Connect with us

Hukrim

Tiga Ahli Yang Dihadirkan Christian Halim Justru, Dinilai Perkuat Dakwaan Jaksa.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Tiga ahli yang dihadirkan tim Penasehat Hukum (PH) Christian Halim, dinilai tak membantu posisi terdakwa dugaan perkara penipuan pembangunan infrastruktur tambang ini.

Bahkan menurut jaksa, keterangan para ahli tersebut justru mendukung pasal 378 KUHPidana yang dijeratkan pihaknya terhadap terdakwa.

“Bahkan keterangan Ahli Hukum Pidana Solahudin dari Ubhara Surabaya itu, justru menguatkan pembuktian kami dalam surat dakwaan,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan B Arianto dari Kejati Jatim saat dikonfimasi usai sidang, Senin (5/4/2021).

Bahkan untuk Ahli Hukum Pidana Dwi Seno Wijanarko dari Ubhara Jakarta, jaksa menilai keterangannya tidak relevan. “Karena saat dipersidangan ahli banyak bicara tentang perdata dan ketika kami olah-pun, dia menolak untuk memberikan jawaban. dan bahkan keterangannya soal kerugian dalam pasal 378 KUHPidana pun berbeda dengan ahli pidana Solahudin, dengan begitu, kita bisa lihat bersama kapasitas ahli bagaimana,” beber jaksa.

Sedangkan kepada ahli ketiga yaitu Puji Karyanto dari Unair Surabaya, PH terdakwa sempat mengilustrasikan soal pengakuan seseorang yang mengatakan sebagai kerabat ‘orang besar’ (orang penting, red), tapi kenyataannya tidak memiliki ikatan kekerabatan.

“Pengakuan seseorang bahwa dirinya mengenal orang-orang penting atau pejabat merupakan upayanya untuk mem-branding diri dengan tujuan agar terlihat sebagai bukan orang sembarangan,” papar ahli.

Hal itu, dinilai jaksa sebagai gambaran jelas terkait rangkaian tindak pidana kebohongan yang diduga pelaku. “Orang yang mengaku-ngaku dengan membawa nama seseorang sebagai saudaranya, padahal bukan, jadi dia menjual nama orang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan sebelumnya, itu sebenarnya bagian dari upaya untuk melakukan kebohongan. Bahkan untuk mengaku sebagai ahli tambang pun, seseorang juga harus mempunyai sertifikasi sebagai ahli tambang,” tambah jaksa.

Dalam persidangan, Ahli Dr Solahudin SH, MH menjelaskan pasal 378 KUHPidana adalah delik materiil murni, memiliki unsur penipuan ketika tindakan mengandung kepalsuan itu terjadi dan korban tergerak menyerahkan suatu barang. “Mens rea atau niat jahat menjadi penting dalam pasal ini untuk diperiksa di persidangan. Dan apabila kebohongan itu terjadi didepan, maka itu masuk unsur penipuannya,” bebernya.

Sedangkan, Ahli Dr Dwi Seno Wijanarko SH, MH sempat dipertanyakan kapasitasnya sebagai ahli pidana oleh majelis hakim yang diketuai Ni Made Purnami ini ketika ia sibuk-sibuknya menjelaskan soal perdata di muka sidang.

“Anda seorang ahli pidana atau bagaimana?,” ujar hakim menjeda keterangan ahli. Bahkan, saat jaksa mempertanyakan apakah seseorang diperbolehkan menggunakan dana diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditentukan, ahli lebih memilih tidak menjawab pertanyaan jaksa.

“Boleh dong saya berpendapat, begitupun sebaliknya (memilih diam tak menjawab, red). Soal menyampaikan dan tidaknya (memberikan) pendapat itu kapasitas ahli, anda (jaksa) tugasnya soal pembuktian,” singkatnya.

Belakangan, diketahui ahli merupakan mantan seorang jaksa yang kini dipekerjakan di sebuah kampus sebagai dosen. Saat dikonfrontasi, terdakwa Christian Halim tidak menanggapi keterangan ketiga ahli diatas. “Tidak saya tanggapi Yang Mulia,” ujar terdakwa menjawab pertanyaan hakim Ni Made.

Di akhir sidang, tim PH terdakwa kembali menyingung soal pemanggilan saksi Gentha, yang sebelumnya oleh jaksa sudah dihadirkan sebanyak dua kali di persidangan. Jaksa berdalih pihaknya sudah melakukan upaya pemanggilan ulang sebanyak dua kali. “Sudah kita panggil dua kali. Kesempatan yang sama kita berikan kepada tim PH terdakwa apabila berkenan untuk memanggil saksi kembali di persidangan, silahkan,” ujar jaksa.

Dan dipekuat dengan jawaban ketua majelis hakim Ni Made, bahwa pihaknya tidak bisa memaksa kehadiran saksi Gentha kembali di persidangan.

“Karena itu merupakan kewenangan pembuktian ada di jaksa, pada saat itu saksi pun dihadirkan oleh pihak jaksa, Sedangkan jaksa menilai keterangan saksi sudah cukup. Terlebih sudah ada upaya jaksa untuk memanggil kembali saksi Gentha,” ujarnya.

Terpisah, Alvin Lim, penasehat hukum terdakwa usai sidang mengaku kecewa dengan sikap majelis hakim yang tidak mengeluarkan penetapan untuk memanggil saksi Gentha.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, terdakwa Christian Halim menyanggupi melakukan pekerjaan penambangan biji nikel yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Kepada pelapor Christeven Mergonoto (pemodal) dan saksi Pangestu Hari Kosasih, terdakwa menjanjikan untuk menghasilkan tambang nikel 100.000 matrik/ton setiap bulannya dengan catatan harus dibangun infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar 20,5 Milyard.

Terdakwa mengaku sebagai keluarga dari Hance Wongkar kontraktor alat berat di Sulawesi Tengah yang akan membantu menyediakan alat berat apabila penambangan berjalan. Padahal, belakangan diketahui terdakwa tidak memiliki hubungan dengan orang tersebut.

Dana sebesar 20,5 Milyard yang diminta terdakwa telah dikucurkan. Namun janji tinggal janji, terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Bahkan menurut perhitungan ahli Teknik Sipil Struktur ITS Ir Mudji Irmawan Arkani MT, terdapat selisih anggaran sebesar 9,3 Milyard terhadap hasil proyek yang dikerjakan terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 378 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. MET.

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Jalankan PT.Dewata Wanatama Lestari Andri Yanto Malah Tipu PT.Idub Sufi Wahyu Abadi Sebesar 5 Milyard

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang atas perkara sangkaan penipuan kayu yang melibatkan Andri Yanto sebagai terdakwa kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (8/12/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Rista Erna dan Sabetania R.Paembonan, menghadirkan, 2 saksi guna dimintai keterangan.

Adapun, kedua saksi yakni, Paulus selaku, owner PT.Dewata Wanatama Lestari dan PT.Dewata Wahana Lestari serta David selaku, administrasi kedua PT.DWL tersebut.

Paulus dalam keterangan, mengatakan, PT.DWL yang memiliki izin, alat berat serta fasilitas. Sedangkan, terdakwa mewakili CV.Abadi Timber Jaya (ATJ).

Dalam perkara ini, terdakwa dari CV.ATJ, ada kerjasama dengan PT.DWL sejak (18/8/2017). Diperjanjian kerjasama tersebut, terdakwa datang bersama teman temannya, yakni, Tommy, A Tiong, Miftahul Huda, Candra dan Kharim.

Lebih lanjut, saksi sampaikan, inti dari perjanjian kerjasama CV.ATJ dengan PT.DWL yaitu, CV.ATJ hanya melakukan operasional dan penebangan hutan.

Paulus, memaparkan, pembagian Deviden waktu itu, CV.ATJ memberikan fee ke perusahaan saya (PT. DWL) sebesar 400 Ribu dengan estimasi harga kayu perkubik 1 Juta.

Setahu Paulus, CV.ATJ yang bekerjasama dengan PT.DWL pelaksanaannya tidak performa.

Sisi lainnya, terdakwa yang mencatut nama PT.DWL karena menjalankan operasional 100 persen, ada jual beli kayu dengan PT.Idub Sufi Wahyu Abadi (ISWA). Hal demikian, saya ketahui ada somasi yang didalam somasi berisi nama terdakwa.

Atas somasi tersebut, saya melayangkan jawaban melalui, Penasehat Hukum karena saya tidak kenal korban PT.ISWA.

Paulus juga membeberkan, sebelum menjalankan operasional PT.DWL terdakwa kami minta kesanggupan modal yang cukup.

” Alat berat kami dalam penguasaan Leasing. Terdakwa bisa menjalankan, operasional PT.DWL lantaran, setor 10 Milyard untuk bayar ke leasing ,” tuturnya.

Masih menurut Paulus, perihal, terdakwa setor 10 Milyard, dimungkinkan, guna menggaet investor maka terdakwa meyakinkan, investor berupa,bahwa PT.DWL diakui milik terdakwa.

Pengakuan terdakwa lain, yaitu, rumah Paulus dikabarkan telah dibeli terdakwa. Padahal, hanya kontraktor.

Masih terkait, dana sejak April 2018 , disampaikan, Paulus, saya cari cari terdakwa karena cek yang diberikan kosong.

Sedangkan, David selaku, administrasi PT. DWL yang ditugasi khusus menangani perjanjian, mengatakan, saya yang membuat draft kontrak antara CV.ATJ dengan PT.DWL

Saat perjanjian, syarat yang harus dipenuhi yakni, alat berat kami di hutan terkait dengan SAM Finance.

” Kita bisa beroperasi asal kita ada pembayaran ke SAM Finance ,” ungkapnya.

Awalnya, ada pembayaran sebesar 1 Milyard ke SAM Finance, dan sisanya 5 cek rencana akan di cairkan namun, 5 cek tidak bisa dicairkan maka saya email, telpon ke terdakwa bahwa cek kosong. Saat itu, terdakwa menjawab masih diusahakan investor.

David tidak memungkiri, bahwa stempel asli PT.DWL dengan stempel yang dibuat terdakwa berbeda.

Atas keterangan kedua saksi, Sang Pengadil memberi kesempatan terhadap terdakwa guna menanggapi.

Dalam tanggapan, terdakwa mengatakan, berkaitan cek ada 7 kali. Selebihnya, terdakwa amini keterangan kedua saksi.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending