Kasus Korupsi BUMD PT.KALWEDO Telah Resmi Dilaporkan Ke Kejagung RI.

116

Tiakur-basudewanews.com, Lambannya penanganan atas dugaan kasus Korupsi PT. KALWEDO (KMP. MARSELA) yang saat ini di tangani oleh, Kejaksaan Tinggi Maluku masih jalan di tempat. Sehingga,Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) mendatangi Kejaksaan Agung RI guna melaporkan dugaan kasus korupsi Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa angkutan laut KMP Marsela, secara resmi.

Laporan dengan Nomor Surat Laporan : 023/Eks/DPP (GPP-MBD)XIII/2020 Perihal : Laporan dan Mohon Segera Menetapkan Tersangka Kasus Korupsi di lingkup BUMD PT KALWEDO, mengharap penanganan serius dari Kejaksaan Agung RI, pada medio
pada (7/1/2021).

Selain memohon adanya penanganan segera dengan menetapkan tersangka, hal lainnya, ” memerintahkan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk selesaikan kasus Korupsi BUMD PT. KALWEDO secepatnya”, ungkap Bendahara Umum GPP-MBD Habel Matena yang disampaikan melalui layanan pesan pesan via WhatsAAp pada medio (13/2-2021).

Masih menurutnya, Kejaksaan Tinggi Maluku sudah harus menetapkan tersangka. Jangan hanya buat janji-janji palsu, Kejaksaan Tinggi Maluku harus baca berita terbaru supaya mereka bisa tau apa yang pimpinan mereka sampaikan,
“Berita Akurat, 2021/02/09 18:51
Jaksa Agung: Penetapan Tersangka Tak Perlu Tunggu Perhitungan Kerugian Negara”, pungkasnya

Kunker virtual Jaksa Agung | ISTIMEWA dilansir dari AKURAT.CO, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terus mendorong jajarannya untuk menggenjot pemberantasan korupsi.

Salah satunya, Jaksa Agung menekankan dalam penetapan tersangka, penyidik tak perlu menunggu audit kerugian negara, baik dari BPK maupun BPKP.
“Cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian negara berdasarkan adanya minimal 2 alat bukti yang sah,” kata Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja virtual, Senin (8/2/2021).

Lebih Lanjut, cukup dua alat bukti saja Kejaksaan Tinggi Maluku sudah harus bisa menetapkan tersangka dalam Kasus Korupsi BUMD PT. KALWEDO.

Lantas, ada apa dengan kasus ini sehingga Kejaksaan Tinggi Maluku terkesan begitu lambat sekali.
” kasus-kasus Korupsi lain Kejaksaan Tinggi Maluku sudah menetapkan tersangka masa kasus besar yang menghabiskan uang negara begitu banyak kok Lembaga negara ini terkesan diam saja “, pungkasnya.

Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya sudah menyiapkan Kuasa Hukum kami yang saat ini lagi mengawal laporan kami di Kejaksaan Agung RI, KPK RI dan Komisi Kejaksaan untuk memantau perkembangan kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku.

Perlu diketahui, atas Dugaan Korupsi di Dana Pernyataan Modal 10 Miliar, Dana Subsidi Pemerintah Pusat 6 Miliar Pertahun, Keuntungan BUMD PT. KALWEDO (Tiket, Bagasi dll KMP. MARSELA) adalah sudah menjadi tugas Kejaksaan Tinggi Maluku guna bekerja.

Melalui informasi yang dihimpun dilapangan, bahwa Kejaksaan Tinggi Maluku mengatakan, kami sudah jalankan tugas negara sebaik-baiknya.

Atas informasi tersebut, Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya mengingatkan Kejaksaan Tinggi Maluku, ” bahwa kami tidak akan pernah diam dan kami akan selalu mengawal kasus ini “, imbuhnya.

Anehnya, pada medio (24/2/2020) perkara ini sudah masuk tahap penyidikan. Namun, hingga kini penanganan terkesa lambat sekali. Bahkan Kejaksaan Tinggi Maluku di nilai takut memberikan informasi kepada publik terkait, perkembangan kasus korupsi.
” Kami sudah membuat surat resmi di rencanakan pekan depan kami akan serahkan ke Kejaksaan Agung RI “, tuturnya.
Jus. S.