Connect with us

Hukrim

Jaksa Hadirkan Korban Sebagai Saksi Dalam Perkara Yang Melibatkan Christian Halim Sebagai Terdakwa.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang disangkakan terhadap Christian Halim (terdakwa) kembali digelar. Sidang sebelumnya, eksepsi terdakwa ditolak seluruhnya, oleh, Tumpal Sagala selaku, Majelis Hakim serta memerintahkan Sabetania selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, agar melanjutkan pemeriksaan perkara.

Dalam persidangan secara Virtual di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin (1/3/2021), JPU hadirkan Cristeven Mergonoto (korban) guna sampaikan keterangan sebagai saksi.
Adapun, keterangan yang disampaikan berupa, perkenalannya dengan terdakwa melalui, Pangestu Kosasih.

Dari perkenalan tersebut, terdakwa mengaku, berpengalaman dalam bidang pertambangan serta terdakwa adalah keponakan dari Hence Wongkar, salah satu pelaku tambang ternama di dunia pertambangan.

Selanjutnya, bertiga membicarakan pekerjaan tambang nikel di Morowali. Setelah perbincangan, terdakwa menyanggupi bahwa pekerjaaan tambang Nikel terlebih dulu harus dilakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur lalu pekerjaan tambang nikel.
” Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana sebesar 20,5 Milyard “, beber korban.

Terdakwa kemudian menyodorkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan infrastruktur dan disetujui oleh, saksi meski terdakwa tidak memiliki sertifikasi pertambangan. Atas permintaan terdakwa maka saksi mengirim uang beberapa kali ke rekening korban hingga sejumlah 20,5 Milyard.
” Transfer dana sebesar 20,5 Milyard ke rekening pribadi atas permintaan terdakwa “, paparnya.

Sayangnya, pembangunan infrastruktur berupa, Jeti berbentuk T yang dijanjikan terdakwa agar bisa memfasilitasi 3 kapal bersandar namun, pembangunan Jeti hanya berbentuk I atau tidak sesuai RAB.

Ia menambahkan, terdakwa justru malah membicarakan biaya pertambangan Nikel sehingga, korban menilai pembangunan infrastruktur telah rampung.
” pembangunan Jeti bentuk I tidak bisa memfasilitasi 3 kapal bersandar serta saksi menganggap pekerjaan infrastruktur telah selesai lantaran, terdakwa membicarakan dana untuk pekerjaan selanjutnya yaitu, tambang nikel “, imbuhnya.

Tak puas hasil kinerja terdakwa atas kesepakatan bertiga, terdakwa diberhentikan kemudian saksi melakukan perhitungan pekerjaan infrastruktur melalui tim Aprasial. Alhasil, dari tim Aprasial mengatakan, pembangunan infrastruktur Jeti bentuk hanya menghabiskan sekitar 6 Milyard.

Dalam laporan di Polda Jatim, saksi disarankan untuk memakai tim asal ITS guna melakukan penghitungan. Melalui perhitungan tim ITS Hasil audit independen  yakni sebesar Rp 11 miliar.

Berdasar audit independen, saksi merugi 9 Milyard, maka terdakwa secara resmi dilaporkan ke Polda Jatim, hingga terdakwa diseret ke meja hijau.

Masih menurutnya, korban ketahui saat datang ke lokasi tambang. Karena kesal,  proyek itu saya nyatakan selesai, meski tanpa berita acara serah terima.
” terdakwa bilang kalau proyek tambang ini tidak mudah lantaran susah karena pengerjaan tambang sangat dalam, bila mendapatkan nikel “, beber saksi.

Hal lainnya, disampaikan saksi, bahwa dari kerjasama telah disepakati pekerjaan penambangan Biji Nikel seluas 38 Hektar di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali. Janji terdakwa area seluas 38 hektare akan menghasilkan tambang nikel 100.000 matrik/ton setiap bulannya.

Dalam perkara ini, JPU menjerat terdakwa sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending