Connect with us

Hukrim

Gegara Gula 260 Ton, Camilia Sofyan Ali Divonis 18 Bulan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Camilia Sofyan Ali sebagai terdakwa atas kasus tipu gelap pengadaan 260 Ton gula, akhirnya divonis 18 bulan pidana penjara.

Putusan selama 18 bulan, berdasarkan terdakwa telah dinyatakan secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap Camilia Sofyan Ali dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan,” ucap Majelis Hakim, saat membacakan putusannya di ruang Tirta, Pengadilan Negeri Surabaya, pada Rabu (31/03/2021).

Khusaini selaku, Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa menyampaikan informasi palsu terhadap H.Mulianti (korban) mengenai stok gula maupun legalitas usahanya yang belum berbadan hukum (hanya Usaha Dagang).

Lebih lanjut, terdakwa juga tidak bisa menyanggupi stok gula dalam jumlah besar serta belum mengembalikan seluruhnya uang korban yang sudah dibayarkan ke terdakwa.

Hal yang memberatkan, melalui  pertimbangan Majelis Hakim, H.Mulianti merugi sebesar 2,6 Milyard. Sedangkan, hal yang meringankan yaitu, terdakwa mengakui semua perbuatannya, bersikap sopan selama menjalani persidangan dan memberikan SHM Ruko miliknya sebagai jaminan pembayaran kepada korban.

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan pikir-pikir.
“Pikir-pikir Yang Mulia,” jawabnya.

Sisi lainnya, Suwarti selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, juga menyatakan hal yang sama dengan terdakwa.

Dipersidangan sebelumnya, JPU telah menuntut terdakwa selama 2 tahun pidana penjara.

Untuk diketahui, kasus ini bermula saat Hj. Mulianti ditunjuk sebagai suplier gula oleh Bulog Jatim. Kemudian ia dikenalkan Putri (pegawai Bulog) kepada terdakwa.

Untuk diketahui, terdakwa memiliki
UD Pawon Sejahtera dan menjalin kerja sama dengan korban.

Selanjutnya, terdakwa menerima sejumlah uang 2,7 Milyard guna mengirimkan gula  sebanyak 260 ton. Sayangnya, terdakwa tidak sanggup memenuhi gula dalam jumlah besar sehingga korban menyeret terdakwa ke Persidangan.               MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending