Connect with us

Hukrim

Istri Muda Mantan Bupati Jember Seret Anak Asuh Ke Persidangan.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Yoyok Wasito Hadi Siswoyo keukeuh berstatus anak angkat dari, mantan Bupati Jember (almarhum) diperkarakan ke muka persidangan oleh, Diana Kumala Sari yang tak lain adalah istri muda mantan Bupati Jember.

Yoyok Wasito Hadi Siswoyo ditetapkan sebagai terdakwa gegara merasa anak angkat mantan Bupati Jember, sehingga memaksanya berbuat nekat berupa, membawa lari 2 unit mobil peninggalan mantan Bupati Jember (almarhum).

Dalam perkara ini, Diana Safitri Kumalasari tidak terima atas perbuatan terdakwa sehingga, memperkarakan ke muka persidangan guna diadili.

Dipersidangan, Dedy selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dalam dakwaannya, menjerat terdakwa sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Fakta dipersidangan, Diana Safitri Kumalasari dihadirkan JPU guna dimintai keterangan. Adapun, keterangan yang disampaikan, berupa, bahwa terdakwa bukan anak angkat suaminya (mantan Bupati Jember).

Hal ini, ditegaskan, bahwa sebagai istri muda secara sah diketahui istri pertama dari mantan Bupati Jember, lantaran, belum mempunyai keturunan.
” Atas izin istri pertama maka saksi bersedia menjadi istri muda dari mantan Bupati Jember “, ungkapnya.

Masih menurutnya, diketahui saksi bahwa terdakwa hanya anak asuh dari mendiang suaminya. Saat itu, bukan hanya terdakwa yang menjadi anak asuh tapi juga banyak keponakan mendiang suaminya juga menjadi anak asuh.

Lebih lanjut, saksi yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil Bondowoso, diberitahu
Yenny sebagai pembantunya, bahwa terdakwa datang di rumah mendiang suaminya (rumah masih milik Pemkab Jember), bersama 2 temannya yaitu, Zaenal dan Beni yang kini status keduanya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kedatangan terdakwa secara tiba-tiba sudah berada dalam garasi langsung menghardik Yenny agar pergi keluar dari rumah. Selanjutnya, terdakwa bersama 2 orang temannya membawa kabur 2 unit mobil jenis CRV dan Camry.

Saksi menambahkan, mobil jenis Camry adalah mobil dinas Pemkab Jember. Pasca meninggal suaminya, mobil dinas tersebut, masih dalam proses peralihan kepemilikan.
” Mobil Camry saat dibawa kabur terdakwa masih tercatat milik Pemkab Jember karena proses peralihan memakan waktu lama “, imbuhnya.

Saksi juga membeberkan, bahwa terdakwa pernah mengurus akta kelahiran setelah meninggal suaminya dan akta tersebut, oleh saksi digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) guna membatalkan akta terdakwa.

Diujung persidangan, terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim guna menanggapi keterangan saksi. Dalam tanggapan terdakwa mengamini keterangan saksi.

Atas perbuatannya, Diana Safitri Kumalasari merugi sebesar 500 juta.

Secara terpisah, Melisa Soediono dan Yuda Bimaputra sebagai Penasehat Hukum Diana Safitri Kumalasari, kepada basudewanews.com, menyampaikan, perkara yang melibatkan Yoyok Wasito Hadi Siswoyo sebagai terdakwa adalah hasil kinerja penyidik dan ia mengapresiasinya.

Sedangkan, 2 unit mobil yang kini, menjadi barang bukti atas nama kliennya, ia berupaya, mengajukan pinjam pakai barang bukti karena kliennya butuh guna operasional.

Disinggung terkait kebenaran status terdakwa yang keukeuh sebagai anak angkat, disampaikan, pada medio 2017 terdakwa mengajukan permohonan akta kelahiran di Dispendukcapil Surabaya.

Selanjutnya, terdakwa membuat fatwa waris bahwa terdakwa adalah satu satunya anak dari mantan Bupati Jember.

Peninggalan mendiang mantan Bupati Jember, belum dibagi dan terbitnya akta kelahiran juga fatwa waris maka kami melakukan gugatan ke PTUN guna membatalkannya.
” Upaya hukum terpaksa dilakukan karena sebenarnya, orang tua terdakwa masih ada dan kami pernah menemuinya.Secara hukum, terdakwa tidak memilik hak waris karena hanya anak asuh “, pungkasnya.
MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending