Connect with us

Hukrim

David Handoko Diduga Tawarkan Keuntungan Malah Diadili, Karena Korban Merugi 25 Milyard.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Bertemu teman saat masih dibangku SMP membuat David Handoko menawarkan investasi dengan profit cepat membuat Anna Prayugo  tertarik menanamkan uang 280 dan 300 juta hingga berjumlah 25 Milyard berbuntut David Handoko terpaksa dihadapkan ke meja hijau guna diadili.

Dihadapan meja hijau status David Handoko menjadi terdakwa karena diduga menjanjikan profit (keuntungan) justru, korban malah merugi 25 Milyard.

Dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya, tampak Winarko selaku, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim, menghadirkan Anna Prayugo selaku, korban guna memberikan keterangannya, pada Selasa (16/3/2020).

Adapun, keterangan yang disampaikan Anna Prayugo yaitu, saksi dan adiknya percaya saat terdakwa sampaikan nanti dikembalikan dengan cepat plus profit (keuntungan) serta memberi 8 lembar cek senilai 8,3 Milyard sebagai jaminan.
” Dalam jaminan tersebut, tiap cek akan dicairkan terdakwa jawab jangan dulu”, ujarnya.

Anna Prayugo bertambah yakin guna menunda pencairan cek karena pada medio 2017 terdakwa kerap ke luar negeri serta mengirimi poto keberadaan terdakwa bersama keluarganya sedang di luar negeri.

Dihadapan Majelis Hakim, saksi mengatakan, beberapa macam investasi yang ditawarkan berupa, kerjasama proyek di lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI), Proyek Perumahan dan Gerobak Dorong.

Saksi membeberkan, bahwa terdakwa pernah menunjukkan lokasi proyek pembangunan dan uang milik saksi akan dibelikan tanah. Ternyata, sertifikat tanah malah di agunkan oleh, terdakwa ke teman saksi.
” Ia diberitahu tanahnya di Sukodono itu dijaminkan oleh, terdakwa kepada teman saya”, paparnya.

Ia menambahkan, sadar bahwa ia dibohongi terdakwa lantaran, saat ditagih terdakwa selalu katakan tidak ada uang bahkan saksi pernah melakukan somasi.

Hingga terdakwa pun diseret ke meja hijau guna diadili karena sampai sekarang tidak pernah kembalikan uang saksi.

Sedangkan, Yudi Wibowo selaku, Penasehat Hukum terdakwa, menyoal penetapan Barang Bukti (BB).

Menurut pengakuan kliennya, mengatakan  ada yang tidak benar yaitu, terdakwa sampaikan bukti transfer 4 April 2017 ke PT. Alfa Graha tertera siapa yang transfer?

Diujung persidangan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa guna menanggapi keterangan saksi. Dalam tanggapan atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan menolak dan tidak pernah tawarkan kerja sama kepada saksi termasuk transfer tunai atau kerugian saksi 25 M.

Lain halnya, Anna Prayugo (korban) tetap dalam keterangannya sebagai saksi.

Diruang yang lain, Yudi Wibowo dihadapan tim basudewanews.com, menyampaikan, terkait kerjasama dengan TNI memang benar ada dan itu bukan pengadaan alutsista (senjata) melainkan pengadaan cat kapal.

Disinggung terkait, transfer pada 4 April 2017, ia mengatakan, dana yang masuk ke PT.Alfa Graha bukan saksi yang transfer.
” Transfer yang dimaksud, adalah uang terdakwa sendiri dengan dasar agar terlihat adanya perlintasan uang masuk dan keluar. Harapannya, agar terdakwa mendapatkan kredit pinjaman”, pungkasnya.             MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending