusahaan yang bertugas mengurusi perpanjangan dan pembayaran (HPL) PT.Pelindo III Surabaya, untuk 2 tahun sekali.

Dalam hal ini, saat itu kami mengajukan permohonan Keringan dari 5% menjadi 4% untuk perpanjangan (HPL) pada (28/1/ 2020).
“Dia (terdakwa) mengatakan, bahwa tidak ada keringanan sehingga, kami membayar 501 juta melalui cek tunai Bank BCA,” ucapnya.

Masih menurutnya, pada bukti pelunasan dari PT.Pelindo III Surabaya, saat itu pihaknya cuma menyimpan bukti pelunasan. Sayangnya, selang berikutnya, ada tagihan dan persetujuan keringanan pembayaran (HPL).

Mengetahui hal itu, kami kaget kemudian ditanyakan kepada yang bersangkutan malah berkelit bahwa itu kesalahan pihak PT.Pelindo III Surabaya. Selang beberapa bulan terdakwa mengakui perbuatannya.
” terdakwa mengaku uangnya dipakai untuk judi online itu ada surat pernyataannya Yang Mulia ,” tuturnya.

Sesi selanjutnya, Andi Kartika sebagai atasan terdakwa memberikan keterangan yang sama.

Namun, ia menambahkan, saat itu pada medio Terdakwa sudah tidak lagi ngantor sehingga, perkara ini dilaporkan kepada pihak berwajib melalui, biro hukum perusahaan.

Sesi berikutnya, Iqbal bagian Property Pelindo III Surabaya, mengatakan, bukti pelunasan yang menjadi bukti pembayaran (HPL) bukan dari Pelindo.
” Bukti tersebut, bisa dikatakan palsu,” paparnya.

Atas keterangan para saksi pada kesempatan yang diberikan oleh, terdakwa menyampaikan tanggapan berupa, mengamini keterangan para saksi.

Sesi pun berlanjut, pada agenda pemeriksaan terdakwa. Majelis Hakim tidak  percaya begitu saja terkait uang yang dipakai terdakwa untuk judi online.

Dalih terdakwa, uang memang dipakai untuk judi on-line.
“Iya Yang Mulia, uangnya saya gunakan berjudi via online dan untuk kebutuhan sehari-hari ,” terangnya.

Dalih lainnya, dipersidangan pengakuan terdakwa bahwa ia sudah lama bermain judi online sejak 2012 dan ada bukti mutasi rekening.

Atas perbuatan terdakwa JPU dalam dakwaannya menjeratnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.       MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending