Ariel Topan Subagus Akui Ada Peralihan Saham Dituntut 3,6 Tahun.

74

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, yang melibatkan Ariel Topan Subagus sebagai terdakwa kembali bergulir dengan agenda tuntutan yang dibacakan oleh, Wiwid selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, pada Senin (29/3/2021).

Dalam bacaan tuntutan, terdakwa dinyatakan secara sah telah bersalah sebagaimana jeratan pasal 378 KUHP.
” Menjatuhkan pidana penjara selama 3,6 tahun bagi terdakwa serta memerintahkan terdakwa segera dilakukan penahanan “, ucapnya.

Usai bacakan tuntutan, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap Penasehat Hukum terdakwa guna menyampaikan nota pembelaan. Dikesempatan tersebut, Penasehat Hukum memohon waktu dua pekan kedepan guna menyampaikan pembelaan.

Untuk diketahui,
Prahara PT.Hosion Sejati muncul setelah meninggalnya Susiana selaku, Direktur Utama hingga memaksa terdakwa kembali hadir dipersidangan untuk diadili.

Sebagaimana dalam agenda pemeriksaan terdakwa, dipersidangan sebelumnya, keterangan aneh disampaikan terdakwa yaitu, mengakui ada peralihan saham namun, ia tidak bertanda tangan serta menyangkal keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Bareskrim. Padahal, dalam BAP tersebut, terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan telah menanda tangani BAP.

Adapun, sangkalan BAP terdakwa yaitu, ia diperiksa di Bareskrim 6 kali. Tatkala Darwis selaku, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menyinggung bahwa keterangannya di Bareskrim benar adanya, terdakwa merespons dengan sangkalan berupa, ” saya minta copy tidak dikasih “, keukeuhnya.

Lantaran terdakwa keukeuh maka, Suparno selaku, Majelis Hakim mengambil peran guna mempertegas  apakah dalam BAP terdakwa menandatangani?, ” Ya ! Yang Mulia, tapi saya keberatan karena minta copy BAP tidak dikasih “, ucapnya keukeuh.

Majelis Hakim kembali memperjelas setelah terdakwa di periksa khan!, dibaca dulu kemudian tanda tangan.
” Bila terdakwa keberatan boleh tidak menandatangani “, pesan Majelis Hakim.

Hal lainnya, yang disampaikan terdakwa ialah, sejak 2016 terdakwa sebagai direktur dan PT.Hosion Sejati berdiri pada medio 1989 dengan susunan Susiana (orang tua terdakwa) sebagai direktur juga pemegang saham dan Kang Hoke salah satu pengurus juga pemegang saham.

Masih seingat terdakwa, perubahan akte perusahaan pada medio 2015 saat Susiana selaku direktur (belum almarhum) memilik saham sebesar 40 persen dan Kang Hoke sebagai Komisaris juga merangkap direktur keuangan memiliki saham 33 persen sedangkan terdakwa 32 persen.

Kemudian pada medio 2016 setelah meninggalnya orang tua terdakwa tidak ada
transaksi saham Kang Hoke kepada terdakwa.

Lebih lanjut, terdakwa tidak tahu pada medio 2015 apa ada transaksi atau tidak.
” saya tidak tahu, apa ada transaksi atau tidak karena yang mengurus bukan terdakwa “, aku terdakwa.

Ia menambahkan, ada peralihan saham Kang Hoke ke terdakwa namun, terdakwa tidak tahu prosesnya.
” Proses peralihan saham terjadi namun ia tidak tanda tangan pada proses peralihan saham “, tuturnya.

Secara terpisah, Fahmi selaku, Penasehat Hukum terdakwa saat ditemui, mengatakan, dari beberapa dokumen terdakwa adalah direktur yang legal.

Terkait, pelapor (Kang Hoke) yang menuduh seseorang tapi mengakui seseorang tersebut sebagai direktur. Sedangkan, RUPS ia sampaikan tidak wajib. Artinya dalam hukum apalagi terkait akta otentik hingga detik ini tidak ada pembatalan yang artinya semua dokumen itu sah.

Masih menurutnya, terdakwa pernah beberapa kali meminta untuk dilakukan konfrontir BAP tapi tidak diikuti.
” Dalam BAP tidak bisa dijadikan dasar mas!. Dalam persidangan dalam memutus itu apa yang disampaikan terdakwa di persidangan “, pungkasnya.

Diruang yang lain, JPU saat di mintai keterangan terkait, keterangan terdakwa menyampaikan, pada akta nomor 3 tahun 2015 versi terdakwa tidak tahu tapi tanda tangan terdakwa tertera di situ.

Mengacu versi terdakwa JPU sampaikan, Khan !, ada yang aneh. Anehnya apa? yakni
terdakwa bilang tidak tahu dan tidak tanda tangan namun terdakwa kok dapat saham?.
” Lebih jelasnya, dokumennya tidak diakui, tanda tangannya tidak diakui namun, dapat sahamnya diakui “, paparnya.

Selanjutnya, dibuatlah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)) luar biasa dan secara riil tidak ada undangan.
Masih versi terdakwa yang disampaikan JPU yakni, ada pertemuan 2 hari pasca sepeninggal Susiana (ortu terdakwa), Kang Hoke sampaikan, perusahaan siapa yang meneruskan maka ditunjuklah terdakwa sebagai direktur dan perbincangan itulah yang dianggap terdakwa notulen RUPS dan dibuatlah akta dihadapan Suyatno sebagai notaris setelah jadi di bawa ke Bali menemui Kang Hoke.        MET.