Connect with us

Hukrim

Vaksinasi Covid19 Berlaku, Bagi Seluruh ASN Dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com,. Pengadilan Negeri Surabaya, gelar vaksinasi Covid 19 pada Rabu (3/3/2020). Upaya vaksinasi diberlakukan terhadap semua Hakim maupun ASN Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebagaimana diketahui virus Covid19 menjadi masalah di tanah air khususnya, di kota Surabaya. Ancaman yang menakutkan bagi semua lapisan masyarakat membuat Pemerintah  mengambil langkah strategis dalam hal melindungi rakyatnya.

Penanganan virus Covid19 menjadi progres Pemerintah utama berupa, menyelenggarakan vaksinasi secara bertahap terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Meski ketersediaan Vaksin masih terbatas Pemerintah berjanji akan memberikan layanan vaksin secara gratis kepada masyarakatnya. Namun, progres vaksin Pemerintah lebih dulu memprioritaskan sektor-sektor yang rentan terpapar yaitu, petugas medis yang langsung menangani pasien Covid19 dan para ASN yang tugasnya langsung berhadapan dengan publik.

Masih mengenai vaksinasi, Joni selaku, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dihadapan para awak media menyampaikan,  bahwa hari ini giliran seluruh ASN dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, mendapatkan vaksinasi.

Masih menurutnya, vaksinasi tersebut, adalah langkah yang dapat menekan angka penyebaran virus covid di kota surabaya. Karena lapisan masyarakat yang mendapat vaksin masih sangat terbatas maka di himbau agar masyarakat sebagai pengguna jasa Pengadilan Negeri Surabaya, tetap patuh Protokol Kesehatan.
” kebijakan Promes masih diterapkan dalam hal pelayanan di area Pengadilan Negeri Surabaya, seperti kita ketahui bersama, PN Surabaya, memberlakukan pembatasan orang yang ingin masuk ke area PN Surabaya”, paparnya.

Hal ini, harapan Joni, agar masyarakat yang belum di Vaksin tetap dapat  di minimalisir terpapar virus.

Terkait persidangan pidana maupun perdata pihak PN Surabaya, masih tetap menggelar sidang secara Video Conference atau secara Virtual.

Sedangkan, pelaksanaan vaksinasi dilingkup Pengadilan Negeri Surabaya, sepenuhnya pdi bawah kendali Dinkes Kota surabaya, dan kapan dilakukan vaksin tahap ke dua juga menunggu jadwal dari Dinkes kota Surabaya.

Pelaksanaan vaksinasi mencapai sekitar 300 orang karena tidak semua ASN maupun Honorer yang dapat divaksin.
” beberapa ASN yang tidak memenuhi syarat  Vaksin karena faktor kondisi tubuh tidak Fit. Sebelum di vaksin, para medis terlebih dahulu melakukan seleksi berupa mengisi formulir tanya jawab juga pemeriksaan suhu tubuh serta tekanan darah”, ucapnya.

Pasca pelaksanaan vaksin secara umum baik-baik saja hanya gejala yang timbul akibat vaksinasi sepenuhnya di bawah pantauan dari Dinkes.
” Semoga hingga esok hari tidak ada efek yanh buruk dari vaksin tersebut”, pungkasnya.                                          MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending