Connect with us

Daerah

Kasus Korupsi BUMD PT.KALWEDO Telah Resmi Dilaporkan Ke Kejagung RI.

Published

on

Tiakur-basudewanews.com, Lambannya penanganan atas dugaan kasus Korupsi PT. KALWEDO (KMP. MARSELA) yang saat ini di tangani oleh, Kejaksaan Tinggi Maluku masih jalan di tempat. Sehingga,Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) mendatangi Kejaksaan Agung RI guna melaporkan dugaan kasus korupsi Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa angkutan laut KMP Marsela, secara resmi.

Laporan dengan Nomor Surat Laporan : 023/Eks/DPP (GPP-MBD)XIII/2020 Perihal : Laporan dan Mohon Segera Menetapkan Tersangka Kasus Korupsi di lingkup BUMD PT KALWEDO, mengharap penanganan serius dari Kejaksaan Agung RI, pada medio
pada (7/1/2021).

Selain memohon adanya penanganan segera dengan menetapkan tersangka, hal lainnya, ” memerintahkan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk selesaikan kasus Korupsi BUMD PT. KALWEDO secepatnya”, ungkap Bendahara Umum GPP-MBD Habel Matena yang disampaikan melalui layanan pesan pesan via WhatsAAp pada medio (13/2-2021).

Masih menurutnya, Kejaksaan Tinggi Maluku sudah harus menetapkan tersangka. Jangan hanya buat janji-janji palsu, Kejaksaan Tinggi Maluku harus baca berita terbaru supaya mereka bisa tau apa yang pimpinan mereka sampaikan,
“Berita Akurat, 2021/02/09 18:51
Jaksa Agung: Penetapan Tersangka Tak Perlu Tunggu Perhitungan Kerugian Negara”, pungkasnya

Kunker virtual Jaksa Agung | ISTIMEWA dilansir dari AKURAT.CO, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terus mendorong jajarannya untuk menggenjot pemberantasan korupsi.

Salah satunya, Jaksa Agung menekankan dalam penetapan tersangka, penyidik tak perlu menunggu audit kerugian negara, baik dari BPK maupun BPKP.
“Cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian negara berdasarkan adanya minimal 2 alat bukti yang sah,” kata Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja virtual, Senin (8/2/2021).

Lebih Lanjut, cukup dua alat bukti saja Kejaksaan Tinggi Maluku sudah harus bisa menetapkan tersangka dalam Kasus Korupsi BUMD PT. KALWEDO.

Lantas, ada apa dengan kasus ini sehingga Kejaksaan Tinggi Maluku terkesan begitu lambat sekali.
” kasus-kasus Korupsi lain Kejaksaan Tinggi Maluku sudah menetapkan tersangka masa kasus besar yang menghabiskan uang negara begitu banyak kok Lembaga negara ini terkesan diam saja “, pungkasnya.

Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya sudah menyiapkan Kuasa Hukum kami yang saat ini lagi mengawal laporan kami di Kejaksaan Agung RI, KPK RI dan Komisi Kejaksaan untuk memantau perkembangan kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku.

Perlu diketahui, atas Dugaan Korupsi di Dana Pernyataan Modal 10 Miliar, Dana Subsidi Pemerintah Pusat 6 Miliar Pertahun, Keuntungan BUMD PT. KALWEDO (Tiket, Bagasi dll KMP. MARSELA) adalah sudah menjadi tugas Kejaksaan Tinggi Maluku guna bekerja.

Melalui informasi yang dihimpun dilapangan, bahwa Kejaksaan Tinggi Maluku mengatakan, kami sudah jalankan tugas negara sebaik-baiknya.

Atas informasi tersebut, Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya mengingatkan Kejaksaan Tinggi Maluku, ” bahwa kami tidak akan pernah diam dan kami akan selalu mengawal kasus ini “, imbuhnya.

Anehnya, pada medio (24/2/2020) perkara ini sudah masuk tahap penyidikan. Namun, hingga kini penanganan terkesa lambat sekali. Bahkan Kejaksaan Tinggi Maluku di nilai takut memberikan informasi kepada publik terkait, perkembangan kasus korupsi.
” Kami sudah membuat surat resmi di rencanakan pekan depan kami akan serahkan ke Kejaksaan Agung RI “, tuturnya.
Jus. S.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

LSM NAM Minta Pemda Aru Cabut Surat Kesepakatan Harga Kontainer Dengan PT.Temas Line

Published

on

Dobo-basudewanews.com, Belakangan ini PT.Temas Line, diduga, mulai memainkan harga Kontainer dari kesepakatan harga dengan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Pasalnya,dikutip dari surat keputusan penetapan harga Kontainer yang di tetapkan bersama dalam rapat yang digelar pada Selasa 23 April 2019 yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sangat tidak masuk akal.

Hal diatas disampaikan, oleh, Ketua LSM Nusantara Aru, Legend Apanat.

Lebih lanjut, yang sangat tidak masuk akal yakni, barang yang diangkut dengan kontainer yang sama tetapi harga berbeda sehingga, terkesan sebagai pelayan tunggal yang menyinggahi pelabuhan Dobo maka dengan leluasa membuat kebijakan yang imbasnya, merugikan masyarakat Aru.

Masyarakat Aru Meradang Harga Melonjak Naik

Miris, harga kesepakatan yang di setujui pada rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Bupati pada tanggal 23 April 2019 harga bervariasi yakni, Sembako dan Semen 16 Juta/Teus, Barang lain diluar dari Sembako dan Semen 17,5 Juta/Teus, Air Mineral 15 Juta/Teus.
” Tetapi dalam prakteknya, harga kesepakatan bisa mencapai 20 hingga 23 Juta/Teus. Dengan demikian Maka secara langsung PT. Temas Line diduga telah menaikan harga barang sembako,air mineral dan barang penting lain di Aru “, ungkap Ketua LSM Nusantara Aru Membangun Legend Apanath kepada basudewanews.com, pada Sabtu (15/01/2022 ), bertempat di lapangan Yos Sudarso Dobo.

Masih menurutnya, lebih fatal lagi PT. Temas Line mengeluarkan surat pembatasan Tonase pada tanggal 12 Oktober 2021, dengan surat Nomor:1322/KOM/SRT/TS-SUB/X/2021, Efesiensi Ruang Muat Kapal yang di tujukan Kepada relasi Temas shipping, yakni, Surabaya-Agats, Surabaya-Waslor, Surabaya-Dobo, Surabaya-Namlea, Surabaya-Saumlaki yang mana isi surat tersebut yang menyatakan, bahwa Pembatasan muatan tonase diatas masing-masing berlaku efektif untuk muatan stack ful per tanggal 15 Oktober 2021.

Adapun, maksimal muatan sebesar 20 ton (exclude container) untuk 20 FT jiika lebih dari itu akan di kenakan charge sebesar 500 Ribu/ton, (terkesan menaikan harga kontainer secara terselubung) sehingga, PT. Temas Line masih juga membuka peluang kepada Ekspedisi mengambil keuntungan dari charge seperti, yang sempat di himpun oleh tim basudewanews com, bahwa ada Ekspedisi PT.SM menaikan biaya over tonase menjadi satu ton seharga 1 Juta sehingga MP Dobo membayar biaya over tonase sebesar 2 Juta, karena terjadi over tonase sebesar 2 ton “, beber Legend Apanath.

Mengenai hal tersebut, atas nama Masyarakat Aru, Legend Apanath meminta Bupati Dr Johan Gonga segera mencabut surat Kesepakatan Harga kontainer dan membatalkan kontrak lahan parkir kontainer karena setelah surat tersebut, saya baca ternyata tidak melibatkan Komisi Dua DPRD Kepulauan Aru, untuk mewakili suara rakyat dalam menyepakati surat kesepakatan.

Diujung pembicaraan, Legend Apanath, meminta PT.Temas Line harus angkat kaki keluar dari Aru, lantaran selama ini, diduga secara tidak langsung, PT. Temas Line telah melakukan praktek sistem monopoli sehingga mengakibatkan harga barang sembako di Aru naik (mahal). JUS.

Continue Reading

Daerah

Biaya Reguler Mahal. Eks KNPI Legend Apanath Sebut, Jangan Ulang Indikasi Monopoli

Published

on

Dobo-basudewanews.com, Kepulauan Aru, merupakan salah satu daerah terluar di Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan Negara Australia dan Papua. Selain itu, Kepulauan Aru juga penghasil ikan terbesar di Indonesia namun, selama ini Kabupaten Kepulauan Aru, tidak sedikitpun mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat khususnya, di bidang ekonomi.

Hal tersebut, terlihat dari salah satu program Pemerintah melalui, Presiden Joko Widodo yaitu, Program Tol Laut. Di daerah lain bisa diberikan kapal penugasan (kapal bersubsidi) dengan kapasitas 250-350 Teus Sedangkan, Kepulauan Aru, hanya mendapat jatah subsidi 45 Teus di tahun 2021. Itupun, yang sampai ke pelabuhan Yos Sudarso Dobo hanya 30 Teus/satu Voy.

Sementara selain masyarakat Aru dengan jumlah 117 desa dan juga ada ribuan kapal tangkap yang menyinggahi pelabuhan Yos Sudarso Dobo, demi memenuhi Keperluan sembako untuk ransum di lokasi fishing Grund.

Hal diatas, diungkapkan oleh, mantan Ketua KNPI Cabang Dobo, Legend Apanath di kediamannya yang beralamat di kompleks kawasan puncak Kelurahan Siwalima Kecamatan Pp Aru, Jumat (7/1/2022).

Dikatakan, apa bedanya Kabupaten lain dengan kita Kabupaten Kepulauan Aru ?. Apakah yang lain bayar pajak dan kami di Aru tidak ?.
Apakah di daerah lain, ada hasil bumi sementara kami di Aru tidak ?.

Lebih lanjut, perlu saya sampaikan, kepada Dirjen Perhubungan Dan Angkutan Laut (Dirlala), bahwa kami kabupaten Kepulauan Aru adalah salah satu penyumbang hasil ikan terbesar di Indonesia jadi kami juga pantas menuntut hak yang sama dengan Daerah lain.
” saya minta Dirlala harus netral kepada kami jangan pilih kasih “, ungkap Apanath.

Masih menurutnya, kami di Aru Butuh Kapal Penugasan (Kapal bersubsidi) sama dengan daerah daerah lain. Kalau Dirlala tidak sanggup untuk memberikan subsidi kapal penugasan maka saya minta Dirlala harus berikan jatah kontainer sebesar 100-150 Teus untuk Aru dan harus dimuat/Voy setiap trip kapal.
” Mengacu pengalaman di tahun 2021, kami di Aru sangat dipermainkan soal pemuatan Teus di setiap Voy sehingga, jangan sampai ada indikasi Dirlala mendukung sistem monopoli di Aru “, tegas Apanath.

Di tahun 2022 ini,. daerah lain Tol Laut sudah jalan kenapa di Aru belum ?.
Ataukah Dirlala diduga secara tidak langsung, sengaja memperlambat sehingga bisa memberikan peluang lagi untuk PT. Temas Line memenangkan tender di tahun 2022.

Diujung pembicaraan, pihaknya, berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD khusus Komisi II, kalian harus bela Ekonomi rakyat kalian duduk di kursi DPRD karena rakyat yang memilih.
” Jadi seharusnya, kalian bekerja untuk membela rakyat jangan diam dan menonton Ekonomi Daerah yang lagi down “, tegasnya. JUS.

Continue Reading

Daerah

Ahli Waris Warga Sawotratap Meradang Obyek Tanah Beralih Sertifikat

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Beberapa ahli waris yang tinggal di Jalan.Nala RT VI RW VI Kelurahan Sawotratap Sidoarjo, meradang lantaran, kesulitan guna mengurus surat keterangan ahli waris. Kesulitan mengurus surat keterangan ahli waris di tingkat Kelurahan Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdampak beberapa Leer dengan perkiraan tiap Leer sekira 1732.101 M2 beralih ke orang lain bahkan sudah bersertifikat padahal, beberapa ahli waris merasa tidak pernah menjual kepada siapapun.

Hal diatas, disampaikan beberapa warga maupun ahli waris yang didampingi Penasehat Hukum, I Ketut Suardana saat dihadapan beberapa awak media.

Dikesempatan tersebut, Penasehat Hukum, I Ketut Suardana, memaparkan, bahwa atas obyek milik ahli waris dengan bukti kepemilikan buku Letter C telah beralih menjadi sertifikat atas nama orang lain.

Mengetahui hal demikian, Penasehat Hukum I Ketut, melapor ke Polda Jatim, atas adanya dugaan pemalsuan surat jual beli tanah dengan luas sekira 1.859 M2 yang dilakukan oleh, M.Sugeng. Sebagaimana dalam bukti lapor yakni,tanggal (20/5/2021), Nomor : TBL – B/303/V/RES 1.2./2021/UM/SPKT Polda Jatim.

Masih menurutnya, kemungkinan pekan depan, pihak penyidik Polda Jatim, akan mengirimkan surat tertulis mengenai hasil gelar perkara tersebut.

Salah satu warga, menuturkan ikhwal perkara obyek milik ahli waris yang beralih menjadi sertifikat atas nama orang lain.

Peralihan obyek milik ahli waris Asmono (almarhum) menjadi sertifikat karena patut diduga M.Sugeng mengajukan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, berdasarkan sporadik yang diindikasikan dikeluarkan oleh, Kepala Desa (Kades).

Sayangnya, pengajuan sertifikat di BPN Sidoarjo, keburu diketahui ahli waris sehingga, para ahli waris melayangkan surat keberatan terhadap BPN Sidoarjo. Alhasil, pihak BPN menolak pengajuan sertifikat tersebut.

Secara terpisah, Edi Siswoyo, salah satu warga yang mengetahui persis praktek kotor karena secara tidak langsung dirinya pernah disuruh guna membeli segel di Kantor Pos yang ada di Surabaya.
” Saya pernah disuruh membeli segel dengan tahun 1997 di Surabaya “, ujarnya.

Lebih lanjut, bukti kepemilikan ahli waris selain buku Letter C yaitu, akta kematian Asmono di tahun 1992 namun, alasan dasar M.Sugeng ajukan sertifikat ke BPN yaitu, surat keterangan jual-beli tanggal (20/4/1997).

Dalam pemaparannya, bisakah Asmono (almarhum pada tahun 1992) melakukan transaksi jual beli obyek pada tahun 1997.

Sementara, pihak terlapor maupun Kepala Desa Sawotratap Sanuri, saat dikonfirmasi melalui layanan telepon selulernya, lebih memilih untuk memblokir nomor.

Sedangkan, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol.Gatot Repli Handoko, saat dikonfirmasi, mengenai laporan polisi yang dilayangkan Bambang Priyo Santoso di Polda Jatim pada (20/5/2021),mengatakan,saya cek dulu ya ?. MET.

Continue Reading

Trending