Warga Mengadu Ke LBH LK3M, Atas Dugaan Korupsi Dana Desa.

273

Malang-basudewanews.com, Dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh, Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya di desa Ngajum Kecamatan Babadan Kabupaten Malang.

Disampaikan oleh,Agus Salim Ghozali selaku, Ketua LBH LK3M di sela-sela waktu jeda rehat di Pengadilan Negeri Surabaya, pada medio Rabu (17/2/2021).

Kepada basudewanews.com, ia menyampaikan, bahwa dugaan penyelewengan dana kesejahteraan warga
dilakukan dengan berbagai rekayasa.
” Seperti dugaan penyelewengan DD di
Desa Babadan, Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang belum lama ini “, tuturnya.

Lebih lanjut, disampaikan bila menurutnya, Tasemat salah satu warga, menyampaikan, BUMDes mau disuntik dengan anggaran Rp 50 juta. Tapi setelah kami konfirmasi kepada Ketua BUMDesnya, ternyata anggaran tersebut tidak diturunkan,” ucapnya menirukan salah satu warga Babadan.

Ia menambahkan, Tasemat beserta 2 warga lainnya, yaitu, Juma’in dan Martono bernaung dibawah Forum Penyelamat Desa (FPD) Babadan menyampaikan, beberapa pemanfaatan DD yang diduga telah banyak diselewengkan oleh,Kades setempat.

Selain untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga papan reklame, pengadaan masker untuk penanganan Covid-19 dan beberapa hal lain terkait intrastruktur.
“Alokasi dana untuk papan reklame
itu sebesar 26 juta namun, hingga kini
belum ada pembaruan papan informasi
baliho desa. Malah ada yang sudah lama
mbulak (kusam) tapi tidak kunjung di perbarui sampai sekarang “, ulasnya.

Dugaan serupa juga terkait pengadaan
masker,untuk upaya pengendalian Covid-19.
Sebagian warga mengaku tidak mendapatkan masker.

Padahal menurut yang disampaikan Tasmat,
dan beberapa warga lain, dalam upaya
pengendalian Covid-19, seluruh warga
desa seharusnya mendapatkan masker.
“Saya sendiri tidak tahu apakah sudah
diberikan secara formalitas kepada warga atau belum. Yang jelas kami
bersama beberapa warga desa lain tidak
menerima masker “, bebernya.

Bahkan menurut Tasmat, yang sempat tanya ke salah satu perangkat desa. Seharusnya, masker itu sudah diberikan maksimal pada bulan Agustus 2020 lalu.
” minimal pembagian masker masing-masing warga mendapat dua masker. Tapi nyatanya banyak yang tidak dapat,” ungkapnya.

Pihaknya bersama warga yang lain juga
mengaku, bahwa Kepala Desa Babadan
itu sulit diajak komunikasi. Sehingga, hal
itu dinilai mempersulit warga desa untuk
menyampaikan keluhannya.
“ Warga desa itu banyak yang resah.
Tetapi untuk menyampaikannya tidak berani.
Karena Kades itu egois, kami ingin adanya
transparasi DD di desa ini,” pungkasnya.

Sedangkan, bila mengutip, yang disampaikan Martono warga Desa Babadan, di sampaikan, seharusnya realisasi
DD yang hingga mencapai lebih dari 1 milyard itu digunakan untuk kesejahteraan
warga desa.Tetapi hal tersebut, tidak sesuai dengan harapan warga.
”Saya sebagai masyarakat awam,untuk menyampaikan hal itu kepada Kepala Desa,rasanya percuma dan tak mungkin dia gubris. Makanya,demi tegaknya keadilan warga minta bantuan terhadap lembaga hukum dibawah naungan Agus Salim Ghozali “, bebernya.

Atas permasalahan diatas warga yang meminta bantuan hukum karena keterbatasan sumber daya pengetahuan dipaparkan, bahwa warga sudah memberi kuasa terhadap LBH L3KM.

Ia menampung pengaduan warga dan melalui pengaduan tersebut, pihaknya akan melakukan investigasi guna menggali kebenaran pengaduan yang disampaikan warga.

Ia menambahkan, pihaknya akan berupaya, agar Kepala Desa dan sejumlah warga bisa melakukan mediasi. Hal itu untuk mencari titik temu permasalahan yang menjadi keluhan warga desa. Kalau mediasi pun masih jalan buntu, akan kami dalami perkara ini, jika memang ada yang memenuhi unsur pidana, ya akan kami teruskan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini ke Polres Malang.
” Keluhan warga jika tidak ditemukan unsur pidana namun, mengarah ke perkara perdata maka kemungkinan akan diarahkan ke Pengadilan yaitu, gugatan class action “, terangnya.

Dalam waktu dekat, ia berharap agar
warga dan Kepala Desa Babadan berkenan
melakukan mediasi untuk mencari titik temu.
” Harapan dengan adanya titik temu bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi semua pihak. Baik perangkat desa, maupun warganya. Terutama berkaitan dengan pemanfaatan DD “, pungkasnya.              MET.