Connect with us

Hukrim

PT.Golden Arta Jaya Dilaporkan Oleh, Konsumen Ke Polda Jatim, Sebagian Konsumen Ajukan Pailit Di Pengadilan Negeri Surabaya.

Published

on

Surabaya-basudewanews com, Dugaan perbuatan tindak pidana penipuan dengan modus jual-beli perumahan menjadikan Rini Setyowati selaku, direktur PT.Golden Arta Jaya menghilang.

Sesuai data yang berhasil dihimpun, direktur Rini Setyowati berdomisili dengan alamat
Citra Land Green Lake Blok CM 10 no.7, RT 3, RW 1, Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya, pada medio (9/7/2020) telah resmi dilaporkan ke Polda Jatim, oleh beberapa konsumennya atas dugaan penipuan dan penggelapan. Tanda Bukti Lapor nomor : TBL-B/ 36/ VII/ Tes.1.24./ 2020/ SUS/SPKT serta beberapa konsumen juga turut melaporkan sang direktur.

Hal yang mendasari para konsumen melaporkan sang direktur yakni, sekitar seribu konsumen merasa ditipu oleh, PT.Goleen Arta Jaya sebagai developer.

Modus developer, menawarkan rumah subsidi dengan harga 133 juta, karena rumah subsidi lantainya semen dan tidak ada plafon akhirnya ada penambahan pembayaran sebesar 27 juta.
Pembayaran booking kavling sebesar 1 juta, seminggu berikutnya, pembayaran  Down Payment (DP) sekitar 10 persen dari harga 133 juta.

Sayangnya, para konsumen yang sudah terlanjur melakukan pembayaran sebagai pembeli rumah sebesar 133 juta belum juga terwujud bentuk fisik bangunan.

Data lain yang berhasil dihimpun, tim basudewanews.com, yaitu, PT.Golden Arta Jaya pernah mengajukan izin lingkungan ke Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gresik.

Dalam surat pengumuman permohonan izin lingkungan yang bernomor 503/1138/437.74/2018 PT.Golden Arta Jaya
dengan jenis usaha yakni , pembangunan dan operasional perumahan Golden City Residence yang berlokasi di desa Ngepung, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik memiliki luas area 78.384,00 meter persegi dan telah ditandatangani oleh, Subhan M selaku, Kadis Penanaman Modal Kabupaten Gresik pada medio (2/7/2018).

Dalam hal perkara tersebut, Dwi Agustina dan kawan-kawan mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan, beberapa konsumen lainnya, telah melaporkan perkara ini ke Polda Jatim.

Sebagaimana diketahui, dalam persidangan gugatan PKPU Majelis Hakim dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa PT.Golden Arta Jaya pailit.

Dalam amar putusan, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, telah menunjuk Sarwedi selaku, Hakim pengawas pada perkara tersebut, serta menunjuk dan mengangkat Akhmad Zainuddin sebagai kurator PT.Golden Arta Jaya.

Lebih lanjut, Sarwedi juga telah menetapkan, rapat kreditur pada medio (23/7/2020), batas akhir pengajuan tagihan kreditur pada medio (3/8/2020) dan rapat verifikasi pajak maupun pencocokan piutang kreditur pada medio (6/8/2020).

Atas amar putusan bahwa PT.Golden Arta Jaya dalam keadaan pailit apakah para konsumen lainnya, yang telah melaporkan perkara dugaan penipuan ke Polda Jatim akankah terus bergulir proses pelaporannya?.               MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending