Connect with us

Hukrim

Sidang Gugatan PMH Terhadap Soemardi Memasuki Agenda Saksi.

Published

on

Surabaya- Sidang lanjutan, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh, Nendra Sulaksana terhadap Edy Santoso (tergugat 1) dan Soemardi (tergugat 2) di Pengadilan Negeri Surabaya, memasuki agenda saksi.

Syarifuddin Rakib dan M.Zaini selaku, Penasehat Hukum Penggugat, tampak hadirkan saksi yang mengetahui dan mendengar janji yang di katakan Soemardi.

Dipersidangan, Fariz dalam keterangannya sebagai saksi mengatakan, pada medio Juni dan Agustus tahun 2020, ia pernah bersama Penasehat Hukum Penggugat mendatangi rumah Soemardi yang ada dikawasan Ketintang Surabaya.
” Secara kebetulan saat berada satu mobil dengan Penasehat Hukum Penggugat, ia ke rumah Soemardi ”, paparnya.

Hal lainnya, ia sampaikan, Soemardi pernah mengatakan, bersedia penuhi kekurangan bayar. Upaya yang dilakukan Soemardi yaitu menjual rumahnya sudah ditawarkan secara on-line.
” saya menjual rumah sudah di on-line kan “, ucap saksi meniru ucapan Soemardi.

Ia menambahkan, Soemardi juga bersedia guna dibantu oleh, Syarifuddin Rakib terkait, penjualan rumahnya.

Sedangkan, Penasehat Hukum Soemardi justru, malah berputar pada keterangan saksi bahwa sebenarnya, saksi mendatangi rumah Soemardi secara kebetulan lantaran, bebarengan agenda keluar kota bersama Penasehat Hukum Penggugat.

Dihadapan Khusaini selaku, Majelis Hakim saksi secara tegas masih memiliki daya ingat kuat bila dibutuhkan guna menunjukkan lokasi rumah Soemardi.

Secara terpisah, Penasehat Hukum Syarifuddin Rakib dan M.Zaini, kepada para awak media mengatakan, Soemardi (tergugat 2) memiliki hutang ke Bank Bukopin. Sudah hampir 20 tahun, Soemardi tidak melakukan pembayaran.

Melalui Syarifuddin Rakib, bahwa dalam kurun waktu 20 tahun, tidak melakukan pembayaran maka Bank Bukopin mengalihkan piutang Soemardi terhadap Nendra Sulaksana. Peralihan tersebut, sah lantaran dibuat akta dihadapan notaris.

Masih menurutnya, tujuan gugatan PMH agar Soemardi bisa segera melakukan pembayaran hutang terhadap kliennya.

Sedangkan, dalam persidangan, ia sudah bisa membuktikan dengan menghadirkan saksi yang mengetahui serta alat bukti peralihan dari Bank Bukopin ke Nendra Sulaksana.   MET.

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Dijerat UU Perlindungan Konsumen Dan Penipuan Medina Zein Eksepsi Dakwaan Jaksa Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Basudewa – Surabaya, Sidang perkara sangkaan menawarkan produk tas bermerk Hermes padahal palsu melibatkan Medina Zein sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (29/11/2022).

Dipersidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Ugik Brahmantyo, usai bacakan dakwaannya, di reaksi secara tegas oleh, terdakwa yakni, melakukan eksepsi.

” Saya eksepsi atas dakwaan JPU Yang Mulia, melalui, Penasehat Hukumnya ,” ujar terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dakwaan JPU, disebutkan, pada 28 Juni 2021, terdakwa menawarkan barang, mempromosikan barang dengan potongan harga.

Melalui penawaran terdakwa meminta Uci Flowdea Sudjiati guna transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Medina Global Indonesia juga ke rekening atas nama terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa mengirim 3 tas merk Hermes produk Prancis ke Uci Flowdea Sudjiati (korban) melalui Firda. Kemudian, korban memeriksa tas tersebut.

Alhasil, ke tiga tas diyakini, korban tidak sesuai dan membatalkan pembelian. Dari pembatalan korban pihak terdakwa tidak keberatan namun, terdakwa justru menawarkan kembali tas merk Hermes yang diakuinya, adalah milik pribadi.

Selain itu, terdakwa meyakinkan korban bahwa barang milik pribadi terdakwa adalah asli 1000 persen.

Lagi lagi, korban mengetahui barang tersebut, tidak sesuai keasliannya, hingga korban merasa dirugikan terdakwa sebesar 1 Milyard lebih.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 378 KUHP.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending