Connect with us

Hukrim

Diduga, 2 Dari 4 Saksi Adalah Boneka David Handoko.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, bagi David Handoko dalam sangkaan penipuan yang bermodus perumahan fiktif kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan agenda mendengar beberapa saksi pada Senin (29/3/2021).

Adapun saksi yang dihadirkan Winarko selaku, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, 2 diantaranya, diduga secara tak langsung, adalah boneka terdakwa.

Melalui keterangan keduanya, yakni, Dedy Adrianto selaku, komisaris PT.Alfa Graha Sentosa (AGS) plus tupoksinya serabutan.

Hal lainnya, yang menggelitik pengunjung sidang, saksi sebagai komisaris tidak tahu tiap tahun ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lebih, geli lagi, dihadapan Majelis Hakim ia punya saham satu persen di PT.AGS namun, ia lupa besaran nominal sahamnya satu persen berapa?.

Selanjutnya, Sony Handoko meski sebagai kakak kandung terdakwa ia getol guna sampaikan keterangan sebagai saksi.

Keterangan yang disampaikan yakni, Anna (korban) mengatakan, kepadanya kalau terdakwa memiliki tanggungan. Sisi lain, terdakwa mengatakan, tidak ada tanggungan kepada korban.

Sayangnya, Majelis Hakim tidak percaya begitu saja atas keterangan saksi, tatkala setahu saksi apa pernah melihat atau ditunjukkan terdakwa bukti pengembalian kepada korban?

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi dengan enteng mengatakan, di beritahu terdakwa secara lisan.

Berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim, mengingatkan saksi atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, bahwa saksi menyatakan, uang Anna dan Yakob Prayogo ( korban) belum dikembalikan namun, di persidangan saksi mengatakan, terdakwa sudah mengembalikan uang korban.

Dua keterangan yang kontradiksi memantik Widiarti selaku, Majelis Hakim mempertegas saksi keterangan yang dianggapnya benar mana?.
” Saksi keterangan yang benar di persidangan atau dalam BAP ? “,  tanya Majelis Hakim.

Ia pun, memilih keterangan dalam BAP yang dianggapnya benar sebagai jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim.

Keterangan lainnya, saksi meyakini, perpindahan dana dari PT.AGS ke PT. Handoko Putra Jaya (HPJ) adalah uang perusahaan bukan uang Anna atau Yakob Prayogo (korban)

Secara detail, saksi memaparkan, perpindahan uang perusahaan ke perusahaan yang lain adalah skenarionya.
” Sejak awal, sebelum ada Anna, hal ini kerap terjadi. Saya menyebutnya, mutasi internal dan ia adalah skenarionya”, bebernya.

Masih menurutnya, ia terpaksa melakukan skenario berupa perpindahan dana atau mutasi internal lantaran, mendapat arahan dari pihak Bank.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah mengenal Yacob. Saksi tidak dapat mengelak alias mengamini bahwa mengenal Yacob serta tahu Yacob mentransfer dana 2,5 Milyard ke rekening PT. AGS.

Sesi berikutnya, Andri, ahli akuntan publik independen dalam keterangannya ia menerangkan,  ia diminta bantuannya oleh, penyidik Polda Jatim, untuk mengaudit rekening pelapor, terlapor dan PT. AGS serta PT. HPJ.

Melalui, audit yang kami lakukan, ada aliran dana yang masuk dari Anna dan Yakob ke PT. AGS, David Handoko dan PT. HPJ sebesar 50 Milyard.

Sedangkan dari PT. AGS, David Handoko dan PT. HPJ ke Anna ada lebih kurang 24 Milyard sehingga yang belum dikembalikan sebesar lebih kurang  25 Milyard.

Ia menambahkan, audit berdasarkan dari bukti Slip Setoran, rekening koran.
“Saya tidak berani meyakini jika tidak ada bukti yang dilampirkan, seperti slip setoran dan rekening koran yang diaudit “,imbuhnya.

Atas keterangan Andri, terdakwa David Handoko merasa keberatan.” Saya keberatan Yang Mulia,” ujar David.

Ia mengaku, jika ada cek yang dicairkan tetapi tidak dapat dibukukan dalam rekening koran.

Usai sidang, pengacara David, Yudi Prabowo keberatan dengan kesaksian Sony. Menurutnya, terdakwa tidak pernah memerintahkan Sony untuk melakukan mutasi internal.
” Mutasi itu atas inisiatif Sony sendiri. Saksi itu yang mengatur sendiri. Dia ingin membela adiknya, tetapi tidak ngerti aturan hukum “, pungkasnya.                 MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending