Connect with us

Hukrim

Gegara Gula 260 Ton, Pesanan Bulog Jatim, Melalui Muliati Berbuntut Camilla Sofyan Ali Kembali Jalani Sidang.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perkara yang menjerat Camilia Sofyan Ali sebagai terdakwa kembali bergulir dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Dipersidangan, terdakwa yang disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh, Suwarti selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, tampak diruang Garuda Pengadilan Negeri Surabaya, dicerca beberapa pertanyaan.

Menurut pengakuan terdakwa, sertifikat ruko diberikan Muliati (korban) sebagai jaminan pengembalian. Selain itu, terdakwa juga mengembalikan uang sebesar 200 juta berikutnya, pengiriman gula seberat 25 ton.

Hal lainnya, yang diungkapkan terdakwa, meski ia bukan pemenang lelang, hubungan transaksi dengan korban kerap berhasil hingga 7 kali.
” Di awal transaksi terdakwa yang menjualkan gula korban yang dibeli dari terdakwa. Selanjutnya, gula dijual sendiri oleh korban “, tuturnya.

Lebih lanjut, terdakwa setelah kirim 25 ton baru dilaporkan ke Polda Jatim oleh, korban.
“Penyerahan ruko 20 February dan persis pada medio 26 February terdakwa juga dilaporkan”, bebernya.

Sebagaimana dituturkan terdakwa, UD Pawon Sejahtera berbadan hukum, ada pendirian di notaris namun, Majelis Hakim menjelaskan, bila UD bukan badan hukum, setahu Majelis Hakim PT atau yayasan.

Meski terdakwa mendapat informasi dari pihak ketiga dan benar atau tidak informasi tersebut, terdakwa berani sampaikan terhadap korban lantaran, di Pabrik Gula Mrican korban pernah mendapat kiriman gula.
” Terkait pembayaran uang yang ditransfer korban dan gula ternyata tidak ada, ia sudah terlanjur membayar ke supplier “, ucapnya.

Diterangkan terdakwa secara visual, ia sudah kembalikan uang korban namun, diperkirakan masih tersisa 1 Milyard.

Secara terpisah, Penasehat Hukum terdakwa kepada awak media mengatakan, kekurangan terdakwa mungkin separuh dari nilai kerugian korban yakni 2,7 Milyard.

Untuk diketahui, awal kronologi kliennya sampai diseret ke meja hijau, bahwa perkara transaksi ini, Muliati (korban) perantara dari Bulog Jatim.

Permintaan gula 260 ton yang pesan adalah Bulog Jatim melalui korban dan kliennya yang mencarikan gula. Kerugian korban 27 Milyard sebenarnya, uang tersebut, dari Bulog Jatim.
” Terkait, pemesanan gula dengan jumlah banyak ia menyampaikan, tidak melalui lelang dan ini sudah diluar kewenangan “, cetusnya.                          MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending