Connect with us

Hukrim

Investasi Tambang Nikel,Diduga Fiktif Rugikan Korban 63 Milyard, Adakah Peran Turut Serta?.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perkara dugaan investasi bodong yang terbingkai dalam kerjasama beberapa perusahaan pertambangan nikel hingga, memicu Soewondo Basuki merugi 75 Milyard,  melibatkan Venansius Niek Widodo sebagai terdakwa, adakah peran yang turut serta ?.

Dipersidangan yang beragenda mendengar keterangan saksi (korban) tampak Yusuf Akbar selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Perak Surabaya, menghadirkan Soewondo Basuki bersama istri guna sampaikan keterangan.

Adapun, keterangan yang disampaikan, istri Soewondo Basuki (korban) yaitu, saya tiap malam tidak bisa tidur bagaimana mau jual aset semua sudah dijaminkan. Saya minta perlindungan dan bantuan pada saudara-saudara untuk bayar bunga kalau tidak rumah saya disita, rumah saya jaminkan, semua saya jaminkan, saya tidak punya nafkah.

Semua bohong, fiktif, semua seperti asli, semua draft ada nomornya, ada supplier nya,semua yang diceritakan seperti asli.
” Saya menjadi teman baik di grup semua ikut investasi dan saya waktu ke Eropa, mereka (teman-teman yang ikut investasi,Rudi, Hermanto) istri-istrinya semua beli tas, barang mewah seperti tidak pakai uang”, bebernya.

Dalam investasi nikel, ia belum menerima sama sekali, ia diajak suami untuk mendengarkan agar percaya investasi. Saya hanya saling percaya.

Majelis Hakim, ingatkan Penasehat Hukum terdakwa guna membuktikan investasi yang kedua dimana saksi merugi 75 Milyard.

Sedangkan, Soewondo Basuki, menyampaikan, yang membuat saksi tergerak untuk bertemu terdakwa adalah katanya semua teman-teman ikut investasi dan ia tertarik.

Dalam pertemuan yang dibahas investasi nikel setelahnya, saksi diajak meninjau lokasi tambang dan ada aktivitas.

Masih menurutnya, saksi dihubungi Hermanto dengan menyampaikan, ini ada bisnis bagus sehingga saksi diajak investasi.

Kemudian korban bersama Hermanto dan Rudi Efendi bersepakat untuk mendirikan perusahaan yang bernama PT. Mentari Mitra Manunggal (MMT), yang rencananya akan bergerak dalam bidang investasi pertambangan nikel yang ada di Kabaena, Kendari, Sulawesi tenggara.
” Pak Venan mengatakan bahwa PT. MMT akan bekerjasama dengan PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI), milik Ishak,” ujarnya.

Setelah itu, Hermanto menyuruh korban mentransfer uang ke rekening BCA milik PT. RMI, yang sebelumnya rekening itu dibuat atas suruhan terdakwa.
“Lalu saya melakukan beberapa transfer hingga total sebesar Rp. 75 Milyard “, cetusnya.

Setelah melakukan transfer itu, masih kata korban, ia tidak mendapatkan keuntungan (profit) tiap dua bulan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa. Korban lalu menagih terdakwa, Rudi, dan Hermanto.

Ia menambahkan, memang ada pengembalian dari Venansius 2,5 M, Rudi 5,5 M dan Hermanto 3,5 M sehingga total kerugian saya 63 Milyard.
” Setelah itu tidak ada kelanjutannya, saat ditagih, pak Venan tidak dapat dihubungi bahkan menghilang “, ucapnya.

Atas keterangan korban, terdakwa menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia adalah korban dari Hermanto.
“Saya ini juga korban dari Hermanto. Nanti saya buktikan “, timpal terdakwa.

Secara terpisah, Nurmawan Wahyudi, Penasehat Hukum terdakwa, saat ditemui mengatakan, bahwa ada dua hal yang berbeda dalam kasus ini.

Menurutnya, yaitu, investasi pribadi dan investasi nikel ore.
“Ini investasi pribadi yang uangnya dibawa oleh Hermanto. Klien kami ini diperalat oleh Hermanto. Bukan hanya 63 milyar, uang klien kami juga dibawa 106 milyar oleh Hermanto yang saat itu jadi keuangan. Semua cek giro dia yang bawa,” bebernya.

Sementara itu, Yusuf Akbar selaku,Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Perak Surabaya, saat dikonfirmasi terkait tidak ditahannya terdakwa mengatakan terdakwa Venansius ditahan dalam perkara lain.
“Dalam perkara lain waktu tahap 2, Venansius ditahan. Kalau sekarang tidak ditahan, itu bukan kewenangan saya menjawabnya “, pungkasnya.            MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ahli Sebut, Para Pihak Tidak Datang Menghadap Notaris. Akta Berpotensi Tidak Benar

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang lanjutan, perkara pengunaan surat palsu yang melibatkan pasang suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai Notaris yakni, Edhi Susanto dan Feni Talim, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Harry Basuki, menghadirkan Ahli Kenotariatan yaitu, Dian Purnama Anugerah, dari Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam keterangannya, Dian Purnama menjelaskan, bahwa sebagai seorang Notaris mengikat sumpah pejabat Notaris yang harus dijalankan dengan jujur, teliti serta adanya kecermatan dalam membuat akta.

Notaris harus bertanggung jawab kebenaran penghadap dan juga Notaris bertanggung jawab kepada Negara.

” Apabila penghadap tidak datang dihadapan Notaris, maka akta yang dituangkan, berpontesi tidak benar (cacat) dan juga bisa berpotensi Pidana ,” kata Dian saksi ahli di hadapan Majelis Hakim.

Lebih lanjut, ahli menyampaikan, bahwa kalaupun Notaris tahu para pihak (penghadap) ataupun dengan surat kuasa tidak datang maka seharusnya, tidak perlu diteruskan membuat akta dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Notaris bisa dikembalikan ke para Pihak tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa Notaris mempunyai kewenangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Akta Jual Beli (AJB) seperti tanah itu kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

” Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan (Check in) dan Notaris tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada pegawainya karena akta adalah Produk dari Notaris ,” kata Dian  Purnama Anugerah mantan Majelis Pengawas Notaris.

Disinggung JPU, apakah seorang Notaris bisa melakukan gugatan kepada penjual atau pembeli.

Disampaikan oleh, Ahli, seorang Notaris tidak bisa melakukan gugatan, dikarenakan tidak ada legal standingnya.

Perlu diketahui, dalam dakwaan JPU, pada medio 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 obyek tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Itawati Sidharta (istri).

Triono Satria Dharmawan, calon pembeli 3 obyek tanah milik Hardi Kartoyo (korban) sepakat membeli dengan harga sebesar 16 Milyard.

Berdasarkan kesepakatan diatas, ditunjuk Edhi Susanto selaku, Notaris guna mencatat maksud kedua pihak perihal jual – beli 3 obyek beserta bangunan.

Selanjutnya, maksud para pihak dicatat dan menghadap dihadapan Notaris Edhi Susanto (terdakwa) maka Hardi Kartoyo (korban) menyerahkan 3 sertifikat ke Notaris guna dilakukan Check-ing di kantor BPN Surabaya.

Selang, 2 bulan berikutnya, Hardi Kartoyo (korban) menanti tidak ada kejelasan terkait jual – beli maka Hardi Kartoyo kerap mendatangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat yang terlanjur diserahkan guna dilakukan Check-ing.

Sayangnya, meski Hardi Kartoyo kerap datangi kantor Notaris Edhi Susanto dengan maksud meminta kembali 3 sertifikat nya, justru oknum Notaris Edhi Susanto tidak bersedia segera mengembalikan.

Berawal dari hal diatas, maka perkara ini berlanjut, ke ranah meja hijau guna berproses hukum.

Melalui proses hukum tersebut, oknum Notaris Edhi Susanto sekaligus beserta istrinya Feni talim ditetapkan sebagai terdakwa. Ke-dua terdakwa yang tak lain, adalah suami istri diketahui, berprofesi Notaris.

Fakta dipersidangan, Notaris Feni Talim area wilayahnya, di luar Surabaya, juga merangkap sebagai pegawai Notaris Edhi Susanto area wilayahnya di Surabaya.

Terkait, rangkap jabatan yakni, sebagai Notaris yang berkedudukan di luar Surabaya, Feni Talim juga sebagai pegawai di Kantor Notaris Edhi Susanto (suaminya), sebagaimana dijelaskan, Ahli Kenotariatan, Dian Purnama Anugerah adalah hal yang tidak dibenarkan.

Sedangkan, melalui keterangan, Conny, mantan pegawai BPN di persidangan sebelumnya, diketahui, bahwa Feni Talim yang mengajukan, Check-ing, pengukuran terhadap 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo.

Perubahan lainnya, luasan 3 sertifikat salah satu sertifikat menjadi berkurang lantaran, adanya pelebaran jalan dari Pemkot Surabaya. Untuk yang 2 sertifikat Cony, menyampaikan, lupa.

Pengakuan lain, mantan pegawai BPN Surabaya, di persidangan, berdasarkan surat kuasa dengan tertera nama Feni Talim selaku, penerima kuasa guna kepengurusan Check-ing sertifikat di BPN.

Padahal, Hardi Kartoyo (korban) selaku, penjual dan Triono Satria Dharmawan selaku, calon pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto.

Perihal, akad penjual dan pembeli menghadap ke Notaris Edhi Susanto, dalam perikatan jual beli sesungguhnya, tidak pernah terjadi.

Lantas, apa yang mendasari 3 sertifikat milik Hardi Kartoyo bisa berproses Check-ing, perubahan luas di salah satu sertifikat dari 3 sertifikat namun, sertifikat masih tertera nama Itawati Sidharta (istri Hardi Kartoyo).
MET.

Lanjutkan Membaca

Trending