Connect with us

Hukrim

Yakubus Penasehat Hukum Willy Gunawan, Sebut, Gugatan PMH Ada Contra Letter.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Willy Gunawan sebagai Penggugat melawan Hariyono Soebagio selaku, tergugat I , Notaris Tri Winarno selaku, tergugat II dan PT. Pelayaran Wahana Gemilang selaku, turut tergugat bergulir dengan agenda saksi pada Selasa (2/3/2021) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dipersidangan, Edi Sutarto hadir sebagai saksi namun, sayangnya, saksi kerap menjawab tidak ingat atau lupa saat Yakubus selaku, Penasehat Hukum Penggugat menyoal terkait, akta nomor 39.

Usai persidangan Yakubus selaku, Penasehat Hukum Penggugat kepada basudewanews.com, menyampaikan, terkait perkara nomor 588/Pdt.G/2020/PN Sby, dalam perkara ini ada Contra Letter.
” Suatu keadaan yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Hal ini, diatur dalam pasal 1873 KUHPerdata “, cetusnya.

Sebenarnya, perkara ini jaminan hutang piutang buktinya dipersidangan para Penasehat Hukum tergugat maupun turut tergugat tidak berani menampilkan akta 39 yang berbunyi jaminan hutang. Sedangkan, dalam akta jual beli berdasarkan akta 39.
” Ini jelas-jelas dilarang karena terjadi penyelundupan hukum dan pelacuran. Seorang pengacara harus meluruskan hukum bukannya sudah dibayar lalu dibengkok-bengkokan “, tegasnya.

Masih menurutnya, akta nomor 39 dibeberkannya, berupa, dipahami oleh para pemegang saham perseroan sebelum rapat dilangsungkan maka rapat dengan suara bulat menyetujui Jaminan Hutang aset milik perseroan dengan jaminan nilai 45 Milliard.
” Silahkan dilihat akta nomor 39 apakah ini akta jual beli? “, kesalnya.

Secara terpisah, Ening selaku, Penasehat Hukum tergugat, saat ditemui mengatakan,
yang berdalih sesuka penggugat.

Ia menambahkan, akta 39 Khan internal mereka.
” Mereka sebagai penggugat ya mereka yang membuktikan “, pungkasnya.        MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending