Connect with us

Hukrim

Bos Sabu Beserta Jaringannya Tidak Kenal Terdakwa, Siapa Penghubung Money Laundry?.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, agenda saksi yang sengaja dihadirkan secara virtual oleh, Wiwid selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, atas dugaan keterlibatan Handayani bin Pao Thien Tjiu selaku, direktur PT.Multindo Putra Perkasa yang bergerak dalam bidang valuta asing atau money changer menerima aliran dana dari hasil narkoba kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis (1/4/2021).

Peradilan yang digelar secara virtual tampak Charles yang berperan membuka beberapa nomor rekening atas nama Samiran juga turut diajukan JPU guna dimintai keterangannya sebagai saksi.

Adapun, Charles dalam keterangannya, mengakui, keterlibatannya membuka beberapa nomor rekening atas suruhan Christian Jaya Kusuma alias Sanjay (Bandar Narkoba).

Hal lain, yang disampaikan, ia membuka beberapa nomor rekening juga melibatkan Samiran sebagai atas nama.
” Ia diperintahkan Sanjay guna membuka rekening dengan maksud sebagai perlintasan dana hasil penjualan narkoba selang berikutnya, Sanjay memerintahkan dana yang diparkir tersebut, untuk dialihkan atau ditransfer ke rekening Handayani (terdakwa) ,” bebernya.

Seperti disampaikan secara virtual, saksi kerap lupa besaran jumlah uang yang dialihkan ke terdakwa. Selain itu, ia tidak kenal dengan terdakwa.
” Jadi perintah Sanjay, untuk mentransfer ke rekening terdakwa. Saya tidak kenal dengan terdakwa,” ucapnya.

Sedangkan, Samiran, dalam keterangannya, menyampaikan, ia hanya dipakai atas nama untuk membuka beberapa nomor rekening.
” Saya tidak kenal dengan terdakwa yang diketahuinya, Cahrles (rekan) minta tolong bahwa namanya, dipinjam untuk membuka beberapa nomor rekening,” tuturnya.

Atas keterangan kedua saksi (keduanya sudah menjalani vonis) oleh, Penasehat Hukum terdakwa ditangkis dengan pertanyaan berupa, kapan, berapa jumlahnya saksi melakukan transfer ke rekening terdakwa. Sayangnya, jawaban kedua saksi kerap lupa.

Sesi selanjutnya, Dedy Kennya Setiawan adalah anak buah Sanjay dalam keterangannya, tidak kenal dengan terdakwa.
” Saya rekan bos Sanjay Yang Mulia, terkait dengan terdakwa, ia tidak kenal,” ujarnya.

Hal serupa, juga disampaikan bos Sanjay.
” Ia tidak kenal dengan terdakwa. Ia hanya memerintahkan Charles untuk membuat rekening serta barang haram jenis sabu memang di berikan ke Dedy kemudian hasilnya, disetor ke saya,” jelasnya.

Bisa dibayangkan, bos sabu Sanjay tidak kenal dengan terdakwa lantas, siapa pemeran yang terhubung dengan terdakwa sehingga, dalam dakwaan JPU melalui rekening terdakwa diduga telah menerima sejumlah aliran dana yang tidak sedikit.

Diruang yang sama, Wiwid saat ditemui basudewanews.com, mengatakan,
” memang para saksi yang dihadirkan tidak terhubung langsung dengan terdakwa namun, ia berjanji dipersidangan berikutnya, akan hadirkan saksi yang terhubung dengan terdakwa juga terhubung dengan bos sabu Sanjay,” pungkasnya.            MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending