Connect with us

Hukrim

2 Saksi Beri Keterangan Atas Perkara 4 Pemuda dan Dokter Baku Hantam Di Jalan Tol.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, 4 pemuda diantaranya, Ferry Rudijanto, Jeremy Felix Rudijanto, James Wong, Andreanus Fitrah Utomo, kini menjadi terdakwa dalam perkara pengeroyokan terhadap Reza Zulkarnain (Dokter) di Tol Warugunung, Surabaya.

Insiden tersebut, berbuntut ke meja hijau dan ke empat pemuda duduk di kursi pesakitan guna diadili dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis (25/2/2021).

Dalam persidangan, pada agenda mendengar keterangan saksi yaitu, Nia Aprilia dan kerabat terdakwa, Riyanto hadir di persidangan.

Adapun, keterangan yang disampaikan Nia Aprilia yaitu, saat insiden berlangsung, Nia Aprilia bersama teman-teman kuliahnya (empat terdakwa) dan satu teman perempuannya, akan berangkat ke Jogjakarta untuk mengikuti perlombaan pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Dalam perjalanan, mobil yang kami kendarai melaju di jalur kanan tol Warugunung. Namun, tiba-tiba mobil di depannya mengerem mendadak.
” Secara otomatis, Ferry kaget dan langsung membanting setir ke kiri ”, paparnya.

Masih menurutnya, Ferry menegur Reza untuk segera menjalankan mobilnya.
”Jalan boy ”, ungkapnya meniru ucapan Ferry.

Secara tak sadar, ungkapan tersebut, memantik jawaban berupa, apa !. Sesi pun, berlanjut, kedua mobil pun menepi dan Ferry turun dari mobil yang juga dibarengi korban juga turun dari mobilnya sehingga, terjadi cek-cok diantara keduanya.
” cek-cok semakin memanas dan terjadilah saling tarik yang disertai Ferry memukul pipi korban”, tandasnya.

Hal lainnya, saksi sempat, merekam adegan pengeroyokan lantaran, Reza (dokter) saling membalas teguran hingga terjadinya perkelahian.

Perkelahian di pinggir tol dekat gerbang tol Warugunung, Surabaya, membuat Petugas Jalan Tol Jasa Marga, datang lalu kami dibawa ke kantor kemudian berbuntut di Polsek.

Kedua pihak sempat dimediasi polisi. Nia mengatakan bahwa di kantor polisi itu sebenarnya sudah sepakat berdamai. Keempat teman-temannya siap membayar biaya pengobatan dan kerusakan mobil Reza.
” Tapi, Seninnya kami dipanggil polisi lalu diperiksa dan tidak boleh pulang. Keempat teman saya ditetapkan tersangka ”, ujarnya.

Sedangkan, Riyanto dalam keterangan, menyampaikan, keempat terdakwa berupaya untuk mediasi dengan pihak Reza namun, kesulitan untuk menemui dokter tersebut. ” Ia cari di rumahnya, rumah orangtuanya dan rumah sakit juga tidak ada bisa bertemu korban ”, ucapnya.

Didampingi penasihat hukumnya, Ronny Bahmari, keempat terdakwa membenarkan keterangan kedua saksi.

Pada sesi yang lain, Suparlan selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, mendakwa keempatnya telah melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap Reza.

Akibat pengeroyokan, Reza menderita luka memar di sejumlah bagian tubuhnya dan Reza (korban) tidak bisa bekerja dengan baik akibat luka-luka yang dideritanya.

Atas perbuatan ke empat terdakwa, JPU menjerat pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.   MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending