Connect with us

Hukrim

Doni Ayah Terdakwa Christian Halim Disebut, Saksi Dalam Sidang.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan proyek pembangunan infrastruktur pertambangan yang melibatkan Christian Halim sebagai terdakwa, kembali digelar di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis (25/3/2021).

Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dua saksi mantan karyawan terdakwa, Albert Sihotang dan Weinard Sigarlaki.

Dalam keterangannya, kedua saksi sempat menyebut nama Doni, yang tak lain adalah ayah terdakwa.

Adapun, keterangan yang disampaikan Albert selaku, pengawas proyek mengaku, dalam pengerjaan infrastruktur proyek tambang, tidak pernah dirinya diperlihatkan grand design oleh terdakwa.
” Apakah sebelumnya ada blue screen atau gambar desain yang diperlihatkan kepada saudara oleh terdakwa? “, tanya Novan B Arianto selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jatim.

Albert menyampaikan, hal itu ia tidak pernah tahu, pengerjaan infrastuktur hanya mengikuti sesuai arahan dari Doni, ayah terdakwa yang kebetulan duduk sebagai, Direktur Operasional PT Multi Prosper Mineral (MPM).
“Bahkan tukang saja yang menyediakan dari Doni. Karyawan PT MPM setahu saya hanya 2 orang yang kerap saya lihat di lapangan “, paparnya.

Sedangkan, terkait kualitas infrastruktur, ia menilai bahwa mess yang dibangun belum layak ditempati oleh pekerja. “Baik itu dari ventilasi maupun lainnya,” ujarnya.

Disamping itu, saksi juga menyebut ada pelanggaran dalam proyek yang dikerjakan terdakwa, terkait keselamatan kerja maupun lainnya. Salah satunya, Alat Pelindung Diri (APD) yang sifatnya wajib dipergunakan oleh para pekerja, kuantitas kurang, sehingga ada yang harus terpaksa tidak memakai APD.

Masih menurutnya, hal itu sudah ia sampaikan kepada terdakwa secara tertulis maupun lisan namun, tidak ada tanggapan dan dijawab seenaknya.
“Udah kerja saja tidak usah dipikirin “, ucapnya menirukan jawaban terdakwa.

Saksi memilih resign dari PT.MPM pada Pebruari 2020. “Desk job saya tidak jelas, Yang Mulia. Saya harus membantu pekerjaan yang seharusnya, dikerjakan oleh pekerja harian lepas, seperti mencangkul dan pekerjaaan keras lainnya, saya kerja mulai jam 7 pagi hingga 11 malam “, ungkap saksi.

Saat dikonfrontasi, terdakwa mengakui tidak ada kepastian soal status karyawan yang disandang saksi.
“Karena masa percobaan, dan soal komplain APD, itu bukan komplain namun sebatas laporan “, dalih terdakwa.

Begitupun dengan saksi Weinard Sigarlaki, selaku, pelaksana proyek infrastruktur. Ia mengatakan, memilih resign dari ajakan terdakwa karena menilai manajemen perusahaan yang diterapkan kurang bagus. ” Tidak ada kecocokan. Tidak ada desk job jelas, meskipun sebelumnya ada pembagian tugas “, ujarnya.

Hal lain yang disampaikannya, Tidak ada grand design dalam pengerjaan proyek, acuannya agar cepat selesai dan mengikuti sesuai dengan kondisi medan.
“Khusus untuk mess ada spek, hal ini untuk rencana anggaran bahan saja. Soal Jetty dan jalan tidak ada spek perencanaan, meskipun sebelum melakukan pekerjaan dilakuan survey “, jelasnya.

Saat ia memilih resign pada Desember 2019, saksi mengatakan saat itu Jetty masih bentuk letter ‘I’ dan seharusnya berbentuk lettr T.

Ia menambahkan, ” sempat juga mess mengalami perubahan ukuran, dari ukuran 7 x 14 M, diubah menjadi 7 x 12 M berdasarkan arahan Doni. Sedangkan saya sendiri tidak paham posisi Doni pada PT.MPM “, imbuhnya.

Terkait hasil appraisal, saksi mengaku pernah dipertemukan dengan ahli Mudji dari ITS.

Sidang dilanjutkan Senin (29/3/2021) pekan depan dengan agenda mendengarkan pendapat ahli yang dihadirkan pihak JPU.

Pada sisi yang lain, ” terkait permintaan tim Penasehat Hukum terdakwa untuk kembali menghadirkan Gentha sebagai saksi, menurut pihak JPU keterangannya sudah cukup diperdengarkan pada sidang sebelumnya. Namun tetap akan kami coba panggil kembali majelis “, terang JPU.

Terpisah, Alvin Lim, penasehat hukum terdakwa usai sidang mengatakan bahwa belum beresnya pengerjaan proyek infrastruktur dikarenakan adanya penghentian yang dilakukan oleh antar pihak.
“Ibarat kita mengerjakan gedung 20 lantai, lalu kerjasama dihentikan pada saat pengerjaan lantai 15, bagaimana selesai? “, ujarnya.  MET.

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending