Sidoarjo – basudewanews.com, Pilkades Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, diduga ternoda money politik berbuntut ke meja hijau Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Hartono yang juga kontestan dalam Pilkades melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dugaan adanya money politik Pilkades di desa Pekarungan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
Di persidangan, Hartono selaku, Penggugat melalui Penasehat Hukumnya, tampak menyerahkan surat kuasa dan surat gugatan. Sebelumnya, surat gugatan telah didaftarkan secara on-line atau dalam sistem layanan E-Court, pada medio (18/2/2021).
Sesi selanjutnya, Para tergugat melalui Penasehat Hukumnya juga menyerahkan surat kuasa. Adapun para pihak tergugat dan turut tergugat hadir dipersidangan namun, pihak tergugat III yaitu, Anik tidak hadir di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang digelar pada Kamis (11/2/2021).
Upaya menempuh jalur hukum terpaksa dilakukan Hartono lantaran, tidak puas atas jawaban via surat klarifikasi pihak Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD).
Untuk diketahui, dalam surat jawaban BPD pada lembar Berita Acara Klarifikasi yang intinya bahwa Anik melakukan atas inisiatif sendiri.
Lebih lanjut, semestinya, beberapa oknum yang diklarifikasi BPD yaitu, Anik (oknum yang melakukan) dan Slamet selaku, penerima amplop (money politik) melalui anaknya serta Teguh (tim relawannya).
Dalam hal klarifikasi yang dilakukan BPD, ada kejanggalan yaitu, anaknya Slamet (penerima amplop) justru tidak diklarifikasi
oleh BPD melainkan Slamet, Anik dan Teguh yang diklarifikasi. MET.
