Connect with us

Hukrim

Sindikat Jual Beli Satwa Liar di Sidoarjo dan Kediri Via Medsos, Diungkap Polda Jatim.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com,Praktik penjualan satwa liar atau tindak pidana konservasi Sumber Daya Alam (SDA) di Sidoarjo dan Kediri Via layanan medsos (Facebook), berhasil dibongkar Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim.

Terungkapnya, tindak pidana konservasi SDA Polda Jatim, telah menetapkan tiga orang pelaku sebagai tersangka pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

Tiga pelaku itu adalah NR (26), warga Suko Sidoarjo, sepasang suami istri yaitu, VPE (29) dan NK (21) warga Kediri.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dalam jumpa pers, menjelaskan, pengungkapan kasus penjualan satwa liar ilegal ini atas kerjasama antara Subdit IV Tipidter Polda Jatim dengan pihak Balai Besar Konservasi Daya Alam (BKSDA).
“Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, menemukan adanya informasi jual beli satwa dilindungi di Facebook. Lalu, kepolisian bersama petugas BKSDA mendatangi kediaman tersangka guna melakukan penangkapan “, ungkapnya. Pada medio Rabu (17/2/2021).

Sedangkan, Wadir Reskrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Effendy menambahkan, pelaku NR ditangkap di kediamannya Dusun Biting, Desa Suko Sidoarjo, pada medio ( 1/2/2021), saat praktik jual beli, NR menggunakan akun Facebook bernama Zein-Zein.
” NR menjual satwa langka 15 ekor Kakatua Maluku “, bebernya.

Selain itu petugas gabungan tersebut, juga mengamankan barang bukti lainnya, seperti dua sangkar besi, sebuah kandang ram besi, 30 buah paralon bekas tempat satwa, 14 buah keranjang plastik bekas tempat satwa, hingga 1 unit Handphone Iphone 6s Plus warna silver.

Kedua pelaku pasutri berinisial VPE dan NK ditangkap dari hasil pengembangan penyidik Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, melalui akun Facebook bernama Enno ArekBonek Songolaspitulikur.

Untuk suami istri VPE dan NK ditangkap pada Senin (8/2/2021),di kediamannya di Jalan Perum Permata Biru, Kabupaten Kediri, Jatim.
” Terhadap pelaku satu orang tidak kita lakukan penahanan karena yang bersangkutan adalah wanita merupakan istri VPE. Dia (NK) dalam keadaan hamil. Dua orang kita lakukan penahanan “,  ucapnya.

Dari tangan tersangka (VPE dan NK) disampaikan oleh, AKBP Zulham Effendy, bahwa pihaknya mengamankan satu ekor Elang Brontok atau Nisaetus cirrhatus, delapan ekor Lutung Budeng atau Trachypithecus Auratus dan tiga ekor Elang Paria atau Milvus Migrans.

Berdasarkan penyidikan, para tersangka menjual satwa dilindungi ini dengan harga mulai dari 2 juta hingga 15 juta.
“Satwa yang dijual para pelaku ini diambil langsung dari alam liar. Dan harga yang dibanderol tergantung dari kelangkaan hewan tersebut “, pungkasnya.

Atas perbuatan para pelaku, polisi menjerat dengan Pasal 40 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2), terkait penangkapan satwa langka yang dilindungi pemerintah, dengan ancaman 5 tahun penjara.                                        Noni.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukrim

Ketua DIHPA Indonesia, M.Sholehuddin Sebut, RJ Harus Diperkuat Undang-Undang Guna Eliminir Permainan Permainan

Published

on

Jagad Warta – Surabaya, Penerapan Restorative Justice (RJ), baru-baru ini, digalakkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dalam perkara tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba menuai banyak kritikan.

Salah satu kritikan, disampaikan, oleh, Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M.Sholehuddin.

Adapun, yang disampaikan, M Sholehuddin, yaitu, dari aspek pengembangan hukum pidana, RJ ini bagus untuk dilembagakan.

Namun, harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy) diatur supaya ada payung hukumnya yang kuat.

Dalam hal payung hukum, yang dimaksud, M. Sholehuddin, yakni, Undang-Undang.

Penerapan RJ, menuai, pro dan kontra lantaran, status dasar hukumnya, sementara ini hanya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Bahkan, penerapan RJ ini, sudah masuk dalam kasus tindak pidana narkotika.

Terbaru, penerapan RJ oleh, pihak Kejati Jatim, dalam kasus narkotika dengan tersangka PE asal Trenggalek, proses hukumnya, seharusnya, bisa sampai di Pengadilan namun, harus berakhir dengan penerapan RJ.

Sehingga, PE hanya menjalani rehabilitasi di Pusat Therapy dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa Pemprov Jatim di Rumah Sakit Jiwa, Jalan. Menur Surabaya, pada Kamis (4/8/2022).

Adanya RJ ini, masih menurut M.Sholehuddin, menjelaskan, dari aspek pengembangan hukum pidana.

RJ ini, bagus untuk dilembagakan dan harus benar-benar dalam kebijakan legislasi (legislation policy), diatur supaya, ada payung hukumnya yang kuat, dalam hal ini Undang-Undang.

Hal tersebut, dianggap perlu, guna meng-eliminir ” permainan – permainan”.

” RJ ini harus dibentuk dengan cara atau melalui Undang-Undang sehingga, menjadi kuat ,” terangnya.

M.Sholehuddin, menambahkan, berkaca dari hukum pidana, yang berasas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

” RJ ini masih ditingkat, Perpol dan Perja, sehingga tidak kuat juga ,” imbuhnya.

Kalau nanti dipersoalkan, aturan Kepolisian apalagi dalam konteks sistem peradilan pidana asas legalitas ketat. RJ ini adalah pengembangan yang umum, sehingga perlu didasarkan oleh, suatu Undang-Undang.

Dengan adanya RJ ini, bisa saja mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, karena itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang.

M.Sholehuddin, berharap, kedepannya, harus ada kebijakan legislasi jadi pembentuk Undang-Undang ini harus me-normatifkan terkait RJ.

Sehingga ada dasar hukum yang kuat, tujuannya, untuk mengeleminasi pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum.

Ia menegaskan, sementara ini RJ, status dasar hukumnya, hanya Perpol dan Perja.

Kedepannya, pembentuk Undang-Undang ini, harus merespon dan harus pro aktif agar segera dibuat sebagai suatu Undang-Undang.

RJ ini sudah harus ditetapkan, untuk hukum pidana. Sebab, menurutnya, di dalam perkembangan hukum pidana kontemporer ini memang memerlukan desentralisasi pemidanaan.

Artinya, tidak semua kekuasaan dan kewenangan untuk mempidana dan pemidanaan itu harus diserahkan ke pengadilan.

Jadi harus ada desentralisasi, sebagian kewenangannya, diserahkan kepada penegak hukum yang utama, ditingkat penyidikan, kepolisian penuntutan.

Kewenangan terkait pidana dan pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum pidana kontemporer memerlukan disentralisasi pemidanaan.

M.Sholehuddin, mengaku, sebenarnya, RJ ini sudah ada. Hanya saja pembentuk Undang-Undang berhenti di Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, jadi untuk anak.

Sekarang untuk dewasa dan umum mestinya, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat Undang-Undang.

” Mestinya, pembentuk Undang-Undang ini malu, kok !, didahului Polisi dan Kejaksaan. Ini tujuannya, baik dan aturannya di Perja dan Perpol tentang RJ itu kan sudah jelas. Tapi tidak semua pidana itu bisa di RJ kan,” pungkasnya.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending