Connect with us

Hukrim

Ariel Topan Subagus Akui Ada Peralihan Saham Dituntut 3,6 Tahun.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan, yang melibatkan Ariel Topan Subagus sebagai terdakwa kembali bergulir dengan agenda tuntutan yang dibacakan oleh, Wiwid selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, pada Senin (29/3/2021).

Dalam bacaan tuntutan, terdakwa dinyatakan secara sah telah bersalah sebagaimana jeratan pasal 378 KUHP.
” Menjatuhkan pidana penjara selama 3,6 tahun bagi terdakwa serta memerintahkan terdakwa segera dilakukan penahanan “, ucapnya.

Usai bacakan tuntutan, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap Penasehat Hukum terdakwa guna menyampaikan nota pembelaan. Dikesempatan tersebut, Penasehat Hukum memohon waktu dua pekan kedepan guna menyampaikan pembelaan.

Untuk diketahui,
Prahara PT.Hosion Sejati muncul setelah meninggalnya Susiana selaku, Direktur Utama hingga memaksa terdakwa kembali hadir dipersidangan untuk diadili.

Sebagaimana dalam agenda pemeriksaan terdakwa, dipersidangan sebelumnya, keterangan aneh disampaikan terdakwa yaitu, mengakui ada peralihan saham namun, ia tidak bertanda tangan serta menyangkal keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Bareskrim. Padahal, dalam BAP tersebut, terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan telah menanda tangani BAP.

Adapun, sangkalan BAP terdakwa yaitu, ia diperiksa di Bareskrim 6 kali. Tatkala Darwis selaku, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menyinggung bahwa keterangannya di Bareskrim benar adanya, terdakwa merespons dengan sangkalan berupa, ” saya minta copy tidak dikasih “, keukeuhnya.

Lantaran terdakwa keukeuh maka, Suparno selaku, Majelis Hakim mengambil peran guna mempertegas  apakah dalam BAP terdakwa menandatangani?, ” Ya ! Yang Mulia, tapi saya keberatan karena minta copy BAP tidak dikasih “, ucapnya keukeuh.

Majelis Hakim kembali memperjelas setelah terdakwa di periksa khan!, dibaca dulu kemudian tanda tangan.
” Bila terdakwa keberatan boleh tidak menandatangani “, pesan Majelis Hakim.

Hal lainnya, yang disampaikan terdakwa ialah, sejak 2016 terdakwa sebagai direktur dan PT.Hosion Sejati berdiri pada medio 1989 dengan susunan Susiana (orang tua terdakwa) sebagai direktur juga pemegang saham dan Kang Hoke salah satu pengurus juga pemegang saham.

Masih seingat terdakwa, perubahan akte perusahaan pada medio 2015 saat Susiana selaku direktur (belum almarhum) memilik saham sebesar 40 persen dan Kang Hoke sebagai Komisaris juga merangkap direktur keuangan memiliki saham 33 persen sedangkan terdakwa 32 persen.

Kemudian pada medio 2016 setelah meninggalnya orang tua terdakwa tidak ada
transaksi saham Kang Hoke kepada terdakwa.

Lebih lanjut, terdakwa tidak tahu pada medio 2015 apa ada transaksi atau tidak.
” saya tidak tahu, apa ada transaksi atau tidak karena yang mengurus bukan terdakwa “, aku terdakwa.

Ia menambahkan, ada peralihan saham Kang Hoke ke terdakwa namun, terdakwa tidak tahu prosesnya.
” Proses peralihan saham terjadi namun ia tidak tanda tangan pada proses peralihan saham “, tuturnya.

Secara terpisah, Fahmi selaku, Penasehat Hukum terdakwa saat ditemui, mengatakan, dari beberapa dokumen terdakwa adalah direktur yang legal.

Terkait, pelapor (Kang Hoke) yang menuduh seseorang tapi mengakui seseorang tersebut sebagai direktur. Sedangkan, RUPS ia sampaikan tidak wajib. Artinya dalam hukum apalagi terkait akta otentik hingga detik ini tidak ada pembatalan yang artinya semua dokumen itu sah.

Masih menurutnya, terdakwa pernah beberapa kali meminta untuk dilakukan konfrontir BAP tapi tidak diikuti.
” Dalam BAP tidak bisa dijadikan dasar mas!. Dalam persidangan dalam memutus itu apa yang disampaikan terdakwa di persidangan “, pungkasnya.

Diruang yang lain, JPU saat di mintai keterangan terkait, keterangan terdakwa menyampaikan, pada akta nomor 3 tahun 2015 versi terdakwa tidak tahu tapi tanda tangan terdakwa tertera di situ.

Mengacu versi terdakwa JPU sampaikan, Khan !, ada yang aneh. Anehnya apa? yakni
terdakwa bilang tidak tahu dan tidak tanda tangan namun terdakwa kok dapat saham?.
” Lebih jelasnya, dokumennya tidak diakui, tanda tangannya tidak diakui namun, dapat sahamnya diakui “, paparnya.

Selanjutnya, dibuatlah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)) luar biasa dan secara riil tidak ada undangan.
Masih versi terdakwa yang disampaikan JPU yakni, ada pertemuan 2 hari pasca sepeninggal Susiana (ortu terdakwa), Kang Hoke sampaikan, perusahaan siapa yang meneruskan maka ditunjuklah terdakwa sebagai direktur dan perbincangan itulah yang dianggap terdakwa notulen RUPS dan dibuatlah akta dihadapan Suyatno sebagai notaris setelah jadi di bawa ke Bali menemui Kang Hoke.        MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending