Connect with us

Hukrim

Ariel Topan Subagus Akui Ada Peralihan Saham Tapi Tidak Akui Tanda Tangan Serta Sangkal Keterangan Dalam BAP.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan akta otentik atau penggelapan yang melibatkan  Ariel Topan Subagus sebagai terdakwa kembali bergulir dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Dipersidangan, keterangan aneh disampaikan terdakwa yaitu, mengakui ada peralihan saham namun, ia tidak bertanda tangan serta menyangkal keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Bareskrim. Padahal, dalam BAP tersebut, terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan telah menanda tangani BAP.

Adapun, sangkalan BAP terdakwa yaitu, ia diperiksa di Bareskrim 6 kali. Tatkala Darwis selaku, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menyinggung bahwa keterangannya di Bareskrim benar adanya, terdakwa merespons dengan sangkalan berupa, ” saya minta copy tidak dikasih “, keukeuhnya.

Lantaran terdakwa keukeuh maka, Suparno selaku, Majelis Hakim mengambil peran guna mempertegas  apakah dalam BAP terdakwa menandatangani?, ” Ya ! Yang Mulia, tapi saya keberatan karena minta copy BAP tidak dikasih “, ucapnya keukeuh.

Majelis Hakim kembali memperjelas setelah terdakwa di periksa khan!, dibaca dulu kemudian tanda tangan.
” Bila terdakwa keberatan boleh tidak menandatangani “, pesan Majelis Hakim.

Hal lainnya, yang disampaikan terdakwa ialah, sejak 2016 terdakwa sebagai direktur dan PT.Hosion Sejati berdiri pada medio 1989 dengan susunan Susiana (orang tua terdakwa) sebagai direktur juga pemegang saham dan Kang Hoke salah satu pengurus juga pemegang saham.

Masih seingat terdakwa, perubahan akte perusahaan pada medio 2015 saat Susiana selaku direktur (belum almarhum) memilik saham sebesar 40 persen dan Kang Hoke sebagai Komisaris juga merangkap direktur keuangan memiliki saham 33 persen sedangkan terdakwa 32 persen.

Kemudian pada medio 2016 setelah meninggalnya orang tua terdakwa tidak ada
transaksi saham Kang Hoke kepada terdakwa.

Lebih lanjut, terdakwa tidak tahu pada medio 2015 apa ada transaksi atau tidak.
” saya tidak tahu, apa ada transaksi atau tidak karena yang mengurus bukan terdakwa “, aku terdakwa.

Ia menambahkan, ada peralihan saham Kang Hoke ke terdakwa namun, terdakwa tidak tahu prosesnya.
” Proses peralihan saham terjadi namun ia tidak tanda tangan pada proses peralihan saham “, tuturnya.

Secara terpisah, Fahmi selaku, Penasehat Hukum terdakwa saat ditemui, mengatakan, dari beberapa dokumen terdakwa adalah direktur yang legal.

Terkait, pelapor (Kang Hoke) yang menuduh seseorang tapi mengakui seseorang tersebut sebagai direktur. Sedangkan, RUPS ia sampaikan tidak wajib. Artinya dalam hukum apalagi terkait akta otentik hingga detik ini tidak ada pembatalan yang artinya semua dokumen itu sah.

Masih menurutnya, terdakwa pernah beberapa kali meminta untuk dilakukan konfrontir BAP tapi tidak diikuti.
” Dalam BAP tidak bisa dijadikan dasar mas!. Dalam persidangan dalam memutus itu apa yang disampaikan terdakwa di persidangan “, pungkasnya.

Diruang yang lain, JPU saat di mintai keterangan terkait, keterangan terdakwa menyampaikan, pada akta nomor 3 tahun 2015 versi terdakwa tidak tahu tapi tanda tangan terdakwa tertera di situ.

Mengacu versi terdakwa JPU sampaikan, Khan !, ada yang aneh. Anehnya apa? yakni
terdakwa bilang tidak tahu dan tidak tanda tangan namun terdakwa kok dapat saham?.
” Lebih jelasnya, dokumennya tidak diakui, tanda tangannya tidak diakui namun, dapat sahamnya diakui “, paparnya.

Selanjutnya, dibuatlah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)) luar biasa dan secara riil tidak ada undangan.
Masih versi terdakwa yang disampaikan JPU yakni, ada pertemuan 2 hari pasca sepeninggal Susiana (ortu terdakwa), Kang Hoke sampaikan, perusahaan siapa yang meneruskan maka ditunjuklah terdakwa sebagai direktur dan perbincangan itulah yang dianggap terdakwa notulen RUPS dan dibuatlah akta dihadapan Suyatno sebagai notaris setelah jadi di bawa ke Bali menemui Kang Hoke.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Berdayakan Masyarakat Pesisir Lanal Aru, Luncurkan KBN Di Desa Jabulenga

Published

on

Basudewa – Kepulauan Aru, Dalam rangka memberdayakan, warga pesisir pantai di wilayah Kepulauan Aru, Maluku, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Aru, kembali meluncurkan Kampung Bahari Nusantara (KBN).

Sasaran peluncuran KBN kali ini, difokuskan di Desa Jabulenga, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, dengan mengusung 6 kluster pemberdayaan warga pesisir yakni, Kluster Keadaan, Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan, Ekonomi, dan Pariwisata.

Perihal, meluncurkan Kampung Bahari Nusantara, disampaikan, Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM), Teguh W Saputro, pada Senin (8/8/2022).

Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM). Teguh W. Saputro, menjelaskan, bahwa
Pada Kluster Keadaan, Desa Jabulenga dikelilingi oleh, laut dan tebing/bukit.

Sehingga, kebutuhan warga setempat akan air bersih tergantung pada sumur tadah hujan, jika air surut/kering masyarakat setempat pergi ke kota/Dobo untuk membeli air tawar.

Kemudian, masalah penerangan, masyarakat setempat masih menggunakan genset Diesel yang hanya digunakan, dari pukul 18.00 WIT s.d. 24.00 WIT. Sehingga, untuk penerangan terbatas dan akan dicari solusinya.

Lebih lanjut, pada Kluster Pendidikan, Desa Jabulenga terdapat 2 sarana pendidikan yaitu, PAUD dan SD yang letaknya berhadapan.

PAUD ini, rencananya, akan digunakan sebagai rumah pintar sesuai program kerja KBN Binaan Lanal Aru.

” Kondisi bangunan masih bagus 90% namun, masih perlu direnovasi seperti, pengecatan ulang dinding dan perbaikan atap gedung serta fasilitas penunjang lainnya. Sehingga layak dijadikan sebagai sarana bermain dan belajar anak ,”ujarnya.

Masih menurutnya, pada kluster Kesehatan, Desa Jabulenga hanya terdapat 1 bangunan PUSTU yang kondisi bangunan tampak memprihatinkan.

” Kondisi bangunan, 50% tak layak huni dan perlu diadakan pembenahan ,” terangnya.

Sementara, pada kluster Ketahanan Nasional, Desa Jabulenga tidak ada Poskamling.

Bahkan tidak ada bangunan atau tempat sarana berkumpul pemuda setempat.

Padahal, para pemuda pemuda setempat, sangat antusias untuk mendapatkan ilmu bela negara mengingat jumlah pemuda di desa Jabulenga lumayan banyak.

Selanjutnya, pada Kluster Ekonomi, kata Dandenpomal Lanal Aru, Kapten Laut (PM) Teguh W. Saputro, Desa Jabulenga mayoritas mata pencaharian Nelayan.

Sehingga produk/aset yang bisa dibudidayakan di desa tersebut, adalah udang, kepiting dan rumput laut yang letaknya di seberang pulau (P. Lamerang) dan jika pergi ke sana menggunakan speed ± 10-15 menit.

Untuk budidaya rumput laut, masyarakat membutuhkan tali tampar sebagai sarana menanam di pinggir laut.

” Ini yang mesti didorong oleh Pemerintah Daerah setempat ,” ujarnya.

Sedangkan, Kluster Pariwisata, Desa Jabulenga letaknya di pesisir pantai P. Lamerang dan berada pada hantaran pasir di tepi pantai dan layak dijadikan sebagai tempat wisata.

Sayangnya, areal itu tidak tertata dengan baik, sehingga pengunjung/wisata jarang dan bahkan kesannya tidak ada yang berkunjung kecuali nelayan yang mencari ikan.

Menurut pandangan, Dandenpomal, untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat tersebut, perlu diadakan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras).

Adapun, Sarpras misalnya, Gasebo dan tempat bermain maupun fasilitas lainnya, serta mensosialisasikan ke masyarakat umum bahwa pulau tersebut, bisa dijadikan tempat wisata seperti pantai Karatem, Batu Kora maupun Papaliseran.

Secara terpisah, salah satu tokoh masyarakat Jabulenga, menyambut baik program yang diusung TNI-AL dalam rangka pemberdayaan warga pesisir Kepulauan Aru, dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Dia berharap, Pemerintah Daerah mesti merespons dan mendukung kegiatan ini.

Kedepannya, program Lanal Aru, harus di sinkronkan dengan program-program yang sudah berjalan melalui Dinas Perikanan, Pendidikan, Parawisata, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

” Apalagi Program KBN ini merupakan, salah satu program prioritas secara nasional yang digagas oleh Kepala Staf (KASAL) TNI-AL dan mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” pungkasnya.    Kabiro Maluku.

Lanjutkan Membaca

Trending