Connect with us

Hukrim

Yoyok Wasito Hadi Siswoyo Dituntut 18 Bulan Pidana Penjara.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Konflik keluarga setelah mendiang mantan Bupati Jember (almarhum) memicu Yoyok Wasito Hadi Siswoyo yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Bahwa terdakwa dinyatakan oleh, JPU telah mengadaikan mobil CRV sebesar 80 juta dan melarikan mobil jenis Camry ke Jawa Barat , harus kembali jalani persidangan dengan agenda tuntutan.

Di ruang Garuda Pengadilan Negeri Surabaya, Yoyok Wasito Hadi Siswoyo (terdakwa) dituntut oleh, Dedy Arisandi selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yaitu, pidana penjara selama 18 bulan.

Secara terpisah, Randy Tiangga selaku, Penasehat Hukum terdakwa, saat ditemui, menyampaikan, ia merasa keberatan atas tuntutan JPU.

Sebenarnya, ini Khan masalah keluarga ” warisan” , ucapnya singkat.

Untuk diketahui, terdakwa yang Keukeuh sebagai anak angkat dari, mantan Bupati Jember (almarhum), pernah meminta Nufitah serahkan kunci mobil CRV dan menghardik Yenny (pembantu rumah tangga) untuk segera bergegas meninggalkan rumah.

Selang esok hari, terdakwa kembali datang membawa mobil Camry dan melarikan mobil ke Jawa Barat.

Fakta dipersidangan yang beragendakan, pemeriksaan terdakwa, bahwa mobil CRV digadaikan sebesar 80 juta dan mobil Camry sengaja dilarikan ke Jawa Barat telah diakui terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan Diana Safitri Kumalasari istri muda mantan Bupati Jember (almarhum) mengalami kerugian sebesar 500 juta.            M E T.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending